Dampak Seteru Dua Kubu Kadin

Arsjad pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dia berhenti sementara sebagai Ketua Umum Kadin pada 27 September 2023 atas persetujuan para pengurus Kadin di pusat dan daerah. Lalu Arsjad kembali menjabat ketua umum pada 21 Maret 2024 atau seusai pilpres 2024.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berpendapat terpecahnya Kadin membuat hubungan industrial bakal terganggu. Said mencontohkan salah satu dampak yang dikhawatirkan akan timbul dari perseteruan Kadin berkaitan dengan upah minimum 2025. Keputusan ini disahkan dalam waktu dekat, yaitu pada November 2024. Ia mempertanyakan asosiasi mana yang akan menjadi perwakilan di dewan pengupahan jika terjadi perpecahan. "Selain itu, masih ada hak-hak buruh yang sedang diperjuangkan," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan penghitungan upah minimum provinsi 2025 akan diumumkan pada 14 September 2024. Nantinya para gubernur wajib menyampaikan ketetapan UMP paling lambat pada 21 November 2024. Adapun Kadin menjadi salah satu perwakilan organisasi pengusaha di dewan pengupahan.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban juga menyayangkan penyelenggaraan munaslub. KSBSI menyatakan dukungan terhadap Kadin kubu Arsjad. Adanya dualisme dan kubu baru, menurut Elly, bakal mempersulit dialog yang selama ini sudah terjalin antara serikat buruh dan pengusaha di bawah kepemimpinan Arsjad. “Juga akan berdampak pada dunia usaha dan perekonomian Indonesia,” kata Elly saat dihubungi pada Senin, 16 September 2024. 

Elly berujar, ketidakjelasan kepengurusan Kadin mengakibatkan upaya mencari solusi atas situasi ekonomi dan pemutusan hubungan kerja yang saat ini masih terjadi makin sulit dilakukan. Sebagai salah satu mitra Kadin Indonesia, buruh yang tergabung dalam wadah serikat, menurut dia, merasakan dampak kisruh yang terjadi di lingkup internal organisasi pengusaha terbesar tersebut.

Untuk pertama kalinya, ia mengatakan, di bawah kepemimpinan Arsjad, lima konfederasi besar buruh di Indonesia membentuk kelompok kerja dengan Kadin yang dikuatkan melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU). Jika kepemimpinan baru mengambil alih, ia ragu MOU yang sudah disepakati bakal dilanjutkan. “Sangat kami sayangkan karena kerja sama masih on the way dan baru kali ini ada kerja sama dengan Kadin selama ada serikat buruh di Indonesia,” ucap Elly.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid memberikan keterangan pers terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia, di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, 15 September 2024. Keterangan pers tersebut menolak dan menyatakan Munaslub Kadin Indonesia pada 14 September tidak sah. TEMPO/Ilham Balindra

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar berpendapat dualisme kepemimpinan Kadin bakal berpengaruh pada beberapa kebijakan. Akan muncul pertanyaan mengenai siapa yang berhak secara sah mewakili pengusaha dalam pembahasan kebijakan-kebijakan kritis, seperti upah minimum. 

Hal ini bisa memperlambat proses negosiasi dan pengambilan keputusan di dewan pengupahan, yang salah satunya beranggotakan organisasi pengusaha. “Terutama jika pihak-pihak lain, seperti serikat pekerja atau pemerintah, menilai bahwa perwakilan Kadin tidak sah atau kurang kredibel akibat konflik internal,” ujarnya.

Selain itu, dualisme bisa mempersulit koordinasi di antara pelaku usaha, melemahkan advokasi kebijakan yang pro-bisnis, dan mempengaruhi daya saing Indonesia di pasar global. “Jika berlarut-larut, bisa menurunkan kepercayaan investor dan memperlambat proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi,” tutur Askar.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat senada. Menurut dia, dualisme bisa berpengaruh pada beberapa kebijakan ke depan karena Kadin adalah organisasi besar yang mewakili kepentingan atau suara pelaku usaha. Kisruh ini menjadi catatan karena bakal mengurangi kepercayaan pelaku usaha dan pasar pada institusi ini.

Dualisme kepemimpinan Kadin juga dapat membingungkan para investor dan pelaku usaha asing yang ingin bekerja sama serta mencari mitra pengusaha dalam negeri. Sebab, Kadin merupakan jembatan antara pengusaha lokal dan asing. 

Kini dua kubu sama-sama mengklaim bahwa hanya ada satu Kadin dan keduanya melapor kepada Presiden Joko Widodo. Anindya Bakrie mengatakan langkah yang bakal dilakukan setelah ia terpilih adalah melaporkan hasil munaslub kepada Jokowi. “Kami juga ingin memberikan suatu audiensi kepada presiden terpilih dan Mas Gibran,” kata Anindya. 

Surat permohonan audiensi dari Arsjad Rasjid selaku Ketua Umum Kadin Indonesia dengan Presiden Joko Widodo untuk menyatakan bahwa Munaslub Kadin Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada 14 September 2024 adalah ilegal.

Setali tiga uang, kubu Arsjad Rasjid juga mengadukan hasil munaslub tersebut kepada Jokowi. Surat resmi kepada Presiden ditandatangani dan dikirim pada Ahad, 15 September 2024. Surat tersebut telah diterima Kementerian Sekretariat Negara. Hal itu dikonfirmasi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Ari mengatakan surat itu masih diproses lebih lanjut oleh kementerian. "Belum disampaikan ke Bapak Presiden. Akan segera diproses lebih lanjut," ujar Ari.