Hiburan Di Akhir September

ADA sedikit hiburan di akhir September lalu. Indeks biaya hidup di akarta, yang juga merupakan indeks inflasi, turun 1,2% di bulan tersebut. Itu penurunan yang ketiga kalinya yang tercatat selama tahun ini, sesudah penurunan indeks Mei dan Juni. Tingkat inflasi tahunan antara September tahun lalu dan September ini hanya tercatat 5,1%, merupakan paling rendah sejak delapan tahun terakhir. Dan inflasi pada 1978 ini sampai September baru mencapai 2,4%, satu perkembangan yang agak luar biasa memang. Tarohlah di tiga bulan yang tersisa mendatang ini terjadi gejolak di bidang harga, tapi itupun tak akan bisa mempengaruhi satu hal yang hampir pasti: untuk pertama kalinya sejak 1973, inflasi Indonesia akan berada kembali di bawah 10%. Sebab utama penurunan indeks harga September adalah turunnya indeks harga bahan makanan, satu kenyataan yang biasanya terjadi sesudah lebaran, di mana harga bahan bahan pokok sudah bisa dikendalikan lagi. Kalau di sektor moneter terjadi titik terang, tak demikian halnya di sektor fiskal. Akhir tahun anggaran 1977/1978, Maret lalu, penerimaan pajak seperti yang dikelola oleh Dirjen Pajak (pajak langsung di luar minyak dan ipeda, tapi termasuk beberapa jenis pajak tidak langsung) hanya mencapai Rp 710 milyar. Sedang sasaran yang dianggarkan adalah Rp 760 milyar. Gambaran serupa masih terus berlangsung ketika tahun anggaran 1978/1979 mengakhiri triwulan kesatunya, dengan penerimaan Ditjen Pajak yang hanya mencapai Rp 170 milyar. Dengan tingkat penerimaan seperti ini, kalangan Ditjen Pajak merasa pesimis bahwa sasaran Rp 990 milyar seperti yang tercantum dalam RAPBN akan dicapai. Ironisnya adalah bahwa dengan perkembangan yang kurang menggembirakan ini justru Ditjen Pajak akan menerima beban yang lebih berat lagi di masa mendatang, di saat penerimaan dari minyak mulai pudar peranannya. Ditjen Pajak tampak harus berusaha keras untuk melipatgandakan penerimaan pajak di luar minyak. Bila Pajak Gagal Perkembanyan pajak langsung di luar minyak selama beberapa tahun terakhir ini memang tidak mengecewakan. Tingkat pertambahannya lebih cepat: bertambah rata-rata Rp 100 milyar tiap tahun selama tiga tahun terakhir. Kalau ditahun anggaran 1974/1975 ia baru merupakan 33% dari penerimaan dalam negeri di luar minyak, maka pada 1977/1978 sudah 36%. Di tahun anggaran sekarang ini, jumlahnya diharapkan naik dengan Rp 200 milyar -- dua kali lipat pertambahan tiap tahun sebelumnya-dan akan menyumbang 39% dari seluruh penerimaan dalam negeri di luar minyak. Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan, 16 Agustus, menyatakan bahwa jenis penerimaan ini harus merupakan 41% dari total penerimaan dalam negeri di luar minyak, selama Pelita III yang akan mulai awal April. Dapatkah Ditjen Pajak mencapai hal ini? Satu pertanyaan yang sangat tidak enak saat ini, karena setiap orang tahu betul, apa akibatnya bagi ekonomi Indonesia bila Ditjen Pajak gagal mencapai apa yang ditugaskan kepadanya. Sekalipun demikian, beberapa indikasi menunjukkan bahwa Ditjen Pajak masih akan bisa terus meningkatkan penerimaan pajaknya, sekalipun mungkin tidak akan sebesar yang diinginkan. Selama Pelita III nanti jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang berakhir masa libur pajaknya akan bertambah, dan saat itu jumlahnya diperkirakan akan mencapai sekitar 4000 perusahaan. Begitu pula jumlah wajib pajak yang tercatat ternyata hanya separuh yang benar-benar membayar pajak. Mereka yang membayar pajak pendapatan baru 107.000 orang, sedang yang terdaftar 187.000 orang. Jumlah perusahaan yang merupakan wajib pajak perseroan tercatat 32.000 tapi yang membayar pajak baru 15.600. Jumlah ini ternyata tak banyak bedanya dengan yang tercatat selama Pelita I.