BPK Bukan Malaikat

BADAN Pemeriksa Keuangan diterpa kabar miring seputar permainan opini laporan kinerja dan keuangan. Kabar "jual-beli" opini berembus kencang menjelang pemilihan Ketua BPK pada April lalu. Rizal Djalil terpilih menggantikan Hadi Poernomo, yang pensiun, sampai masa tugas berakhir pada Oktober mendatang.

Rizal membantah terlibat dalam permainan gelap jual-beli opini. Dia menyatakan auditorat di bawahnya termasuk pelit dalam memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP). "Coba lihat di tempat lain," katanya.

Mantan politikus Partai Amanat Nasional ini menjawab dengan lugas semua tudingan dalam dua kesempatan wawancara. Pertemuan pertama, saat dia berkunjung ke kantor Tempo, 30 April lalu, dua hari setelah dilantik. Jumat dua pekan lalu, didampingi Kepala Sub-Auditorat VI Achsanul Khaq dan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Endang Tuti Kardiyani, Rizal menerima Akbar Tri Kurniawan dan Martha Thertina dari Tempo.

Mengapa BPK mengubah opini dari WTP menjadi disclaimer untuk pemerintah Kalimantan Tengah?

Aset senilai Rp 7 triliun tidak bisa diyakini kebenarannya. Ada penyertaan modal yang dikeluarkan dari APBD dan tidak sama dengan yang masuk ke BUMD. (Endang: Belanja dinas tidak sesuai dengan ketentuan, perjalanan fiktif, ada pungutan liar dana bantuan ke sekolah. Salah saji laporan keuangan mencapai Rp 157 miliar. Ambang batas materialitasnya Rp 64 miliar.)

Anda mengintervensi tim audit yang mengusulkan opini WTP?

Prosedur standar operasi BPK berlapis-lapis dari bawah sampai atas. Ada kertas kerja laporan sementara, dibahas di level tim, koordinator lapangan, lalu di perwakilan, bagaimana cara mengintervensi? Usulan WTP tidak bisa diberikan karena argumentasi keuangannya mentah. Maklum, Kepala BPK Perwakilan yang lama bukan akuntan. Sudah diganti dengan akuntan.

Anda diadukan Gubernur Teras Narang ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK?

Saya mendengar ada surat, tapi saya tidak pernah melihat. Surat Teras tidak laku. Untuk apa dibahas, karena kami menegakkan aturan. Karena saya tidak bisa diatur, tidak bisa dibayar.

Anda mengistimewakan audit pemerintah Gunung Mas?

Saya menyerahkan sesuatu yang sudah rampung di bawah. Omong kosong ada jual-beli. Ada Auditorat Keuangan Negara (AKN) memberikan WTP 2-10 kali lipat ketimbang AKN VI di bawah saya. Mengapa tidak dipersoalkan? Sebab, saya mau jadi ketua. Sebagai politikus, tak ada masalah.

Nah itu, opini BPK bermotif politik?

Tidak ada urusan politik dengan opini. Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam itu teman saya di PAN. Opininya disclaimer dan WDP. Jadi bukan karena Teras dari PDI Perjuangan, opininya disclaimer. Saya setiap hari bersama Puan Maharani. Tidak sesederhana itu. Tidak ada salahnya politikus berada di BPK. Di Malaysia, Singapura, BPK-nya juga politikus. Yang penting sejauh mana menanggalkan semua aura politik di BPK.

Unsur politik dan kedekatan tecermin pada opini untuk Kementerian Koperasi, padahal ada indikasi pidana?

Tanya Pak Sapto Amal Damandari, yang membawahkan kementerian itu. Mungkin karena tidak masuk sampling. WTP tidak menghilangkan pidananya. Kalau saya menemukan indikasi pidana, langsung laporkan, kendati belum ada temuan. Tujuannya agar tidak menghilangkan barang bukti, merekayasa, dan kongkalikong. Kami tidak mau mengomentari itu.

BPK melakukan tebang pilih, sampling sedikit agar opininya bagus, kalau masuk sampling semua opininya pasti merah?

Yang memutuskan jumlah sampling auditor berdasarkan sensitivitas dan jam terbang. Konstitusi tidak mengatur jumlah sampling. Tapi laporan harus mencerminkan keadaan sebenarnya. Saat mengaudit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya minta semua diperiksa. Hasilnya dua kali disclaimer.

Bagaimana mengetahui auditor nakal?

Orang yang diperiksa melayani auditor satu-dua bulan, setelah itu mereka akan ngomong. Salah seorang menteri mengatakan opini turun karena kurang setoran. Omongan orang yang diperiksa perlu didengar. Ngomong apa mereka tentang BPK, harus kami dalami, jangan langsung marah. BPK bukan malaikat. Orang enggak bakal ngomong kalau tidak ada apa-apa.