Manis di Rapat, Pahit di Aturan

Pemerintah akan mengatur ulang importasi gula rafinasi. Namun rancangan peraturan Menteri Perindustrian dianggap tak sejalan dengan rapat kabinet yang semula hendak memberikan izin impor langsung oleh industri pengguna. Ada aturan yang berpotensi membuat sektor ini makin oligopolistik.

14 November 2020 | 00.00 WIB

Perbesar

Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet membahas pasokan garam dan gula khusus untuk industri secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, 5 Oktober lalu. Foto: setkab.go.id

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Pemerintah merancang aturan baru yang mengatur pasokan gula khusus industri.
Banyak manfaat impor langsung oleh pengguna.
Isi draf yang tak sejalan dengan hasil rapat kabinet.

RUMUSAN draf aturan baru tentang gula rafinasi ramai diperbincangkan di kalangan pelaku usaha makanan dan minuman sepanjang pekan lalu. Tapi keriuhan pembicaraan rancangan regulasi yang bakal berdampak terhadap bisnis mereka itu masih sebatas kasak-kusuk. “Pemerintah tidak melibatkan kami dalam pembahasan draf,” kata Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi Dwiatmoko Setiono, Rabu, 11 November lalu.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

luhut-pandjaitan

impor-gula

joko-widodo

industri-gula

Retno Sulistyowati

Alumnus Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo pada 2001 dengan meliput topik ekonomi, khususnya energi. Menjuarai pelbagai lomba penulisan artikel. Liputannya yang berdampak pada perubahan skema impor daging adalah investigasi "daging berjanggut" di Kementerian Pertanian.

Edisi 14 November 2020