Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan akan memberikan tunjangan kinerja secara maksimal kepada pegawai Badan Pertanahan Nasional di pusat maupun daerah. "Pertama paling penting mau saya jawab dulu masalah tunjangan kinerja. Belum sampai di meja saya. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa untuk BPN akan kita berikan tunjangan kinerja paling maksimal," katanya, Rabu, 6 Februari 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan rapat kerja nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta. Ia mengaku belum tahu berapa besaran tunjangan yang diajukan oleh Kepala BPN Sofyan Djalil.
Namun, Jokowi menegaskan akan memberikan dalam jumlah maksimal sebagai ucapan terima kasih kepada jajaran kantor-kantor pertanahan di Tanah Air. "Terima kasih seluruh jajaran kementerian ATR/BPN dari pusat ke daerah. Karena target-target yang kita berikan selalu terlampaui," ujarnya.
Menurut Jokowi, kinerja pegawai BPN patut diapresiasi lantaran semua target yang diberikan selalu terlampaui jauh. Misalnya, ia menyebutkan BPN tadinya hanya bisa menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun. Namun, penerbitan sertifikat melonjak mencapai 5 juta sertifikat pada 2015. Selanjutnya, BPN menerbitkan 9 juta sertifikat selama 2018, padahal targetnya adalah 7 juta sertifikat.
Jokowi mengungkapkan dirinya tahu bahwa pegawai BPN telah bekerja siang dan malam untuk mengejar target yang diberikan. Sebab, ia kerap menghubungi Sofyan untuk menanyakan ada atau tidak sertifikat yang bisa diberikan ketika mau berkunjung ke daerah.
"Dan saya berikan ndak banyak, dari 5 juta yang sudah keluar dari BPN, saya hanya berikan setahun 160 ribu. Sepuluh persen enggak ada, 5 persen enggak ada. Itu simbol dan saya ingin memberikan semangat pada jajaran kantor BPN Tanah Air agar target terlampaui. Dan semangat itu kena sehingga target terlampaui," katanya.
Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, kementeriannya di-endorse oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja lebih baik. Sebab, beberapa kantor BPN di daerah telah mendapatkan status zona integritas.
"Insya Allah tahun ini paling sedikit 20 kantor baru dikejar untuk mendapat status zona integritas. Zona integritas berarti sudah sesuai standar yang ditetapkan," kata Sofyan.
Simak berita lainnya terkait Jokowi di Tempo.co.
Foto 
