Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perjalanan dinas merupakan salah satu pos belanja yang menjadi target pemangkasan anggaran sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan perjalanan dinas menjadi salah satu dari 16 belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang terkena efisiensi. “Seperti kegiatan seremonial, acara halal bihalal, serah terima, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2025. Lantas, kementerian apa saja yang melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Daftar Kementerian yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut beberapa kementerian yang menyatakan pemangkasan biaya perjalanan dinas pada 2025:
1. Kemenkeu
Sri Mulyani mengusulkan penghematan anggaran di kementeriannya sebesar Rp 8,99 triliun. Salah satu pos belanja yang diusulkan Kemenkeu kepada Komisi XI DPR RI adalah perjalanan dinas, dari Rp 1,53 triliun menjadi Rp 709,7 miliar. “Kami mohon persetujuan dari Komisi XI, pagu anggaran Kemenkeu yang tadinya Rp 53,19 triliun, efisiensinya Rp 8,99 triliun, sehingga anggaran Kemenkeu pada 2025 menjadi Rp 44,2 triliun,” ucap Bendahara Negara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
2. Kementerian BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pihaknya memangkas anggaran perjalanan dinas dalam efisiensi belanja pada 2025. Selain itu, lanjut dia, Kementerian BUMN juga mengurangi fasilitas pimpinan hingga anggaran pembelian cinderamata yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu. “Kalau kami kedatangan tamu dari luar negeri, biasanya kami suka tukeran suvenir. Itu kami beli dari UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Ya mohon maaf, saat ini kami coba mencari yang lebih affordable,” ujar Erick dalam raker dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.
3. Kemenkes
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pihaknya sudah memotong anggaran untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo. Salah satu pos anggaran yang dipangkas di kementeriannya adalah biaya perjalanan dinas.
Dia menjelaskan, pemotongan anggaran perjalanan dinas dilakukan dengan cara menghemat jenis kelas alat transportasi. Misalnya, pejabat eselon I hanya boleh menaiki pesawat kelas ekonomi ketika melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, di mana sebelumnya menggunakan pesawat kelas bisnis. “Kalau perlu, menterinya juga naiknya kelas ekonomi. Kalau menterinya di ekonomi, kan enggak enak (pegawai yang lain) yang di bisnis,” kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025.
4. Kemlu
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Cecep Hermawan menyebut pengeluaran untuk sewa rumah dan perjalanan dinas di kementeriannya terdampak efisiensi anggaran pada 2025. Dia menjelaskan, perjalanan dinas memang menjadi bagian dari tugas dan fungsi di Kemlu, tetapi pihaknya akan berupaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebelum mengirimkan delegasi. “Bagaimana menanggulangi supaya program kerja tetap berjalan, dengan mengurangi keterlibatan atau men-adjust sedikit keterlibatan dengan peningkatan kapasitas, lebih kepada persiapan di dalam negeri, sebelum mereka melakukan persidangan atau pertemuan. Intinya kami akan mengurangi jumlah delegasi Kemlu sendiri secara lebih efektif dan efisien,” ucap Cecep dalam raker bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.
5. Kementerian Investasi
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan pihaknya menyesuaikan perjalanan dinas untuk efisiensi anggaran. Dia mengatakan efisiensi anggaran mendorong kementeriannya agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengejar target, salah satunya dengan metode virtual.
“Otomatis perjalanan dinas kita sesuaikan. Buat kami nomor satu layanan publik tetap berjalan dengan normal. Tapi yang lain-lainnya, kami melakukan adjustment, baik dari yang besar sampai yang kecil, ya kami melakukan adjustment semuanya,” ujar Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025.
6. Kementerian Desa PDT
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengklaim mengutamakan untuk memangkas sejumlah pos belanja, seperti rapat atau pertemuan hingga perjalanan dinas dan sebagainya sebagai wujud implementasi kebijakan efisiensi anggaran. “Jadi yang kami hemat itu memang kebanyakan perjalanan dinas, alat tulis, lalu paket pertemuan,” kata Yandri dalam raker bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.
Dia menjelaskan, pemangkasan anggaran pada pos perjalanan dinas sebesar Rp 64,3 miliar. Angka itu setara dengan 64,12 persen dari pagu awal, yaitu Rp 100 miliar.
Novali Panji Nugroho, Eka Yudha Saputra, Ilona Estherina, Michelle Gabriela, dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
