Hanya dicky, hanya karena valas?

KETIKA krisis Bank Duta menjadi bahan omongan di mana-mana, maka sikap menahan diri yang dingin tampaknya bukanlah hal yang diutamakan banyak orang. Ada yang mengibaratkan kasus ini bagaikan kotak Pandora, tapi ada pula yang merasa cukup dengan hanya membuat tebakan -- bagaikan SDSB saja. Tapi ada yang terpikir tentang awal dari sebuah akhir, tentang implikasi sosial politis, dan entah apa lagi. Kerugian yang diderita Bank Duta oleh Gubernur Bank Sentral Adrianus Mooy dinyatakan US$ 200 juta. Sebuah sumber TEMPO pekan lalu juga menyebutkan US$ 310 juta. Pekan ini sumber TEMPO yang lain, dengan dahi berkerut, menampilkan angka kerugian US$ 410 juta. Mungkin angka ini bisa naik, mungkin bisa turun. Atau kembali ke angka semula. Bagaimanapun, ini gejala mencemaskan. Terutama kalau diingat, bagaimana kerugian dibiarkan menumpuk, tanpa begitu peduli pada risikonya. Namun patut juga dipikirkan, apakah kerugian itu seluruhnya terbuang untuk perdagangan valuta asing, atau apakah mungkin ada "tikus-tikus" lain. Yang bernama kredit gampang, atau kredit untuk keluarga sendiri, misalnya, sering berakibat pada dua hal: penghamburan uang nasabah dan kredit macet. Anda masih ingat bukan, kasus Bank Nasional di Bukittinggi, yang sukses mandiri tapi hampir bangkrut karena proses penggerogotan oleh orang dalam sendiri? Ada dugaan, Bank Duta pun bisa saja terkena "wabah" seperti itu. Hanya saja, belum ada bukti-bukti yang menunjuk ke sana. Harta benda Dicky memang lumayan banyak, namun terlalu pagi untuk menyimpulkan bahwa kekayaan itu terkumpul melalui kredit gampang ataupun usaha penggerogotan di dalam. Semua itu perlu bukti, dan bukti perlu waktu. Sementara ini, Dicky harus dianggap belum bersalah. Laporan mengenai pengusutan harta Dicky merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pengusutan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Cerita tentang itu diturunkan sebagai satu bagian dari laporan utama kali ini, dengan sedikit mempertanyakan, adakah tuduhan korupsi atas Dicky itu memang berdasar atau tidak. Krisis Bank Duta, yang kini berkembang dari kasus kesalahan operasional bank menjadi kasus tindak pidana, setidaknya menyimpan satu pertanyaan lagi, yakni, sejauh mana sebuah kasus boleh ditangani oleh aparat yang mana dan memakai dasar hukum yang mana. Apa mungkin sebuah kasus mengandung begitu banyak segi, hingga aparat pemerintah hampir bertabrakan dalam menanganinya? Penjabaran masalah ini bisa ditemukan pada bagian I. Selain itu, ada dua hal yang tetap perlu disorot: perdagangan valuta asing oleh bank-bank devisa, dan "nasib" saham Bank Duta di Bursa Efek Jakarta, masing-masing bisa ditemukan pada halaman 86 dan 89. Khusus mengenai perdagangan valas, itu diusahakan untuk membuat perbandingan bagaimana praktek yang berlaku di Bank Duta dan bagaimana perdagangan valas itu seharusnya dioperasikan, hingga risikonya tetap berada dalam batas-batas aman. Sekalipun dari bagian tersebut, mungkin pembaca kira-kira bisa menduga, kesalahan Bank Duta itu terletak di mana, namun sulit untuk memastikan bahwa memang demikianlah yang sebenarnya. Sama sulitnya untuk memastikan bahwa hanya Dicky saja yang bisa dianggap bersalah, seandainya ia memang bisa dibuktikan sepenuhnya bersalah. Isma Sawitri