Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bank Mulai Sembrono Setelah disehatkan dengan dana ratusan triliun rupiah, perbankan Indonesia mulai terjangkit penyakit lama lagi, kredit macet.
Bank Indonesia pekan lalu mengingatkan bahwa rasio kredit seret (nonperforming loan/NPL) perbankan nasional secara gross menunjukkan tanda-tanda meningkat, bahkan sudah sampai pada titik perbankan tidak bisa lagi menurunkannya.
Meski data itu belum terkonfirmasi secara definitif, Bank Indonesia melihat tanda-tanda bahwa tingkat kredit bermasalah akan meningkat. Untuk itu, bank sentral akan memonitor secara cermat perkembangannya agar tidak naik lebih tinggi lagi.
NPL gross merupakan rasio antara kredit bermasalah dan total kredit, sedangkan NPL netto adalah semua kredit bermasalah yang sudah dikurangi dengan pencadangan yang telah dibuat oleh bank. Data di Bank Indonesia sampai akhir triwulan ketiga tahun ini menunjukkan NPL gross perbankan nasional mencapai 8,3 persen, sedangkan yang netto mencapai 1,3 persen.
Padahal ketentuan bank sentral hanya memperbolehkan kredit seret di sebuah bank paling banyak sampai 5 persen. Data itu, menurut ekonom senior Indef, Dradjad H. Wibowo, belum bisa dikatakan mengkhawatirkan. Tapi ini mencerminkan tanda awal “perbankan mulai ceroboh, tidak prudent.”
Megakredit Mengucur
Selama krisis yang dimulai pada 1997, dunia perbankan Indonesia relatif sepi dari berita pengucuran kredit raksasa. Mungkin karena merasa sudah sehat, perbankan lokal kini mulai berani menyalurkan megakredit lagi.
Misalnya kredit senilai Rp 3,165 triliun yang disalurkan oleh PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Negara Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Danamon Indonesia Tbk., dan PT Bank Bukopin kepada PT Indonesian Satellite Corporation Tbk.
Indosat akan menggunakan kredit itu untuk membiayai pelunasan utang Indosat dan anak perusahaannya, termasuk PT Indosat Multimedia Mobile (IM3). Refinancing tersebut tidak lepas dari rencana Indosat untuk melakukan transformasi usaha menjadi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi seluler. Salah satu wujudnya adalah penggabungan usaha dua anak perusahaan Indosat yang bergerak dalam penyelenggaraan telekomunikasi seluler, PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) dan IM3.
IMF Cairkan Pinjaman
Meski programnya di Indonesia akan segera berakhir Desember, Dana Moneter Internasional (IMF) masih mencairkan US$ 493 juta yang tersisa dari paket pinjaman senilai US$ 5,2 miliar.
IMF mengucurkan sisa pinjaman itu setelah selesai mengevaluasi kinerja perekonomian Indonesia yang ke-10, pekan lalu.
Seperti dikemukakan deputi manajernya, Anne Krueger, IMF cukup puas dengan prestasi Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia tetap stabil, inflasi terkendali, dan cadangan devisa mengalami peningkatan. Kondisi makro-ekonomi yang membaik membuat Indonesia semakin tangguh menghadapi kemungkinan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh faktor eksternal.
Selain menyampaikan pujian, IMF mewanti-wanti agar pemerintah memperkuat iklim investasi pada tahun-tahun mendatang. Para investor harus dibuat sadar bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi yang bagus. Reformasi sistem hukum dan pengadilan, seperti pendirian Komite Anti-Korupsi, harus diteruskan.
Lippo Jual Saham
PT Lippo E-Net Tbk. berencana menjual 10 persen kepemilikan sahamnya di PT Asuransi AIG Lippo Life. Tapi, kapan persisnya penjualan itu akan dilakukan, Direktur Lippo E-Net Samuel Tahir enggan menyebutnya.
Alasan penjualan saham itu adalah ketidakpastian situasi politik pada 2004 nanti. “Tahun depan ada apa, siapa yang bisa jamin (situasinya). Kalau ada apa-apa, kas akan berat,” kata dia seusai rapat umum pemegang saham luar biasa di Hotel Aryaduta, Rabu pekan lalu.
