Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan kondisi terakhir dari industri perhotelan di Indonesia yang semakin tertekan. Kebijakan pemangkasan anggaran yang diterapkan pemerintah sejak akhir 2024 berdampak pada tingkat okupansi hotel yang terus menurun. Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran menilai situasi ini dapat berujung pada penutupan hotel di berbagai daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Maulana mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2024, pemerintah mulai melakukan efisiensi anggaran, yang berdampak langsung pada sektor perhotelan. Hal ini terlihat dari okupansi hotel yang mulai turun sejak November 2024 sebesar 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski terjadi kenaikan di Desember, tingkat hunian tetap lebih rendah dari Desember 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita bisa lihat bahwa okupansi di bulan November terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar hampir 2 persen. Desember meningkat, tapi dibandingkan tahun sebelumnya tetap turun 1 persen,” ujar Maulana kepada Tempo, Jumat, 4 April 2025.
Menurutnya, kuartal pertama biasanya menjadi gambaran awal bagaimana kondisi sektor perhotelan dalam satu tahun ke depan. Namun, tahun ini terjadi perlambatan bahkan hampir tidak ada reservasi yang masuk.
“Kami melihat bahwa reservasi untuk tahun ini hampir tidak ada. Padahal biasanya dari kuartal pertama sudah mulai terlihat pergerakannya,” katanya.
Dampak kebijakan pemangkasan anggaran tersebut paling terasa di beberapa daerah, termasuk Bogor. Maulana mengungkapkan bahwa dua hotel di Bogor, yakni Hotel Sahira Butik di Paledang dan Hotel Sahira Butik di Pakuan, telah memutuskan untuk menutup operasionalnya setelah merumahkan karyawan mereka.
“Jika kontribusi revenue hotel itu mencapai lebih dari 60 persen dan kondisinya terus tertekan, tentu mereka tidak akan kuat untuk terus beroperasi. Akhirnya, pilihan yang ada adalah melakukan efisiensi besar-besaran atau menutup operasionalnya,” kata dia.
PHRI meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi yang berdampak besar terhadap sektor perhotelan. Menurut Maulana, tanpa langkah konkret dari pemerintah, perhotelan di berbagai daerah akan semakin terpuruk.
“Selama pemerintah belum melakukan evaluasi, bisnis perhotelan akan terus melakukan efisiensi untuk bertahan. Kalau sudah tidak bisa bertahan, langkah terakhirnya adalah tutup,” katanya.
Maulana mencontohkan bagaimana pemerintah sempat memberikan stimulus bagi sektor perhotelan saat pandemi Covid-19 dengan menggelar berbagai kegiatan di daerah untuk mendorong pergerakan ekonomi. Namun, saat ini, belum ada langkah konkret untuk menyeimbangkan dampak dari efisiensi anggaran terhadap industri perhotelan.
“Kondisi saat ini mirip dengan saat Covid-19, di mana okupansi hotel jatuh hingga 12 persen karena pembatasan pergerakan. Bedanya, sekarang pasarnya yang dihambat oleh kebijakan efisiensi pemerintah,” tuturnya.
Di sisi lain, PHRI juga mencatat adanya tren pengurangan tenaga kerja di sektor perhotelan. Sejumlah hotel mulai mengurangi jumlah karyawan, bahkan sudah tidak lagi mempekerjakan daily worker karena tingkat hunian yang rendah. “Kalau kondisi ini semakin memburuk, langkah berikutnya tentu akan merumahkan lebih banyak karyawan lagi,” ujar Maulana.
Dengan kondisi yang belum menunjukkan perbaikan, PHRI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna menstabilkan sektor perhotelan dan menghindari gelombang penutupan hotel yang lebih luas.
Pilihan Editor: 150 Karyawan Hotel di Bogor Kena PHK, Begini Tanggapan Kemnaker
