Ekonom Celios: Penggunaan Dana Desa untuk Program Makan Bergizi Bebani Pemerintahan Desa

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah menggunakan dana desa untuk mendanai program makan bergizi gratis menuai kritik. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan tersebut dapat menimbulkan sejumlah persoalan bagi pemerintahan desa.

"Pemerintah desa tidak memiliki dana yang cukup," ujar Huda saat dihubungi, Ahad, 5 Januari 2024. "Pada akhirnya, pengelolaan dana desa akan semakin terbatas dan permasalahan di tingkat desa akan makin terpinggirkan karena alokasi dana terkuras untuk program pemerintah pusat."

Huda menjelaskan meskipun program makan bergizi gratis bertujuan mulia, pengalihan dana desa dapat membatasi kemampuan desa dalam menangani kebutuhan lokal yang lebih mendesak. Menurutnya, mengandalkan masyarakat desa sebagai penyedia bahan baku untuk program tersebut juga bukan solusi yang mudah.

"Tidak semua desa mampu menghasilkan bahan baku yang memenuhi standar gizi," katanya. "Program makan bergizi gratis memerlukan kualitas makanan yang terjamin dengan anggaran terbatas. Ini membutuhkan modal yang signifikan, mulai dari penyediaan bahan hingga menjaga kualitas makanan."

Menurut Huda, standar gizi menjadi kunci utama kesuksesan program tersebut. Oleh karena itu, menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah desa akan sangat menantang. "Menyediakan makanan bergizi sesuai standar bukan hanya soal penyediaan bahan baku, tetapi juga soal menjaga mutu yang memerlukan dukungan infrastruktur dan keahlian," ujar dia.