Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon Napitupulu menegaskan jumlah 3 juta rumah dalam program Prabowo Subianto terkait perumahan rakyat berlaku untuk setiap tahun. Namun, kata dia, tidak semuanya berbentuk pembangunan rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“(tiga juta) itu dalam satu tahun, tapi tidak semuanya berbentuk KPR,” kata Nixon saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 13 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nixon menambahkan, tidak semua bantuan berupa pembiayaan rumah baru. Bagi rumah yang perlu bantuan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK, kata dia, bisa jadi modelnya berupa bantuan untuk pemenuhan fasilitas tersebut. Saat ini dirinya mengaku terus berkomunikasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, terkait persiapan lahan hingga pembiayaan.
Selain itu, Nixon mengatakan bahwa tiga juta rumah itu akan dibagi antara wilayah kota dan perdesaan. Dua juta di antaranya akan dibangun di desa dan satu juta berada di kawasan perkotaan. “Hal inilah yang sedang dihitung oleh tim Pak Ara. Di daerah urban harga tanah sudah mahal, orang kota maunya akses yang terjangkau,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pembangunan dua juta unit rumah di perdesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!" kata Hashim dalam pertemian APEC Business Advisory Council Indonesia di Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.
Langkah tersebut, kata Hashim, bertujuan mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru. Dia mengaku mendengar pernyataan dari pemerintah, kelas menengah di Indonesia telah berkurang sembilan juta orang. Menurutnya pemerintah ingin mengembangkan dan membesarkan kelas menengah.
Sementara itu, untuk bangunan di kawasan perkotaan menurutnya dibangun dalam bentuk apartemen atau bangunan vertikal. Menurut Hashim, apartemen ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dia mencontohkan di Jakarta, program ini akan membidik kerja sama dengan Perumda Pasar Jaya.
Han Revanda berkontribusi pada artikel ini.
