Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan kebijakan tarif impor ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Ekonom Wijayanto Samirin menilai langkah yang disebut sebagai reciprocal tariff itu sebagai strategi menyelamatkan fiskal AS, meskipun berpotensi merugikan banyak negara lain.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wijayanto adalah ekonom senior yang memiliki berbagai jabatan, antara lain mantan Penasihat Wakil Presiden Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan Indonesia 2014-2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, Wijayanto mengatakan, pemberlakuan kebijakan tarif impor ini akan memperlambat ekonomi global. Lembaga keuangan dunia, seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD diperkirakan akan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Investor juga cenderung mengamankan aset mereka ke instrumen yang lebih stabil, seperti emas dan obligasi pemerintah.
Pasar saham global, menurut dia, berpotensi mengalami volatilitas tinggi dengan kecenderungan melemah. Nilai tukar mata uang berbagai negara juga diprediksi ikut terdampak.
Bagi Indonesia, kata Wijayanto, kebijakan ini memperberat tantangan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen tahun ini semakin sulit dicapai. "Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan mengalami tekanan, terutama di sektor-sektor berorientasi ekspor seperti tekstil, produk karet, dan elektronik. Rupiah juga berisiko melemah seiring meningkatnya tekanan eksternal," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis, 3 April 2025.
Dari sisi tenaga kerja, peningkatan tarif impor AS terhadap produk Indonesia —yang didominasi oleh industri padat karya seperti sepatu dan tekstil— Wijayanto menilai bisa memicu peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Di sisi lain, upaya refinancing utang pemerintah sebesar Rp 800 triliun dan pembiayaan utang baru Rp 700 triliun tahun ini menjadi semakin menantang.
Wijayanto mengusulkan tujuh langkah prioritas untuk menghadapi dampak kebijakan Trump:
• Memperkuat cadangan devisa dengan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
• Rekalibrasi APBN, dengan memangkas belanja yang tidak esensial dan mengalokasikan dana ke program peningkatan daya beli dan penciptaan lapangan kerja.
• Pengetatan impor, baik legal maupun ilegal, untuk melindungi produsen dalam negeri dan mengamankan pendapatan negara.
• Penguatan industri jasa keuangan, terutama perbankan dan pasar modal, agar mampu menjadi penyangga ketidakpastian ekonomi.
• Pemerintah perlu menyusun kebijakan ekonomi yang jelas dan realistis, serta mengomunikasikannya secara efektif kepada publik.
• Meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara lain, termasuk Uni Eropa, ASEAN, India, Timur Tengah, serta Amerika Latin, untuk mengurangi ketergantungan terhadap AS.
• Menyiapkan tim negosiasi yang dapat berunding dengan AS di masa mendatang ketika kondisi lebih memungkinkan.
Foto 
