Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menanggapi persoalan naiknya harga beras di masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Zulkifli Hasan mengatakan, para penjual beras eceran enggan menjual beras yang berkualitas premium dan meminta untuk beralih ke beras bulog. Hal ini juga diakibatkan oleh langkanya beras premium karena harganya yang melonjak hingga melampaui batas harga eceran tertinggi (HET) dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga saat ini kebanyakan para pedagang retail memilih tidak menjual beras jenis premium.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Retail ini nggak ngambil karena beras premium itu harganya lagi tinggi, ada Rp 72.000 per 5 kilogram ada yang Rp 80.000. Sementara HET-nya Rp 69.500 per 5 kilogram," kata Zulhas. Senin 19 Februari 2024.
Penyebab dari kelangkaan beras saat ini, menurut Zulhas terjadi karena faktor cuaca ekstrem El Nino. Akibatnya petani banyak yang gagal panen dan pasokan beras dalam negeri menjadi kurang. Zulhas kemudian menyarankan agar masyarakat beralih ke beras SPHP atau beras Bulog.
Jika seluruh masyarakat ingin menggunakan beras premium, maka harga akan semakin naik karena lonjakan permintaan pasar. Saat ini pun harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 13.900 per kilogram, sudah mulai melambung. Karena itu, upaya untuk menjaga stok adalah masyarakat diusahakan juga membeli beras SPHP.
"Jadi saya berharap masyarakat beralih ke SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pasar), karena kalau premium kan harganya lagi naik,” kata Zulhas, dikutip dari Antara, ketika meninjau harga beras di Transmart Cempaka Putih di Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. Apa sebenarnya beras SPHP itu?
Mengenal Beras SPHP
Beras SPHP merupakan beras yang dibagikan pemerintah ketika harga beras dalam negeri melonjak untuk membantu menstabilkan harga beras melalui Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sendiri sebelumnya telah mengeluarkan keputusan Nomor 01/KS.02.02/K/I/2023 tahun 2023, mengenai Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023. Alhasil keputusan tersebut membuat harga penjualan beras SPHP di berbagai wilayah dari gudang Perum Bulog.
Terdiri dari wilayah Jawa, Bali, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga beras SPHP sebesar Rp8.300 per kilogram. Wilayah lain seperti Sumatera (kecuali Sumatera Selatan dan Lampung), Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan sebesar Rp8.600 per kilogram. Adapun wilayah Maluku dan Papua sebesar Rp8.900 per kilogram.
Kemudian untuk distribusi beras SPHP sendiri dilakukan melalui perum Bulog kemudian disalurkan ke pasar tradisional, pedagang eceran, toko modern atau swalayan, dan lokasi lainnya. Wilayah tersebut sekiranya akan mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Selain itu, distribusi beras SPHP dapat dilakukan oleh pihak lain seperti anak usaha Perum Bulog dan/atau pihak yang telah diajak kerja sama.
Selain tanggapan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Dikutip dari laman resmi Bulog Presiden Jokowi juga menanggapi bahwa gagal panenlah yang membuat harga beras melonjak. Selain itu, terganggunya pasokan beras juga disebabkan oleh banjir yang terjadi di sejumlah daerah, seperti di daerah Demak dan Grobogan.
“Tapi saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang, saya kira dalam seminggu-dua minggu ini (harga) berasnya akan sedikit turun, sambil menunggu panen. Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial” katanya, saat berada di di Pasar Induk Beras Cipinang.
Disisi lain anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu oleh pemberian bantuan pangan dari pemerintah ditepis langsung Jokowi. Menurutnya, pemberian bantuan pangan untuk masyarakat justru menjadi bagian upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras di pasar.
“Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan) harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali,” kata dia.
SAVINA RIZKY HAMIDA | YOLANDA AGNE| ANTARA
Foto 
