Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri Retret Magelang Pembekalan Kepala Daerah 2025-2030 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Magelang pada Selasa, 25 Februari 2025. Kepada para kepala daerah terpilih, ia berbicara tentang kerja sama mencapai swasembada pangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Amran mengatakan, swasembada pangan tak mungkin tercapai tanpa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan, ujar dia, hanya bisa diraih dengan kolaborasi antara gubernur, bupati, dan seluruh pihak terkait. “Tidak ada Superman dalam pembangunan pertanian Indonesia," ujar Amran dalam keterangan resminya, Selasa, 25 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri yang menjabat ketiga kalinya ini mencontohkan, kerja sama diperlukan saat Indonesia menghadapi El Nino pada awal 2024. Saat itu, Indonesia sempat mengalami defisit 4 juta ton beras.
Pemerintah pun menjalankan program pompanisasi untuk mengatasi kekeringan di berbagai wilayah. Berkat upaya bersama antara pemerintah pusat, daerah, serta dukungan TNI dan Polri, Amran mengklaim produksi beras mampu meningkat.
Saat ini, ujar Amran, ancaman yang tak kalah serius adalah krisis iklim. Krisis ini berpotensi memicu ancaman krisis pangan global. Karena itu, krisis iklim seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak.
“Saat ini, dunia menghadapi tantangan besar. Sebanyak 58 negara mengalami kekurangan pangan, diperparah dengan fenomena iklim seperti El Nino, La Nina, juga kekeringan ekstrim. Jika krisis pangan melanda, negara bisa bubar,” ujar Amran.
Di tengah ancaman krisis pangan global, Amran mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan dalam waktu singkat. Bahkan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, Kepala Negara mempercepat target itu menjadi tiga tahun.
Belakangan, Amran mengugkap, setelah kembali ke Tanah Air, Prabowo kembali memperceoat target swasembada pangan menjadi satu tahun. "Di depan Sidang Kabinet waktu itu diumumkan Indonesia tidak lagi mengimpor pangan pada 2025,” ujar sepupu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam ini.
Meski memandang tak ada Superman dalam pembangunan pertanian, di beberapa kesempatan Amran mengusulkan agar sistem pertanian di Indonesia berjalan satu komando. Kementan menjadi penentu seluruh produksi dari hulu hingga hilir. Tujuannya, untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Karena sejumlah urusan pertanian dikelola BUMN, ujar Amran, Kementan tak bisa mengintervensi Bulog sebagai offtaker produksi dalam negeri.
"Sehingga ke depan ada pemikiran, ini satu komando. Menteri Pertanian bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, menterinya diganti karena satu komando dari hulu ke hilir," ucap Amran Sulaiman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 6 November 2024.
Foto 
