Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Group CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan Danantara tidak kebal hukum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan ini menyusul ramainya perbincangan mengenai aturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-Undang ini kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam aturan-aturan itu antara lain disebutkan, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya dapat memeriksa Danantara jika ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa. Apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya," kata Rosan Roeslani usai peluncuran Danantara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Lembaga anyar ini, klaim Rosan Roeslani, akan dikelola secara transparan dengan menggunakan struktur pengawasan yang berlapis. Terlebih, Danantara nantinya akan mengelola aset dari perusahaan-perusahaan Public Service Obligation (PSO) atau perusahaan yang ditugaskan pemerintah untuk memberikan subsidi pelayanan publik. "Berita ini harus diluruskan. Semua itu ikut mengawasi kami dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan dengan baik benar," ujar dia.
Lebih lanjut, Rosan Roeslani mengatakan timnya akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam melaporkan kerja Danantara. Dengan begitu, Danantara akan menjadi lembaga yang paling banyak diawasi karena melibatkan seluruh perangkat Kepresidenan. Rosan Roeslani juga berjanji tidak akan ada konflik kepentingan selama dirinya mempimpin lembaga tersebut.
"Ini adalah tanggung jawab yang besar dan Insya Allah kalau kita jalankan ini secara baik ya, dan juga dengan perencanaan yang matang, dan juga tanpa ada benturan kepentingan," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi mengatakan Danantara akan mengelola aset hingga lebih dari US$ 900 miliar, dengan proyeksi dana awal mencapai US$ 20 miliar. Danantara akan memegang dua holding, yakni operasional yang dipimpin Dony Oskaria yang juga Wakil Menteri BUMN serta bidang investasi yang dipimpin Pandi Sjahrir.
Ia merinci Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, yang dibantu Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad.
Selain itu, Mantan Presiden RI juga akan terlibat menjadi penasihat Danantara, yang menjadi persyaratan dalam Prinsip Santiago (Santiago Principle) sebagai pedoman tata kelola SWF yang baik. "Mantan-mantan Presiden nanti akan diajak untuk menjadi penasihat, agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia," kata Hasan Hasbi.
Hendrik Yaputra dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Harga Emas Hari Ini Naik Tipis jadi Rp 1.707.000 per Gram
Foto 
