Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Bisnis Sepekan

20 Agustus 2007 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pertumbuhan Tertinggi Pascakrisis

Pertumbuhan tahunan ekonomi Indonesia periode April-Juni lalu adalah yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Badan Pusat Statistik melaporkan, produk domestik bruto (PDB) dalam triwulan kedua lalu meningkat 6,3 persen dari periode yang sama pada 2006. Secara kumulatif, ekonomi pada paruh pertama tumbuh 6,1 persen dari semester pertama 2006. Sebelum krisis 1997, pertumbuhan tahunan ekonomi tertinggi di atas 7 persen.

Deputi Kepala BPS Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Slamet Sutomo, mengatakan pertumbuhan ekonomi triwulan kedua ini sebagian besar bersumber dari ekspor. ”Khususnya nonmigas, karena harga komoditas masih tinggi di pasar internasional,” ujarnya. Perekonomian Amerika Serikat dan Cina juga membaik sehingga meningkatkan permintaan.

Tercatat ekspor naik 3,8 persen dari triwulan sebelumnya menjadi Rp 233,2 triliun. Angka itu bahkan 9,8 persen lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Peningkatan itu antara lain disokong oleh pertumbuhan sektor pertanian 3,6 persen—melalui ekspor komoditas perkebunan seperti kelapa sawit. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Boediono, peluang pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen kian terbuka.

Usul tentang Kenaikan Gaji Pegawai

PEMERINTAH berencana menaikkan gaji pegawai negeri sipil serta anggota TNI dan kepolisian tahun depan. ”Kenaikan gaji pokok 2008 sebesar 20 persen,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di gedung DPR, Kamis pekan lalu.

Dalam RAPBN 2008 diusulkan pula adanya pemberian gaji ke-13, plus tunjangan uang makan: Rp 15 ribu per hari kerja untuk pegawai sipil dan Rp 35 ribu bagi anggota TNI-Polri. Menurut Presiden, usul kenaikan ini didasari oleh pertumbuhan ekonomi pada semester pertama tahun ini di atas 6 persen.

Dibanding tahun ini, anggaran belanja negara tahun depan naik dari Rp 763,6 triliun menjadi Rp 835,7 triliun. Dana program penanggulangan kemiskinan pun meningkat dari Rp 3,9 triliun menjadi Rp 7 triliun.

Newmont Talangi Biaya Divestasi

PARA pemegang saham asing PT Newmont Nusa Tenggara siap menalangi biaya pembelian saham yang akan dilepaskannya ke pemerintah daerah. Proposal pembiayaan telah disodorkan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Presiden Direktur PT Newmont Pasifik Nusantara, Martiono Hadianto, mengatakan bahwa dana talangan itu berupa pinjaman jangka panjang bebas risiko. Skema pelunasannya dari dividen bersih yang dibagikan. ”Tidak ada pembayaran utang jika tidak ada dividen,” katanya pekan lalu. Bahkan utang dianggap lunas bila tiba-tiba tambang berhenti beroperasi.

Saat ini 80 persen saham Newmont Nusa Tenggara dikuasai dua investor asing dalam naungan Nusa Tenggara Partnership, yaitu Newmont Indonesia Limited dan Nusa Tenggara Mining Corporation—di bawah kendali Sumitomo Jepang. Sedangkan 20 persen sisanya dikuasai PT Pukuafu Indah Indonesia milik Jusuf Merukh.

Menurut ketentuan, 51 persen saham harus didivestasikan ke pihak lokal. Berarti masih ada 31 persen saham Newmont yang mesti dilepas oleh investor asing. Rencananya, proses penjualan dilakukan dalam lima tahap mulai 2006 hingga 2010—tahun pertama 3 persen, setelah itu 7 persen. Tahun lalu harga 3 persen saham tersebut disepakati US$ 109 juta (sekitar Rp 1 triliun). Tujuh persen saham yang dilepas tahun ini dipatok US$ 282 juta (Rp 2,7 triliun).

Rupiah dan Saham Anjlok

KRISIS kredit perumahan (subprime mortgage) di Amerika terus menggoyang pasar uang dan pasar saham Jakarta. Hingga akhir pekan lalu, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta rontok lebih dari 13 persen menjadi 1.908,64. Kurs rupiah merosot 340 poin menjadi 9.455 per dolar Amerika.

Pemerintah mengaku tak bisa berbuat banyak menghadapi gejolak di pasar keuangan global itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta negara maju segera meredam gejolak ini. ”Peran negara besar amat ditunggu,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Boediono.

Sebagai langkah penyelamatan, bank sentral Australia pada Jumat lalu memborong mata uangnya—pertama kali dalam enam tahun terakhir. Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah pun menyatakan akan melakukan intervensi pasar untuk menjaga kurs rupiah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus