Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan tiga rekomendasi kebijakan untuk pelaksanaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan, tiga kebijakan ini harus ditempuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terjadi risiko moral.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejak diresmikan kemarin, Danantara kini sudah memiliki struktur pengurus yang lebih jelas. “Karena strukturnya sudah ada, sekarang bagaimana caranya agar moral hazard itu tidak terjadi dengan struktur yang ada,” ucap Andry dalam acara diskusi publik bertajuk ‘Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa?’, yang digelar secara daring pada Senin, 24 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagai informasi, Danantara memiliki dua unsur utama, yaitu Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana Danantara akan membawahi dua jenis holding atau perusahaan induk. Keduanya adalah holding investasi yang dipimpin chief investment officer (CIO) dan holding operasional di bawah chief operating officer (COO).
Posisi chief executive officer (CEO) atau Kepala Danantara akan diisi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani. Rosan akan bekerja bersama Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Pandu Sjahrir sebagai CIO dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria sebagai COO.
Selain itu, jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara juga sudah ditetapkan. Menteri BUMN Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas dan eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara. Jabatan CEO dan COO yang diisi oleh pejabat publik tersebut juga disoroti INDEF.
Lantas, apa saja rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh lembaga penelitian ini?
Pertama, kata Andry, ialah soal penguatan tata kelola dan pengawasan dari Danantara itu sendiri. “Dewan Pengawas tidak cukup, ini harus ada proses akutabilitas kepada publik yang cukup jelas laporan investasinya, kinerja keuangannya seperti apa,” tutur dia. Selain itu, menurutnya, Danantara juga perlu diaudit secara rutin. Audit ini harus dilakukan oleh lembaga independen untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
Kedua, pemisahan peran dan tanggung jawab. Seidealnya, menurut Andry, CEO dan COO Danantara yang saat ini menjabat sebagai pejabat publik, sebagai menteri maupun wakil menteri harus mundur. “Karena ini menghilangkan konflik kepentingan dan tentunya meningkatkan kepercayaan dari investor,” tutur dia. Ia berpendapat, apabila terjadi rangkap jabatan, maka salah satunya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. “Kan lucu sekali bahwa wakil menteri sebagai direktur operasional diawasi menterinya sendiri,” katanya.
Ia berharap operasional sehari-hari Danantara dikelola oleh profesional yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan dewan pengawas. “Fungsi pengawasan tentunya kami harapkan tanpa intervensi dalam keputusan operasional,” ucap Andry.
Kemudian ketiga, kebijakan manajemen risiko yang harus ketat. Setiap keputusan investasi di Danantara, Andry menjelaskan, harus melalui proses penilaian risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi potensi moral hazard yang akan terjadi.
Ia juga mengatakan, pemerintah perlu menetapkan batasan yang jelas terhadap investasi yang memiliki profil risiko tinggi untuk melindungi aset negara. “Jadi kamu juga berharap investasi yang nantinya memiliki profil risiko tinggi ini tentunya pada akhirnya tidak mengorbankan aset negara,” tutur dia.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan BPI Danantara pada Senin, 24 Februari 2025, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Kepala Negara mengklaim masyarakat patut berbangga lantaran Danantara merupakan salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, dengan total US$ 900 miliar asset under management (AUM) atau aset dalam pengelolaan.
Prabowo mengungkap akan mengalokasikan gelombang pertama investasi di Danantara senilai US$ 20 miliar untuk puluhan proyek strategis nasional. “Kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokuskan pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan,” kata Prabowo dalam pidato peresmian Danantara yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 24 Februari 2025.
Dana sebesar US$ 20 miliar atau Rp 300 triliun itu, ujar dia, merupakan hasil penghematan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir US$ 20 miliar, dalam bentuk tabungan negara,” ucap dia. “Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran.”
Foto 
