Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Philips J. Vermonte mengatakan badan usaha milik negara (BUMN) bisa turut mendanai program makan bergizi gratis. Keterlibatan BUMN bisa terjadi setelah program ini berkembang selama beberapa tahun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Nanti kalau multi-years dia berkembang, masyarakat mungkin berpartisipasi, pihak swasta dan lainnya,” ujar Philips kepada wartawan usai memantau pelaksanaan makan bergizi di SLB Negeri 5 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa, 21 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Philips menjelaskan, program andalan pemerintahan Prabowo Subianto ini tak hanya dicanangkan untuk multi-years, tapi multi-decades. Setelah beberapa tahun, ujar dia, sumber-sumber pendanaan juga akan berkembang. “Ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN dan lain-lain,” tuturnya.
Kendati begitu, Philips memastikan anggaran yang saat ini tersedia untuk tahun berjalan sebesar Rp 71 triliun. Dengan uang ini, pemerintah berupaya mencapai target-target yang telah dicanangkan untuk makan bergizi gratis pada 2025.
Setelah memasuki pekan kedua pelaksanaan program Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran untuk yang tersisa untuk program tersebut tinggal RP 71 triliun atau hanya cukup membiayai program hingga Juni 2025. Zulhas juga mengatakan untuk menjalankan program makan bergizi gratis satu tahun penuh diperlukan anggaran mencapai Rp 420 triliun.
Sebelum program ini bergulir pemerintah telah jauh hari membahas mngenai pelaksanaan program termasuk soal anggaran dana yang bernilai fantastis. Prabowo menaksir total anggaran program makan siang gratis mencapai biaya program makan bergizi gratis ditaksir mencapai Rp 460 triliun. Anggaran tersebut rencana diambil dari sumber APBN.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga pernah menyebut, sumber terbesar program makan bergizi gratis berasal dari APBN. Untuk menjalankan program tersebut memakan dana Rp 800 miliar per hari atau sekitar 75 persen dari total belanja harian Badan Gizi Nasional sebesar Rp 1,2 triliun.
Sejak bergulir 6 Januari lalu, makan bergizi gratis secara nasional telah terlaksana di 31 provinsi. 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut telah beroperasi melayani lebih dari 650 ribu penerima manfaat. Mereka terdiri siswa sekolah PAUD hingga SMKdan SLB, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Periode pertama, Januari hingga April 2025, pemerintah menargetkan 932 Dapur makan bergizi gratis dapat beroperasi melayani sedikitnya 3 juta penerima manfaat. Berikutnya, periode April hingga Agustus 2025, ditargetkan jumlah SPPG mencapai 2 ribu titik dan mampu melayani hingga 6 juta penerima manfaat.
Akhir 2025, pemerintah membidik 5 ribu dapur makan bergizi gratis dapat beroperasi dan melayani lebih dari 15 juta jiwa penerima manfaat di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Foto 
