Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Badan Pengatur Jalan Tol Unsur Pemangku Kepentingan mencatat pembangunan jalan tol ditujukan untuk meningkatkan konektivitas.
Namun jalan tol sekarang belum sepenuhnya mendukung industri logistik.
Untuk mengoptimalkan dampak jalan tol terhadap perekonomian, perlu keringanan tarif untuk angkutan barang.
PRESIDEN Prabowo Subianto menghentikan sementara pembangunan proyek jalan tol baru yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Rachman Arief Dienaputra, pemerintah memprioritaskan ketahanan pangan dan energi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Indonesia saat ini sudah memiliki jalan tol sepanjang 3.020 kilometer. Angkanya meningkat signifikan dibanding 10 tahun lalu. Pada 2014, panjang jalan tol di dalam negeri hanya 780 kilometer. Menurut anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono, kehadiran jalan bebas hambatan ini berkontribusi menggerakkan ekonomi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sony mencatat pembangunan jalan tol di Indonesia terutama ditujukan untuk meningkatkan konektivitas. Saat akses ke suatu daerah terbuka, ekonomi di kawasan tersebut bisa bergerak. "Jalan tol bisa merangsang pertumbuhan ekonomi kawasan di sekitarnya," katanya kepada Tempo, Senin, 23 Desember 2024.
Pertumbuhan ini terutama terjadi di daerah yang terhubung dengan pintu tol. Di beberapa daerah dengan bentang alam yang indah, jalan tol mendongkrak industri pariwisata. Di daerah lain, kehadiran jalan tol mendorong pertumbuhan industri.
Kehadiran jalan tol juga membuat perjalanan lebih cepat. Untuk industri logistik, kondisi ini berarti efisiensi. Makin murah ongkos logistik, harga jual di tingkat masyarakat bisa ikut turun. Namun, menurut Sony, jalan tol sekarang belum sepenuhnya mendukung industri logistik.
Sebab, tak semua jalan tol terintegrasi dengan simpul-simpul logistik, seperti pelabuhan atau kawasan industri. Dia mencontohkan kondisi di Kabupaten Bandung Barat. Setelah pintu tol Padalarang-Cileunyi, terdapat jarak tambahan sekitar 10 kilometer sebelum tiba di kawasan industri.
Koordinator Indonesia Toll Road Watch Deddy Herlambang pun menyebutkan kehadiran jalan tol membuat suatu daerah hidup. Jalan tol membawa lebih banyak pengendara sehingga memicu transaksi ekonomi. Contohnya, akses yang mudah membuat banyak orang bermigrasi sehingga mendukung industri properti. "Jalan tol tidak hanya memindahkan kendaraan, tapi juga membantu masyarakat," ucapnya.
Jalan tol juga tak hanya berkontribusi terhadap perekonomian. Di Sumatera, misalnya, sejumlah ruas tol Trans Sumatera membantu pengguna jalan menghindari lokasi yang rawan tindak kriminal. Di Bogor, Jawa Barat, kehadiran jalan tol berfungsi sebagai jalan alternatif di kawasan tersebut yang terkenal sempit.
Rencana menahan pembangunan jalan tol baru ini bisa menjadi momentum untuk menyusun ulang rancangan pembangunan infrastruktur. Sony Sulaksono menilai rencana pembangunan jalan tol perlu disinergikan dengan rencana pembangunan infrastruktur lain, seperti pelabuhan, bandar udara, atau kawasan industri, yang menjadi program kementerian lain. Dengan begitu, peran jalan tol bisa optimal. "Kalau itu sudah terkoneksi, kita baru berbicara tentang tarif," ujarnya. Sony mengakui tarif saat ini belum merefleksikan manfaat jalan tol secara optimal sehingga terasa mahal.
Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, Sony menyatakan BPJT sedang menyusun standar pelayanan minimum yang baru. "Pengaturannya masih terlalu global selama ini dan belum detail," katanya. Sejumlah indikator yang terkait dengan waktu tempuh, kecepatan respons terhadap kecelakaan, dan kualitas jalan bakal dibuat lebih ketat. BPJT juga mempertimbangkan memasukkan parameter kepuasan pelanggan dalam penilaian performa badan usaha jalan tol.
Rancangan aturan baru ini sedang dikaji Kementerian Pekerjaan Umum. Sony berharap pemerintah bisa meneken payung hukum yang berbentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut pada awal tahun mendatang.
Sementara itu, untuk mengoptimalkan dampak jalan tol terhadap perekonomian, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat Djoko Setijowarno mendorong adanya keringanan tarif untuk angkutan barang. "Tapi dengan catatan logistiknya jangan ODOL (over-dimension dan overloading)," ucapnya. ●
Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo