Kabinet Besar Prabowo Membuat Defisit APBN Bertambah

Sejumlah ekonom menilai melonjaknya permintaan dana tambahan untuk program prioritas, seperti makan bergizi gratis, serta anggaran kementerian dan lembaga, berpotensi menambah defisit APBN 2025. Tahun ini, pemerintah merancang defisit fiskal sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp 616,2 triliun. Angka ini meningkat dari realisasi sementara APBN 2024 yang dilaporkan Kementerian Keuangan pada awal Januari 2025.

Menurut catatan kementerian, APBN 2024 mengalami defisit 2,29 persen terhadap PDB atau tekor Rp 507,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggapnya sebagai hal positif. “Ini adalah hasil yang luar biasa, lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen,” ujar Sri Mulyani di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, pada Kamis, 2 Januari 2025.

Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara 2024 telah mencapai Rp 2.842,5 triliun atau naik 2,1 persen secara tahunan (year-on-year) dibanding pada 2023. Pendapatan negara pada 2024 berasal dari penerimaan pajak Rp 1.932,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 300,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 579,5 triliun, serta hibah Rp 30,3 triliun.

Meski pendapatan negara tumbuh, realisasi penerimaan pajak dalam APBN 2024 tak mencapai target. Sri Mulyani mengumumkan sepanjang 2024, pajak yang terkumpul hanya Rp1.932,4 triliun atau 97,2 persen dari target Rp 1.988,9 triliun.

Sementara itu, belanja negara sepanjang 2024 tercatat sebesar Rp 3.350,3 triliun. Angka itu melebihi target Rp 3.325,1 triliun dan meningkat 7,3 persen dibanding pada tahun sebelumnya. Realisasi belanja negara 2024 terdiri atas belanja kementerian dan lembaga (K/L), non-K/L, dan transfer ke daerah.

Kenaikan terbesar dilaporkan terjadi karena belanja K/L yang melonjak. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja K/L mencapai Rp 1.315 triliun. Angka tersebut naik Rp 120,6 triliun dari target awal APBN 2024, yakni Rp 1.090,8 triliun. Belanja non-K/L dilaporkan sebesar Rp 1.171 triliun, lebih rendah dari target APBN awal, yakni di Rp 1.376,7 triliun. Sedangkan belanja transfer ke daerah mencapai Rp 863,5 triliun.

Ekonom senior Bright Institute, Awalil Rizky, mengatakan kinerja APBN 2024 akan memperberat pengelolaan APBN pada 2025. Berkebalikan dengan klaim pemerintah yang mengatakan kinerja APBN 2024 masih sehat dan kredibel dengan beberapa indikator melampaui target, Awalil mengatakan klaim-klaim keberhasilan pemerintah atas realisasi APBN ini cenderung menyembunyikan indikasi lain yang semestinya menjadi perhatian. 

Contohnya, realisasi sementara defisit APBN 2024 secara nominal memang lebih rendah dari target APBN yang sebesar Rp 522,8 triliun. “Namun secara rasio atas PDB, angka tersebut tidak lebih rendah dari target, yakni persis di 2,29 persen,” tutur Awalil pada Rabu, 6 Januari 2025. Dengan kata lain, dia melanjutkan, nilai PDB 2024 realisasinya lebih rendah.

Hal yang mengkhawatirkan, kata Awalil, juga terjadi pada realisasi penerimaan pajak yang tak mencapai target. Dengan target sebesar Rp 2.189,3 triliun pada APBN 2025, pemerintah perlu mencapai kenaikan sebesar 13,29 persen tahun ini. Awalil menjelaskan, angka 13,29 persen itu merupakan target kenaikan yang tinggi jika melihat data historis APBN selama ini. “Ditambah dengan kondisi perekonomian 2025 yang diproyeksikan belum akan lebih baik dari 2024,” katanya.

Bright Institute mencatat penerimaan pajak jenis pajak penghasilan (PPh) di bawah target atau shortfall terdalam, yakni hanya 93,2 persen dari target APBN 2024. Menurut dia, penerimaan PPh harus naik 13,79 persen untuk mencapai target dalam APBN 2025. Awalil mengatakan shortfall atau kekurangan penerimaan pajak dan perpajakan memberi indikasi perekonomian sedang lesu. Artinya, transaksi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tak sesuai dengan harapan.

Awalil juga menyoroti pemerintah yang tidak berupaya mengerem belanja negara dalam APBN 2024. Dia menyayangkan pemerintah hanya mengurangi belanja di satu setengah bulan terakhir tahun anggaran. Pemerintah mengklaim berhasil menghemat Rp 3,6 triliun dari pemangkasan anggaran K/L berupa perjalanan dinas dan rapat. Awalil menilai seharusnya upaya ini dilanjutkan juga pada 2025. 

Berkaca pada kinerja APBN 2024, menurut dia, cara efektif untuk mencapai target anggaran 2025 ialah segera mengurangi belanja negara, mempertajam prioritas, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kedua kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan mengenai program makan bergizi gratis, usai rapat terbatas kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 17 Januari 2025. ANTARA/Aditya Pradana Putra

Ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, memperkirakan angka defisit APBN 2025 lebih besar hingga Rp 200 triliun dari target. Fithra mengatakan defisit anggaran pada 2025 diproyeksikan melebihi target 2,53 persen yang sudah ditetapkan pemerintah. Bahkan, tutur dia, defisit bisa mencapai 2,9 persen terhadap PDB. “​​Artinya, defisit fiskal tahun depan itu bukannya Rp 600 triliun, mungkin bisa sekitar Rp 800 triliun,” katanya dalam acara seminar yang digelar secara daring pada Senin, 13 Januari 2025.