Sebelumnya, Lippo E-Net telah menjual 5 persen sahamnya di Asuransi AIG Lippo Life kepada American International Assurance Limited. Dari penjualan ke perusahaan yang berbasis di Bermuda, Amerika Serikat, itu perusahaan ini mengantongi duit US$ 11,7 juta atau sekitar Rp 99,5 miliar. Siapa calon investor kali ini, Samuel tidak menyebutnya. Kalau penjualan ini jadi dilakukan, sisa kepemilikan Lippo E-Net di AIG Lippo hanya akan tinggal sekitar 15 persen.
Menurut laporan keuangan Lippo E-Net, sampai Juni lalu dana di kasnya Rp 98,5 miliar. Sedangkan asetnya senilai Rp 838 miliar. Dengan jumlah pendapatan Rp 9,1 miliar, perusahaan ini masih mengalami rugi bersih Rp 20,4 miliar. Dengan kinerja itu, RUPS luar biasa pekan lalu mengizinkan perusahaan melakukan pinjaman dana sebesar US$ 15 juta.
Peringkat Indonesia Naik
Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia pelan-pelan terus meningkat. Indikatornya, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S & P) pekan lalu menaikkan peringkat Indonesia.
Seminggu sebelumnya, Moody's Investors Service menaikkan peringkat Indonesia menjadi BB dari sebelumnya BBB. Sedangkan S & P menaikkan peringkat utang luar negeri Indonesia satu tingkat dari B- menjadi B dan utang domestik dari B menjadi B+. Kenaikan ini merefleksikan membaiknya kepercayaan terhadap Indonesia. Lembaga itu menilai Indonesia mampu melanjutkan pengelolaan keuangan secara hati-hati kendati program IMF segera berakhir tahun ini.
Meskipun ada agenda pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun depan, “Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk menurunkan defisit anggaran,” ujar Takahira Ogawa, Direktur Standard & Poor's untuk Asia Pasifik.
Lembaga itu melihat, kendati pasokan cadangan devisa dari IMF tidak ada lagi mulai tahun depan, nilai tukar rupiah tetap stabil. Hal ini didukung oleh meningkatnya simpanan valuta asing di bank dan aset perusahaan yang telah menaikkan likuiditas valuta asing di Indonesia.
Parkir Kena PPN
Demi menggenjot setoran pajak Rp 214 triliun ke negara, kantor pajak kini makin gencar saja “mengais-ngais” pajak dari masyarakat. Inilah salah satu bentuknya: mulai 1 Oktober, jasa katering dan parkir akan dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen.
Jasa katering yang dikenai pajak adalah jasa penyediaan makanan dan minuman dengan atau tanpa petugas untuk keperluan tertentu, seperti pesta, resepsi, perjamuan, rapat, makan karyawan di instansi pemerintah dan swasta, makan langganan, dan perlombaan. Katering yang disediakan di hotel juga tidak luput dari pengenaan PPN.
Untuk jasa parkir, pemerintah akan mengenakan PPN berdasarkan nilai pergantian berupa uang--termasuk biaya yang seharusnya diminta oleh pengusaha pengelola kepada pemilik tempat parkir--dan imbalan yang diperoleh dari pemilik tempat parkir, termasuk bagi hasil.
Tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 214 triliun. Dari sasaran itu, hingga akhir Juni lalu baru terealisasi 43,2 persen atau senilai Rp 94 triliun.
Cyber Menang Tender
PT Cyber Access Communications ditetapkan sebagai pemenang tender penyelenggaraan telekomunikasi seluler generasi ketiga (3G). Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Djamhari Sirat menyatakan Cyber memenuhi kriteria sebagai badan usaha dengan kemampuan finansial terbaik serta mitra afiliasi terbaik.
Cyber Access disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan konglomerasi asal Thailand, Charoen Pokphand. Koran Tempo menyebut sejumlah nama di Cyber Access diisi oleh pejabat Charoen Pokphand Indonesia.
Namun keterkaitan itu dibantah oleh Hery Tjusanto, Vice President PT Charoen Pokphand Tbk. “Mereka berada di situ (Cyber Access) dalam kapasitas pribadi,” ujar Hery, yang turut menduduki kursi direksi Cyber Access. Cyber Access sebelumnya bernama PT Telindo Mobile Asia, yang bergerak dalam bidang telekomunikasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo