Wajar dengan Intervensi

TUDINGAN negatif kembali mengarah ke Badan Pemeriksa Keuangan. Pimpinan lembaga pemeriksa keuangan negara ini ditengarai kerap melakukan intervensi atas hasil audit kementerian dan lembaga yang dilakukan para auditornya.

Tuduhan itu bukan tanpa alasan. Dominasi pimpinan yang berasal dari kalangan politikus Senayan menjadi petunjuk potensi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam melakukan pemeriksaan. Ketua BPK Rizal Djalil membantah anggapan bahwa latar belakang pimpinan mempengaruhi hasil audit yang dihasilkan lembaganya.

Pilihan Senayan

1. Rizal Djalil (Ketua)
Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional pada 2004-2009 ini sekarang menjadi anggota Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri Indonesia, organisasi kemasyarakatan Partai Golkar.

2. Ali Masykur Musa (Anggota)
Mantan anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa.

3. Sapto Amal Damandari (Anggota)
Mantan Tenaga Ahli Komisi Keuangan dan Perbankan DPR.

4. Agung Firman Sampurna (Anggota)
Anak Kahar Muzakir, anggota DPR dari Partai Golkar.

DASAR PENETAPAN OPINI
1. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah
2. Kecukupan pengungkapan informasi
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern

Jenis Opini

1. Wajar tanpa pengecualian (WTP)
Auditor menilai laporan keuangan memenuhi keempat unsur penilaian dan, secara saldo, salah saji tidak melebihi tolerable statement.

2. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP)
Auditor menilai laporan keuangan memenuhi keempat unsur penilaian. Tapi ada hal-hal yang perlu pengungkapan lebih lanjut. Secara saldo, salah saji juga tidak melebihi tolerable statement.

3. Wajar dengan pengecualian (WDP)
Salah saji pada akun-akun tertentu melebihi tolerable statement yang ditetapkan, tapi secara total tidak melebihi planning materiality.

4. Tidak memberikan pendapat (disclaimer)
Sistem pengendalian internal amburadul sehingga auditor tidak bisa menelusuri transaksi-transaksi yang mengakibatkan saldo satu akun material tidak bisa diyakini kewajarannya.

5. Tidak wajar (adverse)
Laporan keuangan tak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan salah saji melebihi planning materiality.

Opini Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga 2008-2012

Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Jumlah
2008	34	31	0	18	83
2009	44	26	0	8	78
2010	52	29	0	2	83
2011	66	18	0	3	87
2012	68	22	0	2	92

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2008-2012

Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Jumlah
2008	13	323	31	118	485
2009	15	330	48	111	504
2010	34	341	26	212	522
2011	67	349	8	100	524
2012*)	113	267	4	31	415

*) semester I