Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menegaskan Presiden Prabowo Subianto perlu menilai kembali kinerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dalam satu tahun ke depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ekonom senior INDEF Didik J. Rachbini menyebut, Danantara seharusnya bisa membawa pertumbuhan ekonomi nasional setidaknya ke angka 6 persen. “Pak Prabowo setahun ini harus mengevaluasi apakah ada denyut untuk bersaing di pasar internasional, ada denyut investasi yang bekerja, kalau tidak ada itu, maka ekonomi akan tumbuh 5 persen atau di bawahnya,” tutur Didik Rachbini dalam acara diskusi publik bertajuk ‘Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa?’, yang digelar secara daring pada Senin, 24 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut ekonom ini, jika pertumbuhan industri tetap berada di kisaran 3-4 persen, artinya Danantara tidak memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi nasional. Didik Rachbini pun menilai Danantara tidak bisa bergerak sendiri. Badan yang akan mengelola badan usaha milik negara (BUMN) ini harus bisa menarik investasi asing. “Nanti dilihat apakah investasi itu naik, ekspor naik, kalau itu tidak naik, lupakan,” kata Didik Rachbini.
Lebih lanjut, Didik Rachbini menjelaskan, apabila Danantara hanya berperan sebagai superholding perusahaan-perusahaan BUMN saja, maka pembentukan badan tersebut sebetulnya tidak terlalu bermanfaat. Hal ini, lanjut dia, lantaran kinerja perusahaan-perusahaan yang tergabung di Danantara sudah cukup kuat.
Adapun tujuh perusahaan BUMN yang akan dikelola Danantara ialah PT Pertamina (Persero), Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
“Danantara ini sebagai lokomotif besar harus membawa Indonesia mendorong pertumbuhan dari 5 persen setidaknya 6 persen atau 6,5 persen. Kalau BUMN-nya itu bergerak seperti biasa dan Danantara itu hanya investasi kecil-kecil, maka tumbuhnya ekonomi itu hanya tetap 5 persen,” kata salah satu pendiri INDEF itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BPI Danantara pada Senin pagi, 24 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta. Kepala Negara mengklaim masyarakat patut merasa bangga lantaran Danantara merupakan salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, dengan total US$ 900 miliar asset under management (AUM) atau aset dalam pengelolaan.
Prabowo menyebut Danantara bukan hanya lembaga pengelola dana investasi, tetapi juga instrumen atau alat pembangunan nasional. “Jangan salah, apa yang kami luncurkan hari ini bukan sekedar dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya dalam pidato peresmian Danantara yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 24 Februari 2025.
Prabowo mengungkapkan akan mengalokasikan gelombang pertama investasi di Danantara senilai US$ 20 miliar untuk puluhan proyek strategis nasional (PSN). “Kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokuskan pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan,” kata Prabowo.