Iftitah Sulaiman Pastikan Program Transmigrasi Berbeda dengan Zaman Orba: Bukan Hanya Memindahkan Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengatakan program transmigrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan bertransformasi. Program ini bakal berbeda dengan program transmigrasi Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. “Fokus transmigrasi bukan lagi hanya memindahkan orang,” kata Iftitah ketika ditemui Tempo di kantornya pada Kamis, 30 Januari 2025. Adapun pada masa Orde Baru, transmigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk dari wilayah padat ke wilayah kurang padat penduduk untuk pemerataan.

Dalam roadmap yang ia susun, Iftitah menjelaskan, transmigrasi akan dilakukan dengan mengembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi. Menurut dia, penciptaan kawasan ekonomi akan mendorong orang melakukan transmigrasi secara sukarela, bahkan mandiri. Iftitah menyebut konsep ini sebagai strategi laron. “Kalau ada lampu, laron akan kumpul,” kata Iftitah. Ia menganalogikan lampu sebagai pusat ekonomi yang mampu menarik banyak orang.

Politikus Partai Demokrat itu juga berujar pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi tidak hanya fokus pada sektor pertanian. Namun, mencakup sektor maritim hingga pariwisata. Hal ini disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.

Lebih lanjut, seiring fokus untuk mengembangkan kawasan ekonomi, Iftitah mengatakan kementeriannya berencana melaksanakan program Transmigrasi Patriot. Nantinya, ada orang-orang terdidik dan terlatih yang ditransmigrasikan dalam periode tertentu, sekitar lima hingga 10 tahun, melalui penugasan. Mereka ditugaskan untuk menciptakan episentrum ekonomi baru. “Disebut patriot karena dia para pejuang melawan kebodohan dan kemiskinan,” tutur Iftitah. “Makanya, saya bilang transmigrasi ke depan itu quality over quantity.”

Ihwal anggaran mini Kementerian Transmigrasi yang hanya senilai Rp 122 miliar pada 2025, Iftitah bakal mengupayakan masuknya investasi. Ia mengklaim sudah ada investor yang berminat, sehingga program-program bisa dijalankan. Hanya saja, Iftitah masih menunggu restu Presiden Prabowo. “Setelah saya paparkan ini (roadmap) ke presiden, (akan tahu) kebijakan umum beliau seperti apa. Kalau setuju dengan kami, kalau kami diberi keleluasaan mendatangkan investor, anggaran tidak ada masalah,” kata mantan ajudan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Pilihan editor: Argentina Sukses Menjalankan Penghematan Anggaran, Apakah Indonesia Bisa?