Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki daftar merah atau daftar profil pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki risiko tinggi. Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga punya daftar hitam atau blacklist. Keduanya merupakan aksi bersih-bersih ala kementerian keuangan dan BUMN. Tapi, apa bedanya?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat siang, 3 Maret 2023, Sri Mulyani mengungkap data profil pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki risiko tinggi. Dia mengatakan setidaknya ada 29 pegawai yang masuk daftar profil risiko tinggi atau daftar merah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“RAT (Rafael Alun Trisambodo) ada di 29 yang tinggi. Iya, (Eko Darmanto) tadi saya sebutkan 29 itu,” ujar Sri Mulyani.
Rafael Alun Trisambodo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang sedang disorot kekayaannya. Namanya muncul setelah anaknya, Mario Dandy Satriyo, melakukan penganiayaan terhadap David Latumahina. Mario juga kerap memamerkan hartanya di media sosial.
Sementara Eko Darmanto, merupakan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Eko viral di media sosial karena memamerkan harta kekayaannya. Dia juga disebut memiliki koleksi mobil antik dan motor gede Harley Davidson serta beberapa barang dengan merek mahal.
Selain yang masuk ke dalam daftar merah, Sri Mulyani juga mengungkap ada yang masuk dalam daftar kuning yang jumlahnya 69 orang pegawai. “Serta yang risiko rendah ada 174 plus 34 orang,” ucap Sri Mulyani. Namun, dia tidak merinci nama-nama pejabat tersebut.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh akan memanggil 69 pegawai (daftar kuning) Kemenkeu soal kepemilikan harta kekayaan yang masih janggal. Rinciannya untuk Laporan Harta Kekayaan (LHK) tahun 2019 artinya yang dilaporkan tahun 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear, kemudian LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai yang tidak clear.
“Jadi total ada 69 pegawai tidak clear,” ujar Awan saat konferensi pers, Rabu lalu, 1 Maret 2023.
Selanjutnya: Erick Thohir juga memiliki daftar hitam
Daftar hitam Erick Thohir
Erick Thohir juga memiliki daftar hitam atau blacklist terhadap direksi dan komisaris BUMN yang terdeteksi korup agar tidak lagi menjabat di perusahaan pelat merah. Erick ingin BUMN bersih praktik rasuah.
“Kami akan mengumumkan yang namanya blacklist. Individu-individu yang sudah terdeteksi korup atau pun yang rekam jejaknya ketika diberi kesempatan, mau pindah ke BUMN lain, kami blacklist,” kata Erick melalui keterangan tertulis, dikutip Tempo, Selasa, 13 Desember 2022.
Mantan bos Inter Milan ini mengungkapkan keinginannya agar BUMN berperan sebagai korporasi seperti di negara lain, alih-alih sebagai birokrasi. Sejalan dengan rencana membuat daftar hitam, ia bakal merampingkan regulasi dari semula berjumlah 45 peraturan menteri menjadi hanya tiga.
Perihal daftar hitam, beberapa waktu lalu Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, pernah menjelaskan sistemnya. Dia mengatakan blacklist tersebut nantinya bakal memuat nama-nama direksi perusahaan pelat merah yang terkena kasus hukum atau korupsi. Dengan begitu, nama-nama yang pernah masuk daftar ini tidak akan bisa lagi masuk ke proses seleksi direksi atau komisaris BUMN mana pun.
“Sebelumnya kan ketika direksi dihentikan. Nanti pas ganti perubahan di pemerintah/ kementerian, dia bisa masuk lagi. Nah, kalau di-blacklist, dia tidak bisa masuk lagi,” kata Arya kepada wartawan di kantornya, pada Selasa, 6 Desember 2022.
“Kalau datanya ada, terbukti, pasti dimasukkan dong. Direksi Waskita udah pasti di-blacklist,” kata Arya.
Pada Senin, 6 Maret 2023, Erick mendatangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan. Ia mengaku telah melaporkan satu kasus korupsi baru di salah satu BUMN kepada Kejagung Namun ia enggan mengungkapkan kasus itu terlebih dulu. Pasalnya, menurut dia, laporannya itu masih harus didalami lebih jauh dan ditindaklajuti oleh Kejagung.
"Kasih waktu 1 sampai 2 minggu, Pak Jampidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) dan Pak Tiko (Wakil Menteri BUMN) bisa menyampaikan kalau sudah dapat laporan tertulis," kata dia saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Senin, 6 Maret 2023.
NABILA NURSHAFIRA | DEFARA DHANYA PARAMITHA | MOH KHORY ALFARIZI | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | RIANI SANUSI PUTRI
Pilihan Editor: Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Tiap Tahun Ada Saja Pegawainya yang Bermasalah, Fakta Terbaru tentang Rafael Alun Trisambodo
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
