Jokowi Ingin Ibu Kota di Luar Jawa, BI Pelajari Konsepnya Dulu

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota pemerintahan ke luar Pulau Jawa ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia atau BI, Onny Widjanarko. Ia mengatakan pihaknya masih mempelajari konsep pemindahan ibu kota. 

Baca: Fadli Zon: Ide Jokowi Pindahkan Ibu Kota Hanya Pengalihan Isu

Namun, kata Onny, BI belum melakukan kajian mengenai itu hal itu. "Jadi BI masih ingin melihat dulu seperti apa, konsepnya ibu kota baru. Nanti setelah koordinasi nantinya akan ada kajian dan ada pandangan dari Bank Indonesia," kata Onny di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019.

Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Keputusan diambil pada rapat terbatas yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.

Alasan pemindahan ke luar Pulau Jawa karena Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya sudah padat penduduk. Bahkan, Jakarta dengan jumlah penduduk 10,2 juta jiwa merupakan kota dengan kepadatan pendudukan keempat tertinggi di dunia.

Masalah lainnya adalah kemacetan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyebutkan kerugian ekonomi akibat kemacetan saja pada 2013 mencapai Rp 56 triliun. "Mungkin angkanya sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun," kata dia.

Selain itu, daya dukung lingkungan Jakarta dinilai sudah tidak baik karena masalah banjir. Banjir di Jakarta bukan saja berasal dari hulu, tapi juga diakibatkan kemiringan muka tanah, terutama di pantai utara Jakarta yang penurunan muka tanahnya sekitar 7,5 centimeter per tahun.

Di kesempatan berikutnya, Bambang menjelaskan, Ibu Kota pemerintahan yang baru tidak bakal menjadi pusat bisnis atau keuangan. Sehingga, sejumlah lembaga terkait masih akan berkantor pusat di Jakarta.

"Yang pasti, kita tidak akan bikin kota ini menyaingi Jakarta menjadi pusat bisnis atau pusat keuangan, makanya BEI (Bursa Efek Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), hingga BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) itu akan tetap di Jakarta, itu usulan kami," ujar Bambang di kantornya, Selasa, 30 April 2019.

Baca: Jejak Destry Damayanti, Calon DGS Bank Indonesia Pilihan Jokowi

Bambang mengatakan, Ibu Kota baru ini nantinya tetap akan menjadi kota terbuka di mana masyarakat atau swasta boleh juga pindah ke sana. Di samping kota itu difokuskan sebagai pusat pemerintahan. "Kota ini hanya fokus di pusat pemerintahan sehingga kita bisa kendalikan laju pertumbuhan penduduk. Tapi kalau swasta mau, silakan tidak ada yang melarang," kata dia.

FRISKI RIANA | CAESAR AKBAR

Simak berita lainnya terkait Jokowi di Tempo.co.