Ia yakin program prioritas makan bergizi gratis yang tengah digenjot pemerintahan Prabowo berpotensi menjadi salah satu penyebab defisit membengkak. Ihwal anggaran program itu, Fithra mengutip penghitungan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang memproyeksikan pengeluaran untuk makan bergizi gratis akan melebihi alokasi Rp 71 triliun pada 2025. 

Berdasarkan laporan OECD per November 2024, tantangan utama implementasi makan bergizi gratis adalah logistik untuk mengirim makanan ke seluruh Indonesia dan pendanaannya. OECD mengatakan program prioritas Prabowo itu dilaksanakan secara bertahap dan biayanya diperkirakan mencapai US$ 4,3 miliar (sekitar Rp 70,4 triliun dengan asumsi kurs saat ini) pada anggaran 2025. Dalam laporan tersebut, tertera pengeluaran untuk makan bergizi gratis ada kemungkinan meningkat hingga US$ 30 miliar (setara dengan Rp 491,1 triliun asumsi kurs saat ini) atau melebihi 14 persen dari anggaran pemerintah.

Adapun peneliti makroekonomi dan pasar keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, melihat ada risiko fiskal berupa peningkatan belanja pada pemerintahan Prabowo. Riefky memproyeksikan kabinet gemuk Prabowo menjadi salah satu faktor membengkaknya belanja yang mengakibatkan defisit 2025 melebar. “Dalam nota keuangan APBN 2025 itu ada peningkatan belanja pegawai yang mencapai Rp 60 triliun,” ucap Riefky.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, belanja pegawai pada 2024 sekitar Rp 460,8 triliun atau 18 persen dari total belanja pemerintah pusat. Sementara itu, dalam Buku II Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2025, belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 521,4 triliun. Kenaikan ini, kata Riefky, lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. 

Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, juga mengatakan defisit fiskal yang dirancang 2,53 persen ada kemungkinan bisa melebar lagi dengan situasi pendapatan dan belanja saat ini. “Bisa saja defisitnya bertambah sekitar Rp 100 triliun dari perkiraan semula,” ujarnya.

Ia berpendapat, dari sisi belanja negara memang akan ada reorganisasi anggaran berupa refocusing atau pengalihan alokasi anggaran belanja. Tauhid mencontohkan rencana pemangkasan anggaran di sektor infrastruktur untuk mengakomodasi program makan bergizi gratis ataupun program prioritas Prabowo yang lain.

Dia pun melihat belanja negara pada tahun ini cenderung akan meningkat. Salah satunya karena jumlah kementerian atau lembaga yang juga bertambah banyak. “Karena kan banyak K/L yang belum ada mata anggarannya dan K/L-nya masih yang lama,” ujar dia. Hal tersebut akan mengubah postur anggaran. Tauhid juga menyebutkan defisit membengkak sebagai risiko adanya struktur kabinet gemuk. Menurut dia, mau tidak mau harus ada sinkronisasi program dan kegiatan di pemerintahan ini, terutama supaya efektivitas belanja benar-benar terjadi.

Menanggapi kekhawatiran melebarnya defisit pada tahun ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan defisit APBN 2025 sebesar 2,53 terhadap PDB didesain untuk memiliki fleksibilitas sehingga mempunyai ruang yang cukup untuk mendukung masa transisi pemerintahan Prabowo berjalan efektif. “Pemerintah menyadari pelaksanaan APBN 2025 menghadapi tantangan yang tidak mudah,” kata Deni ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 16 Januari 2025. 

Menurut dia, Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Agar APBN mampu menopang program Prabowo pada tahun ini, Deni menjelaskan, pemerintah berencana mengoptimalkan pendapatan; menguatkan kebijakan spending better atau mendorong efisiensi belanja, tapi tetap produktif; menjaga iklim investasi; hingga mendorong inovasi pembiayaan melalui penguatan sovereign wealth fund, special mission vehicles, serta skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Namun, ketika ditanya ihwal ancaman defisit akibat tambahan anggaran kementerian/lembaga dan program-program ambisius Prabowo, Deni enggan berkomentar. “Tanggapan kami cukup, ya.”

Adapun Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto tak menampik adanya risiko defisit melebar pada 2025. Namun ia percaya Kementerian Keuangan memiliki kedisiplinan dan kemampuan manajemen anggaran yang baik.

Karena itu, menurut dia, pemerintah juga mampu mengendalikan defisit APBN. Seto mengatakan, kalaupun defisit pada tahun ini melampaui target yang sudah dipatok, anggaran negara sebetulnya masih memiliki ruang untuk mengalami defisit hingga 3 persen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari PDB. “Selama masih sesuai dengan ketentuan atau regulasi. Enggak ada masalah,” ucapnya di Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025. Ia optimistis defisit tahun ini masih tetap berada dalam rentang aman. ●