Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025 sebesar Rp44,24 triliun, yang sebagian besar merupakan penugasan pemerintah dengan porsi 69 persen atau Rp30,4 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Kementerian Keuangan tidak bisa memberikan secara maksimal," ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
PT Hutama Karya (Persero) akan mendapat kucuran sebesar Rp13,66 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
Erick menjelaskan, PMN yang bertujuan untuk pengembangan usaha akan mendapat porsi 27 persen atau Rp11,8 triliun dan restrukturisasi sebesar 4 persen atau Rp2 triliun.
PT ASABRI (Persero) mendapat Rp3,61 triliun untuk perbaikan permodalan. PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun untuk Program Listrik Desa, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) diusulkan Rp3 triliun untuk penguatan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
PT Pelni (Persero) senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru, PT Biofarma (Persero) senilai Rp2,21 triliun untuk capex fasilitas baru, PT Adhi Karya (Persero) diusulkan mendapat PMN sebesar Rp2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Yogya, serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Len Industri (Persero) dan PT Danareksa (Persero) masing-masing Rp2 triliun.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp1,62 triliun untuk rangka modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah.
PT PP (Persero) Tbk juga mendapat usulan PMN sebesar Rp1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang serta Perum Damri dan Perumnas masing-masing mendapat usulan Rp1 triliun.
Tabel BUMN Penerima PMN 2025
| B U M N | P M N | PROYEK | |
| 1 | Hutama Karya | Rp13,66 triliun | Jalan Tol Trans Sumatera fase 2, 3 |
| 2 | ASABRI | Rp3,61 triliun | perbaikan permodalan |
| 3 | P L N | Rp3 triliun | Program Listrik Desa |
| 4 | BPUI | Rp3 triliun | Kredit Usaha Rakyat |
| 5 | Pelni | Rp2,5 triliun | Beli kapal baru |
| 6 | Biofarma | Rp2,21 triliun | fasilitas baru |
| 7 | Adhi Karya | Rp2,09 triliun | Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Yogya |
| 8 | Wijaya Karya | Rp2 triliun | |
| 9 | Len Industri | Rp2 triliun | |
| 10 | Danareksa | Rp2 triliun | |
| 11 | KAI | Rp1,8 triliun | kereta baru |
| 12 | RNI | Rp1,62 triliun | Cadangan Pangan Pemerintah |
| 13 | PP | Rp1,56 triliun | Tol Jogja-Bawen dan |
| 14 | Kawasan Industri Terpadu Subang | Rp1 triliun | |
| 15 | Perumnas | Rp1 triliun |
PMN 2024
Tiga BUMN yang sudah mendapat PMN tunai tahun anggaran 2024 yakni Hutama Karya sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp6 triliun dan IFG Rp3,6 triliun.
"Memang yang masih dinegosiasikan dari PMN cadangan investasi 2024 itu, yaitu PT KAI (Persero) Rp2 triliun, Inka Rp1 triliun dan HK Rp1,6 triliun," kata Erick.
Dalam satu dekade terakhir, PT Hutama Karya telah menghubungkan 8 provinsi di Sumatera melalui ketersediaan infrastruktur jalan tol. Penyertaan Modal Negara (PMN) ini diberikan sejak tahun 2015.
Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan, penambahan PMN telah disetujui oleh Pemerintah melalui UU Nomor 19 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
"Rinciannya Rp 13,42 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan ruas jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung (Seksi Palembang – Betung) sepanjang 69 km yang masuk dalam pembangunan JTTS Tahap II," kata Adjib Al Hakim, 25 April 2024.
Menurutnya kelanjutan ruas ini dinilai penting karena merupakan ruas backbone yang menghubungkan Pelabuhan Bakauheni hingga Jambi sekaligus salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
