Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN segera melakukan pengadaan pembangkit energi baru terbarukan. Hal ini perlu segera dilakukan agar bisa memenuhi jadwal operasi sesuai yang direncanakan sebelumnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. Ia mendorong percepatan pengembangan energi baru terbarukan sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN tahun 2021 - 2030.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Rencana pengembangan pembangkit EBT itu, kata dia, baik secara lokasi maupun kapasitas telah ditetapkan dalam RUPTL. "Jadi PLN perlu segera melakukan pengadaan agar penyelesaian COD (commercial operation date) bisa tetap sesuai (rencana)," ucapnya, Ahad pekan lalu, 12 Desember 2021.
Dalam salinan RUPTL diketahui bahwa PLN telah menetapkan pengembangan pembangkit energi terbarukan sebesar 20.923 megawatt (MW) hingga 2030. Jumlah ini setara 51,6 persen dari total pembangkit yang direncanakan.
Sedangkan 19.652 MW lainnya dibangun dengan mengandalkan energi fosil. PLN menargetkan pengembangan kapasitas listrik 40.575 MW dalam 9 tahun ke depan.
Dalam jangka pendek berdasarkan rencana umum energi nasional (RUEN), pemerintah menggenjot tingkat bauran energi bersih menyentuh 23 persen dari total ketersediaan energi pada 2025. Dalam realisasinya, bauran EBT baru sebesar 11 persen.
Kementerian ESDM mencatat penambahan kapasitas pembangkit EBT telah mencapai 376,04 MW hingga kuartal III tahun ini. Adapun, target bauran energi bersih hingga akhir tahun ini mencapai 875,78 MW. Sementara itu, pada tahun depan, perusahaan setrum telah membidik penambahan kapasitas listrik 648 MW.
Direktur Energi Primer PLN, Rudy Hendra Prastowo, menjelaskan kebijakan PLN seiring dengan upaya pemerintah menekan emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi bersih di dalam negeri. Hal ini juga telah disepakati bersama oleh negara G20 dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement).
"PLN berkomitmen menjalankan program sesuai RUPTL 2021 - 2030," ucap Rudy.
Adapun Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo berkomitmen menjalankan amanat pemerintah untuk melakukan transisi energi. Eks Komisaris PLN itu yakin perseroan mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik.
Ketika dilantik pada 6 Desember lalu, Darmawan mendapat tiga tugas utama dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Tiga tugas itu meliputi di tubuh korporasi, transisi energi serta mengatasi kondisi oversupply.
"Saat ini ada program karbon netral 2060, transisi ke energi baru terbarukan. Untuk itu perlu ada persiapan dalam diri PLN agar program ini berjalan dengan baik," katanya.
Dirut yang akrab disapa Darmo itu meyakini dapat menjalankan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam melakukan transisi ini. Termasuk sejumlah kebijakan strategis yang diberikan Kementerian BUMN, Kementerian ESDM maupun Kementerian Keuangan.
"Ini tugas khusus, masa transisi ini harus berjalan dengan smooth. Investasi, inovasi, teknologi, dan kolaborasi akan kita galakkan. Tentunya sesuai dengan arahan Presiden, proses transisi juga jangan membebani APBN," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, setidaknya tambahan kapasitas terpasang energi terbarukan mencapai 648 MW pada 2022 sesuai RUPTL. Namun begitu, dia memperkirakan akan ada tambahan sekitar 500 MW kapasitas listrik di luar sistem yang direncanakan PLN.
Dengan begitu diperkirakan akan ada tambahan kapasitas pembangkit hingga 1 GW energi terbarukan pada tahun depan. Fabby mendorong agar pengembangan sistem kelistrikan yang dijalankan PLN harus berorientasi menuju 100 persen pemanfaatan energi baru terbarukan.
"PLN perlu lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, mempercepat proses negosiasi PPA dan keluar dengan jadwal lelang pembangkit, serta melihat pengembangan PLTS Atap sebagai peluang untuk mendukung transformasi bisnis PLN," kata Fabby.
BISNIS
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
