Bisnis Sepekan

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mencegah Kebocoran BBM

Kalangan industri harus menyiapkan anggaran yang lebih besar untuk bahan bakar minyak (BBM). Masalahnya, sejak Minggu lalu, mereka harus membeli BBM seharga 50 persen di atas harga pasar, sedangkan perusahaan kontrak karya dan KPS perminyakan mesti membeli dua kali lipat harga pasar.

Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur kenaikan ini ditandatangani Jumat lalu. Menurut Djoko Darmono, Sekjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, saat ini 76,7 persen dari total konsumsi BBM nasional masih disubsidi. Mereka yang menikmati subsidi ini berasal dari kelompok transportasi (darat dan laut), rumah tangga, usaha kecil, dan PLN.

Pemerintah khawatir, perbedaan harga ini akan digunakan pihak industri untuk membeli BBM bersubsidi di pompa bensin umum. Agar tidak banyak bocor, Presiden memerintahkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya Pertamina, agar mengawasi distribusi BBM. Dan untuk itu, Djoko Darmono berani menjamin. "Nanti akan diatur prosedur pengawasan titik rawan, mulai dari pompa bensin, depot Pertamina, hingga bunker," katanya.

Tender JORR Kembali Dibuka

Penundaan proyek tol lingkar luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road, JORR) telah membuat Malaysia Consortium (MC) kecewa. "Mereka sudah mengeluarkan banyak uang," kata Erna Witoelar, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jumat lalu.

Pemimpin MC, DRB-Hicom, merasa perusahaannya tinggal selangkah lagi untuk menjadi pelaksana proyek JORR. Sebab, awal Maret lalu, BPPN sudah menyebutkan posisi Hicom sebagai preferred bidder (penawar yang lebih disukai). Namun, pekan lalu Komisi IV DPR meminta agar pemerintah membuka kesempatan bagi investor lain untuk ikut tender.

Kelak, tender ulang akan memakai cara right to match (RTM). Pola RTM ini memberi kesempataan bagi investor lain untuk mengajukan penawaran. Harga yang diajukan pemenang tender kelak akan ditawarkan kepada MC. "Kalau MC sanggup dengan harga yang sama, dia (MC) yang menang," kata Mohammad Syahrial, salah seorang group head di BPPN. Proses tendernya sendiri, menurut Syahrial, paling tidak baru dilakukan sebulan mendatang.

Newco Baru di Texmaco

Penanganan utang Texmaco yang kontroversial itu memasuki tahap baru. Kamis lalu, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) membentuk new holding company (newco) baru untuk merestrukturisasi utang Texmaco. Hal ini perlu karena menurut Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Syafruddin Temenggung, penanganan divisi tekstil dan divisi engineering, yang sebelumnya disatukan, sekarang akan dipisah.

Kepemilikan newco divisi tekstil ini 70 persen ada pada pemerintah dan sisanya di kantong Texmaco. Adapun newco divisi engineering sepenuhnya milik Texmaco. Newco merupakan perusahaan induk yang menampung aset Texmaco. Untuk pengalihan utang dan aset Texmaco itu, newco menerbitkan obligasi jenis exchangeable bond (memberikan opsi pertama dalam penjualan obligasi tersebut kepada pemegang saham pendiri). Obligasi itu diserahkan kepada BPPN dengan jaminan seluruh aset newco dan jaminan pribadi Marimutu Sinivasan.

Seperti diketahui, Texmaco adalah pengutang terbesar di BPPN dengan total utang Rp 16,9 triliun, yang berasal dari 17 anak perusahaan. Adapun kredit macet Texmaco itu berasal dari BRI, BTN, Bank Mandiri, dan Bank BNI.

Harga APP Cina: US$ 2,6 Miliar

Asia Pulp and Paper (APP) menyerah pada salah satu opsi terburuk, yaitu menjual perusahaannya yang beroperasi di Cina. Ini berita terlambat, tapi harga jualnya yang US$ 2,6 miliar memang baru terungkap pekan lalu. "Penjualan seluruh aset di Cina sangat menarik karena APP sedang mengalami tekanan luar biasa," kata analis JP Morgan, seperti dilansir Dow Jones Newswire, Selasa silam.

Hasil penjualan tersebut akan dipakai Sinar Mas untuk melunasi sebagian utangnya. Adapun total utang luar negeri grup itu mencapai US$ 12 miliar dan utang dalam negeri US$ 1,4 miliar. Sementara itu, APP di Cina diketahui memiliki utang jangka pendek US$ 1,2 miliar dan utang jangka panjang US$ 1,6 miliar.

Pabrik bubur kertas APP memang menunjuk bank investasi JP Morgan sebagai penasihat dalam penjualan asetnya. Menurut JP Morgan, pihak Stora Enso OYJ (SEO) telah menyatakan minatnya. Bahkan grup industri yang bergerak di bidang kehutanan dari Swedia ini sudah mengajukan due diligence atau pemeriksaan menyeluruh dan mendalam.

Permintaan Baihaki pada Exxon

Batas waktu 2 April yang ditetapkan Menko Perekonomian Rizal Ramli untuk Exxon tinggal beberapa hari lagi, ketika Direktur Utama Pertamina, Baihaki Hakim, meminta agar perusahaan Amerika itu kembali beroperasi. "Kami mengharapkan 50 persen kapasitas kembali berproduksi," kata Baihaki, Selasa lalu. Dan operasi terbatas ini sepenuhnya akan dikerjakan karyawan Exxon Mobil.

