Berkelit di Balik Kontrak Karya

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Untung-Rugi Negosiasi

Bila perundingan buntu, Freeport akan mengurangi produksi hingga 60 persen karena pelarangan ekspor. Stop ekspor dikhawatirkan mengganggu perekonomian daerah dan menciptakan pengangguran.

PT Freeport Indonesia belum mau beralih status dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Tenggat yang diberikan pemerintah untuk beralih status terlampaui sejak Jumat dua pekan lalu. Proses negosiasi terancam buntu.

Perkiraan Pengurangan Karyawan: 10.130*

Terdiri atas:
- 1.000 pekerja kontraktor
- 130 pekerja ekspatriat
- 8.500 pekerja langsung
*Mulai Maret

Pemerintah kehilangan potensi pendapatan
Royalti emasUS$ 7,13 juta per bulan
Royalti tembagaUS$ 11,40 juta per bulan

Total pekerja 12.085 orang
4.321 (35,76%) asli Papua
7.612 (62,98%) non-Papua
152 (1,26%) asing

Kontribusi perekonomian (2013):
- 0,8 persen produk domestik bruto Indonesia
- 37,5 persen produk domestik regional bruto Papua
- 91 persen produk domestik regional bruto Kabupaten Mimika

Penjualan

Pasar dalam negeri dan luar negeri

- 37% PT Smelting di Gresik
- 26% India
- 15% Jepang
- 10% Cina
- 7% Filipina
- 3% Korea
- 2% Spanyol

Ekspor Freeport 2014-2017
Freeport mendapatkan rekomendasi izin ekspor bersyarat:

Juli 2014-Januari 2015 - 756 ribu ton
Januari-Juli 2015 - 756 ribu ton
Juli 2015-Februari 2016 - 775 ribu ton
Februari-Agustus 2016 - 1,03 juta ton
Agustus 2016-Januari 2017 - 1,4 juta ton
17 Februari 2017: Freeport kembali mendapat izin ekspor bersyarat selama 6 bulan sebesar 1,1 juta ton

Pendapatan Freeport Indonesia
2016 US$ 3,29 miliar (sekitar Rp 44 triliun)
2015 US$ 2,65 miliar (sekitar Rp 35,3 triliun)

Penjualan Tembaga Emas
2016 1,05 miliar pon 1,06 juta ons
2015 744 juta pon 1,23 juta ons

Proyeksi penjualan 2017
- Tembaga 1,45 miliar pon
- Emas 2,75 juta ons

1967
Kontrak karya generasi I (1973-1991) Total eksploitasi 258 ribu ton

1991
Kontrak karya generasi II (1992-2014) Total eksploitasi 3.992 ribu ton

2009

Kewajiban penghiliran tambang mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara selalu berubah-ubah
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (kewajiban divestasi hingga 20 persen).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (kewajiban divestasi sebesar 51 persen hingga tahun kesepuluh).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (kewajiban divestasi tambang bawah tanah30 persen). Perpanjangan diajukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak karya berakhir.2017
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Kontrak karya diubah menjadi izin usaha pertambangan khusus. Kewajiban divestasi bertahap hingga 51 persen.

12 Januari 2017
Ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia berhenti.

Tambang Emas Terbesar Dunia
Pendapatan dari tambang Grasberg, Papua, adalah yang terbesar dibanding pendapatan Freeport dari tambang-tambang di negara lain.

Cadangan Mineral Freeport Global (2015)
- Tembaga 99,5 miliar pon
- Emas 27,1 juta ons
- Molybdenum 3,05 miliar pon
- Perak 271,2 juta ons
- Cobalt 0,87 miliar pon

Kuantitas cadangan mineral Freeport Indonesia:
- Tembaga 28%x99,5 miliar pon: 27,86 miliar pon
- Emas 99%x27,1 juta ons: 26,8 juta ons
- Perak 39%x271,2 juta ons: 105,8 juta ons

Nilai cadangan mineral Freeport Indonesia:
- Tembaga: 27,86 miliar pon x US$ 2,4 = US$ 66,86 miliar
- Emas: 26,8 juta ons x US$ 1.346 = US$ 36 miliar
- Perak: 105,8 juta ons x US$ 20,34 = US$ 2,2 miliar
Total nilai: US$ 105,6 miliar

Komposisi kepemilikan PT Freeport Indonesia:
- Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc: 81,28 persen
- PT Indocopper Investama (Freeport): 9,36 persen
- Pemerintah Indonesia: 9,36 persen

Butir Negosiasi	Kontrak Karya 1991	MOU Renegosiasi Juli 2014	IUPK
Luas Wilayah	1991: 2.610.182 hektare 1999: 212.950 hektare	90.360 hektare	9.946 hektare (maksimal 25.000 hektare)
Kewajiban	Royalti (tembaga 3,5 persen; emas 1 persen; perak 1 persen), PPh badan, iuran tetap, pajak bumi dan bangunan, pajak daerah	Royalti (tembaga 4 persen; emas 3,75 persen; perak 3,25 persen), PPh badan, iuran tetap, pajak bumi dan bangunan, pajak daerah	Royalti (tembaga 4 persen; emas 3,75 persen; perak 3,25 persen), PPh badan, iuran tetap, PBB, pajak daerah, retribusi daerah, bea keluar (mengecil sesuai dengan progres smelter)
Rezim Fiskal	Tarif tetap seperti dalam kontrak karya hingga kontrak usai (nailed down)	Tarif tetap (nailed down)	Tarif dinamis mengikuti peraturan perundangan terbaru (prevailing)
Divestasi Saham	Tahap pertama 9,36 persen dalam 10 tahun sejak 1991, Tahap kedua: mulai 2001, divestasi 2 persen per tahun sampai kepemilikan nasional 51 persen, Ketentuan mengenai divestasi mengikuti peraturan perundangan	30 persen sampai 2019	51 persen divestasi jika ingin mendapat izin ekspor
Perpanjangan Operasi	Habis 2021 (Tidak dapat diperpanjang)	Habis 2021 (Tidak dapat diperpanjang)	2x10 tahun
Smelter	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	Diwajibkan 100 persen
Ekspor Konsentrat/Mentah	Tidak diatur	Ekspor konsentrat tembaga dibuka terbatas hingga 12 Januari 2017	Bisa ekspor hingga lima tahun. Syaratnya: berbentuk IUPK dan wajib menyampaikan rencana kemajuan smelter.

Cadangan per wilayah produksi
Negara	Tambang	Emas	Molybdenum	Perak	Cobalt
Amerika Utara	34%	1%	78%	29%	-
Amerika Selatan	31%	-	22%	32%	-
Indonesia	28%	99%	-	39%	-
Afrika	7%	-	-	-	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%