Bisnis Sepekan

Telkom Rugi Kurs

Gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar bikin banyak perusahaan kebat-kebit. Salah satunya Telkom. Perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia itu pada semester pertama tahun ini mencatat kerugian akibat kurs sampai Rp 869,9 miliar. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, Telkom untung sekitar Rp 383,7 miliar. Akibat rugi kurs tersebut, laba bersih Telkom turun 18,7 persen menjadi Rp 2,87 triliun.

Untuk mengatasi hal itu, Telkom akan mengkonversi utang jangka panjang dalam dolar ke dalam rupiah, sedangkan utang jangka pendek akan di-hedging (lindung nilai). Direktur Keuangan Telkom, Rinaldi Firmansyah, mengungkapkan bahwa Telkom sudah berbicara dengan sejumlah kreditor mengenai rencana refinancing ini. Saat ini utang Telkom mencapai US$ 800 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun—70 persen di antaranya dalam dolar.

PGN Beli Gas US$ 4,3 Miliar

Perusahaan Gas Negara (PGN) Senin pekan lalu meneken perjanjian pembelian gas dengan Conocophillips senilai US$ 4,3 miliar atau sekitar Rp 39 triliun. Gas yang akan dialirkan dari ladang Suban, Sumatera Selatan, ke Jawa Barat ini mencapai 170 juta kaki kubik. Pengiriman pertama akan dilakukan pada tahun 2007. Pada tahun 2012, pasokan gas akan dinaikkan hingga 400 juta kaki kubik sampai kontrak berakhir pada tahun 2023.

Direktur Utama Perusahaan Gas Negara, W.M.P. Simanjuntak, menjelaskan bahwa kontrak ini cukup menambah pasokan gas ke pelanggan PGN di Jawa Barat. Total gas yang didistribusikan PGN kepada para pelanggannya pada tahun 2007 mencapai 650 juta kaki kubik atau hampir tiga kali lipat dari tahun lalu.

Proteksi Jagung dan Kedelai

Setelah gula dan beras, impor jagung dan kedelai akan dilarang oleh pemerintah. Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengatakan Indonesia akan mengembangkan kedua komoditas tersebut agar bisa bersaing di pasar internasional. Ia menilai larangan ini merupakan proteksi yang lebih efektif ketimbang menerapkan tarif impor. "Kalau kita bikin (proteksi) tarif, kan, banyak yang nipu. Separuh nyolong," kata Bungaran di Jakarta pada Selasa pekan lalu.

Pendapat Bungaran disanggah Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, Sofjan Wanandi. Dia melihat larangan itu bakal memunculkan penyelundupan. "Contohnya beras, sudah dilarang tapi masih bisa masuk. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, 1,2 juta ton, dan negara tak bisa berbuat apa-apa," kata Sofjan. Karena itu, ia justru berpendapat bahwa pengenaan bea masuk impor lebih baik karena bisa mendatangkan pendapatan bagi negara.

Perumnas Dirampingkan

Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) kini sudah kegemukan. Pernyataan keras ini datang dari Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Soenarno. Kepada wartawan Senin pekan lalu, Soenarno mengungkapkan bahwa kinerja perusahaan tersebut pada tahun ini memang buruk. Dia menyebut kemampuan Perumnas membangun rumah sangat sederhana yang cuma 3.000 unit dari target 1 juta unit.

Solusinya, kata Soenarno, Perumnas harus dirampingkan, baik organisasi maupun pegawainya. Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi bisnis tanah Perumnas. Perusahaan ini dianggap banyak menjual tanah di lokasi bagus dengan harga murah, padahal di lokasi tersebut sangat cocok dibangun rumah sederhana. "Lokasi bagus malah dijual murah," ujar Soenarno.

Duit Menganggur Rp 200 Triliun

Ibarat tayangan mistik di televisi, percaya enggak percaya, negara ini ternyata tak kekurangan uang. Simak saja pidato Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti di depan para peserta peringatan Hari Pemuda Internasional di Departemen Keuangan, Jakarta, Kamis pekan lalu. Ia mengungkapkan bahwa saat ini ada dana menganggur akibat kelebihan likuiditas di perbankan sebesar Rp 200 triliun.

Anehnya, saat ini ada 70 juta orang muda yang menganggur di Indonesia. "Sayang," kata Dorodjatun, "saya tidak bisa mencampuri kebijakan moneter Indonesia untuk meminta bank sentral memanfaatkan dana menganggur itu." Ia hanya minta kaum muda melakukan aksi mengatasi pengangguran. "Jangan mengeluh lagi. Beraksilah mulai sekarang dengan karya nyata," katanya sembari mengatakan bahwa sepertiga (Rp 125 triliun) anggaran pemerintah habis untuk membayar utang.