Ketidakpastian Di Ronde Kedua

Pelaku pasar sedang sibuk menyimak hasil pemilihan Gubernur Jakarta putaran pertama. Dan, karena tidak ada yang mendapat suara mayoritas (di atas 50 persen), kita harus melewati putaran kedua. Ini akan memperpanjang kampanye pemilihan umum serta meningkatkan ketidakpastian politik dan bisnis bagi dunia usaha.

Walau Basuki Tjahaja Purnama mendapat suara terbanyak dengan 43 persen, ternyata tidak jauh dari 40 persen yang diraih Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan di bawah kabinet Presiden Joko Widodo. Urutan ketiga dengan 17 persen suara diperoleh Agus Yudhoyono, mantan perwira dan putra sulung presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk putaran kedua nanti, hanya Ahok dan Anies yang akan berhadapan untuk memperebutkan kursi nomor satu di Jakarta.

Perebutan kursi Gubernur Jakarta dianggap penting karena dilihat sebagai barometer suhu politik serta pemanasan bagi partai-partai dan kekuatan politik pendukungnya untuk pemilihan umum presiden dua tahun lagi. Jika Ahok kalah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diperkirakan lebih sulit memperpanjang masa Presiden Joko Widodo pada 2019. Sedangkan jika Anies menang, itu akan memberi peluang tambahan bagi mantan calon presiden dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Selama putaran kedua, diperkirakan pihak oposisi lebih gencar meminta agar Ahok tetap didiskualifikasi atau dijatuhi hukuman atas tuduhan penistaan agama. Memang, selama putaran pertama, popularitas Ahok cukup menurun akibat tuduhan ini, yang ternyata menguntungkan posisi Anies dan Agus. Kinerja Ahok sebagai gubernur, seperti peningkatan pelayanan umum, tambah bersihnya jalanan Ibu Kota, dan pembangunan infrastruktur drainase sehingga mengurangi dampak banjir, terlihat pudar ketika tuduhan penistaan agama muncul.

Dalam putaran berikutnya, bisa dipastikan Ahok dan Anies berlomba memperebutkan pendukung Agus. Tapi, jika perkiraan pendukung Agus akan lebih mempersoalkan Jakarta dipimpin oleh seorang nonmuslim, Anies akan lebih beruntung.

Dunia usaha di mana pun menginginkan stabilitas politik, kepastian hukum, dan infrastruktur yang memadai. Terpenuhinya ketiga faktor itu akan mengurangi biaya beroperasi, sehingga meningkatkan peluang keuntungan. Pada April nanti, ketika warga Jakarta akan kembali memilih, dunia usaha harus mengantisipasi situasi menyangkut siapa pun yang akan terpilih dan muncul sebagai gubernur periode berikutnya.

Jika Ahok berhasil meraih kursi Gubernur Jakarta, posisi PDIP dan perpanjangan masa kepresidenan Joko Widodo di pemilu nanti akan lebih baik, walau dua tahun menjelang pemilu ketidakpastian politik tetap akan tinggi. Jika Anies yang menang, kita harus melihat sejauh mana kinerja pasangan Anies dan Sandiaga Uno dapat mengimbangi atau melebihi kinerja Ahok dan Djarot Saiful Hidayat selama ini. Juga sejauh mana ini akan memperbaiki peluang bagi Prabowo Subianto untuk ikut dan memenangi pemilu yang akan datang.

Memang risiko politik menjelang pemilihan umum pada 2019 agak sulit diredam, siapa pun yang terpilih memimpin Jakarta nanti. Masalahnya, dunia usaha akan lebih hati-hati untuk menanam investasi jangka panjang dalam suasana pilkada ataupun pemilu nanti. Suatu situasi yang memang tidak ideal untuk pengembangan usaha.

Tapi setidaknya saat ini pasar masih terlihat stabil, dengan rupiah tetap di tingkat 13.300-an per dolar Amerika Serikat dan indeks harga saham gabungan di level sekitar 5.350. Pemilihan serentak di Jakarta dan 100 daerah lain berlangsung mulus, tak sampai menimbulkan guncangan.