Jika Kolusi Memberangus Nalar

---

MENYUSUL kontroversi dan tekanan publik, pemerintah akhirnya mengurangi jumlah mobil mewah yang akan diimpor untuk kepentingan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G-15 Mei mendatang. Pemerintah hanya akan mengimpor 50 mobil dari 400 yang direncanakan.

Rencana impor 400 mobil mewah memang mengundang rekasi keras. Pertama, itu dipandang terlalu mencolok di tengah situasi krisis. Dan kedua, berbau akal-akalan.

Dua "surat sakti", yakni surat presiden bertanggal 9 Februari 2001 dan disposisi Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo bertanggal 13 Februari, telah menunjuk PT Central Sole Agency dan PT Hartono Raya Motor sebagai pengimpor. Mereka diperbolehkan memasukkan mobil mewah serba luks sejenis VW Caravelle, Nissan Patrol, Audi, Volvo S802.9, hingga Mercedes Benz S600L. Mobil itu akan dipinjamkan kepada pemerintah selama KTT berlangsung dan akan dijual kepada para peminat yang telah mengantre.

Harga-harga mobil itu memang sangat mahal. Di pasaran, harga VW Caravelle bisa mencapai Rp 600 juta, jip Nissan Patrol sekitar Rp 760 juta, dan Volvo S80 mencapai semiliar perak. Yang lebih dahsyat adalah harga Mercedes Benz S500L dan S600L, yang bisa menguras dompet hingga Rp 2,5 miliar per biji. Namun, seperti pengalaman di masa lalu, mobil seperti itu sudah menjadi rebutan calon pembeli, bahkan sebelum KTT usai.

Berapa ongkos pinjamnya? Pemerintah memberi fasilitas potongan bea masuk menjadi 5 persen saja (dari seharusnya 45-80 persen) dan pajak penghasilannya pun cuma 2,5 persen. Dengan keringanan seperti itu, artinya pemerintah akan memberi subsidi sekitar Rp 141 miliar kepada kedua perusahaan. Seusai KTT, perusahaan itu bisa menjual mobil yang hanya dipakai beberapa hari itu lebih murah dari para pesaingnya.

Berharap untung besar, dua perusahaan itu memang mengajukan jumlah mobil yang banyak: 400 buah. Padahal, menurut Ridlo Ananda Anwar, Wakil Ketua Bidang Dukungan Umum Panitia KTT yang juga pejabat di Sekretariat Negara, mobil termewah dipakai hanya oleh kepala negara peserta sekitar 19 orang, dan kepala negara peninjau sebanyak empat orang. "Sisanya untuk cadangan, masing-masing satu," katanya.

Dari perhitungan baru itulah, dan setelah tekanan publik yang luas, kemudian pemerintah mengurangi jumlah menjadi sekitar 50 buah saja. Untuk menutup kekurangan, pemerintah akan meminjam mobil-mobil mewah selundupan yang kini bersemayam di gudang Bea Cukai. Permana Agung Dradjatun, Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan, telah bersedia pula meminjamkan sekitar 140 mobil yang kini ditahan pihaknya. (Lihat: Yang Mewah tapi Haram.)

Meski telah dipangkas, ongkos untuk mendatangkannya masih tetap mahal. Jika membeli, pemerintah harus mengeluarkan ongkos sekitar Rp 125 miliar, dengan asumsi setiap mobil rata-rata seharga Rp 2,5 miliar. Jika meminjam seperti dalam konsep awal, pemerintah juga harus memberi keringanan pajak senilai setidaknya seperempat dari keringanan semula: sekitar Rp 35 miliar.

Dua pilihan tadi masih tetap jauh lebih mahal ketimbang kalau pemerintah menyewa. Sebab, toh mobil-mobil itu hanya akan dipakai paling lama seminggu. Dan selama ini telah ada beberapa perusahaan yang menyediakan jasa penyewaan mobil mewah seperti itu: Golden Bird (anak perusahaan Blue Bird), Central Sumai Corporatama (anak perusahaan Volvo Indo Mobil), dan AVIS. Golden Bird dan Central Sumai Indo Mobil, misalnya, telah berpengalaman menyewakan mobil mewah untuk KTT Non-Blok 1992 dan KTT APEC 1994. "Selain faktor pengalaman teruji, keamanan, penyediaan armada memadai, harga sewa kami juga jauh lebih murah dibanding harus beli," tutur Purnomo Prawiro, Direktur Operasional Golden Bird.

Purnomo mengatakan, 250 mobil jenis Volvo dan Mercedes miliknya siap disewakan. Ia mengakui mobil-mobilnya tidak antipeluru. Tetapi, katanya, Golden Bird memiliki sopir terlatih yang pernah sukses di KTT Non-Blok 1992 dan kunjungan kenegaraan Presiden Ronald Reagan pada 1986.

Mobil paling mahal milik Golden Bird S. Class bisa disewa 12 jam dengan ongkos Rp 3,6 juta. Bila disewa seminggu untuk 50 mobil, harga total ongkos yang dibayar hanya Rp 2,5 miliar. Sentra Sumai Corporatama menawarkan tarif lebih rendah. Mobil mewah kelas wahidnya, Volvo Limousine, bisa disewa dengan Rp 7 juta seminggu. Jika pemerintah menyewa 50 mobil, total ongkosnya hanya Rp 350 juta.

Di tengah situasi krisis, pemerintah harus menghemat anggaran. Tapi, tradisi korupsi dan kolusi kadang terlalu kental sehingga upaya penghematan tidak pernah dianggap masuk akal.

Hadriani Pudjiarti dan Purwani Dyah Prabandari