Exxon menghentikan operasinya di Aceh karena gangguan keamanan. Jika sampai Juli nanti Exxon tetap menghentikan operasi, pemerintah Indonesia diperkirakan merugi lebih dari Rp 1 triliun. Pihak Exxon tentu merugi juga, tapi perusahaan ini hanya akan melanjutkan operasinya bila ada jaminan keamanan.

Dalam keadaan normal, setiap bulan Exxon memproduksi 10 kargo LNG dari empat train. Dengan operasi terbatas ini diharapkan bisa dilakukan pengiriman lima kargo ke Jepang dan Korea Selatan seharga US$ 55 juta.

Resesi Amerika Serikat Menular

Melemahnya ekonomi Amerika Serikat (AS) mulai menjalar ke Indonesia. "Sejak Januari lalu permintaan turun sekitar sepuluh persen," kata Anton J. Supit, Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Kamis lalu. AS merupakan pasar terbesar bagi sepatu Indonesia, dengan daya serap 30-40 persen dari nilai ekspor.

Tak bisa tidak, target ekspor nonmigas tahun ini sebesar US$ 53 miliar diperkirakan tidak tercapai. Menurut seorang ekonom dari Nomura, kondisi ekonomi AS memang bisa menular ke negara lain. Apalagi jika krisis ini terus berlangsung selama 6 hingga 9 bulan. "Resesi global bakal melanda dunia tahun depan," katanya. Namun, ditambahkannya, penurunan suku bunga The Fed sebesar 0,5 persen, dua pekan lalu, bisa juga menguntungkan. Sebab, dengan banyaknya uang beredar untuk investasi—sedangkan pilihan negaranya sedikit—Indonesia bisa terpilih juga, asalkan keamanannya terjamin.

Menunggu Harga Minyak Jatuh ke US$ 22 Per Barel

Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) belum berniat menurunkan produksinya. Padahal, Selasa pekan lalu harga minyak mentah dunia di pasar London meluncur sampai US$ 22,60 per barel. Angka ini hampir menyentuh kisaran terendah yang diperkirakan OPEC, yakni US$ 22 hingga US$ 28 per barel.

Trend kejatuhan itu berawal Januari lalu, ketika harga minyak menyentuh US$ 25 per barel, sedangkan tahun lalu masih sekitar US$ 34. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, OPEC masih akan melihat situasi. "Kita ikuti dalam 10 hingga 20 hari mendatang," katanya.

OPEC yakin harga akan membaik dalam waktu dekat, tanpa harus menyunat jatah ekspor minyak. Mereka baru akan melakukan pertemuan luar biasa jika harga sudah menyentuh US$ 22 per barel. "Kami menilai harga minyak mentah yang berkisar US$ 22,60 per barel itu aman," Purnomo memastikan.

Berunding Lagi dengan Guthrie

Pemerintah kembali membuka negosiasi dengan perusahaan Malaysia yang membeli saham Grup Salim di bisnis sawit, yaitu Guthrie Berhad. "Negosiasi ini agar petani di sekitar perkebunan mendapat insentif," kata Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo, Rabu lalu. Pemerintah akan membentuk tim pengkaji yang anggotanya selain Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) juga melibatkan pihak lain yang profesional.

Keputusan itu diambil setelah muncul keberatan dari Ketua Komisi IX DPR, Benny Pasaribu, yang sehari sebelumnya menerima perwakilan 57 ribu petani plasma dari kawasan sekitar perkebunan. Petani menuntut agar mereka dilibatkan dalam kepemilikan lahan sebesar 70 persen, sesuai dengan pola kemitraan plasma dan inti.

Bukankah negosiasi ulang akan menghilangkan kepercayaan investor? "Kita memang terjepit dan harus tahu risikonya," kata Prijadi. Sebelumnya, memang ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang intinya akan mengkaji ulang penjualan perkebunan kelapa sawit bekas milik Grup Salim itu, sebelum pemerintah melakukan closing (penutupan transaksi).

Entah apa yang terjadi, awal Maret lalu, Kepala Divisi Asset Management Investment (AMI) BPPN, Thomas Lembong, mengatakan bahwa transaksi penjualan perkebunan kepada Guthrie sudah ditutup. Pihak Guthrie dinyatakan sepakat membayar US$ 368 juta ke BPPN. Mereka juga akan mengambil alih utang sekitar Rp 500 miliar yang merupakan kewajiban perusahaan perkebunan tersebut. Selain itu, Guthrie berjanji akan menawarkan 30 persen sahamnya kepada publik. Ternyata, DPR belum mau menerima transaksi itu—karena sebelum closing, lembaga wakil rakyat itu tidak diberi tahu—sehingga BPPN harus mengambil langkah mundur.

Kretek Makin Mahal

Harga rokok kretek kian melambung: kenaikan per batang dari Rp 10 hingga Rp 30. "Kenaikan tidak berdasar persentase, tapi spesifik," ujar Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo, Selasa pekan lalu. Memang, kenaikan ini mengacu pada jenis produk serta perusahaannya. Sigaret kretek putih mesin (SPM) dari pabrik kecil mencatat kenaikan harga terendah, sementara peningkatan tertinggi berlaku pada sigaret kretek tangan (SKT), yang diproduksi pabrik besar.

Lonjakan harga rokok kretek terjadi karena pasokan cengkeh yang seret. Dari kebutuhan nasional sekitar 100 ribu ton, hanya bisa dipenuhi separuhnya. Pasokan juga tak bisa ditingkatkan karena cengkeh impor lebih mahal, sedangkan areal cengkeh di sejumlah daerah pemasok seperti Lampung, Sulawesi Utara dan Tenggara, serta Maluku kini tinggal 20-30 persen. Tampaknya, walaupun Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh telah dibubarkan, dilema yang dihadapi pengusaha kretek ternyata belum juga akan berakhir.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini