Jalan Panjang Selamatkan Wijaya Karya

UPAYA PENYEHATAN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk masih panjang. Setelah restrukturisasi hingga penyuntikan modal dari kas negara, pemerintah kini menggantungkan harapan pada konsolidasi badan usaha milik negara sektor konstruksi atau BUMN karya untuk mengurangi beban utang.

Keuangan Wijaya Karya dalam kondisi tak sehat. Merujuk pada laporan keuangan perusahaan hingga akhir kuartal III 2023, total utang tercatat sebesar Rp 55,7 triliun. Nilainya mencapai 83,5 persen dari total aset perusahaan yang sebesar Rp 66,6 triliun. Merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keuangan yang sehat, total utang seharusnya tak lebih dari 50 persen dari total nilai aset.

 

Sejak awal tahun ini, upaya untuk mengurangi beban utang mulai terlihat. Emiten berkode WIKA ini berhasil meraih kesepakatan dengan perbankan untuk merestrukturisasi utang. Pada Januari, perusahaan meneken perjanjian dengan 11 bank dan disusul dengan empat bank pada Februari lalu. Nilainya mencapai Rp 20,79 triliun, yang terdiri atas kredit modal kerja sebesar Rp 17,3 triliun, fasilitas pinjaman tunai senilai Rp 2,1 triliun, serta bunga yang ditangguhkan senilai Rp 1,3 triliun. 

Secara bersamaan, perusahaan mengurus perpanjangan pembayaran pokok obligasi dan sukuk yang jatuh tempo. Kesepakatan restrukturisasi surat utang dengan total nilai Rp 629,3 miliar berhasil dikantongi. Salah satunya berasal dari obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri A dengan jumlah pokok Rp 495 miliar dan Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp 134 miliar yang jatuh tempo pada 3 Maret 2024. 

Pembangunan gedung bertingkat salah satu proyek Wijaya Karya di Jakarta, 2022. TEMPO/Tony Hartawan

Namun Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan masih ada upaya restrukturisasi yang belum rampung. "Untuk sukuk yang masih belum disetujui, Wika berencana melakukan pelunasan atas sukuk yang akan jatuh tempo tersebut," ujarnya dalam rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 19 Maret lalu. 

Perusahaan memiliki kewajiban pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap 1 Tahun 2020 Seri A senilai Rp 184 miliar. Tenggatnya pada 18 Desember 2023. Namun dua kali negosiasi penundaan pembayaran dengan para pemegang surat utang tak membuahkan hasil. Buntutnya, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham emiten berkode WIKA ini. 

Pada September mendatang, Wika bakal menghadapi pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 Seri A senilai Rp 325 miliar. Selain itu, tahun depan terdapat dua pembayaran sukuk yang bakal jatuh tempo, yakni Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2022 Seri A senilai Rp 412 miliar pada 18 Februari 2025 serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I Tahun 2020 Seri B senilai Rp 159 miliar pada 18 Desember 2025. Tempo berupaya menghubungi Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendara Vijaya untuk menanyakan mengenai strategi pembayaran utang tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, dia belum merespons. 

Pemerintah juga membantu meringankan beban dengan suntikan modal negara lewat bursa saham. Pemerintah bakal membeli saham Wika senilai Rp 6 triliun dalam skema Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu alias right issue. Perusahaan berencana menawarkan 92,24 miliar saham baru Seri B dengan nilai Rp 100 per saham sehingga total hasilnya Rp 9,2 triliun. Sisanya bakal diserap oleh publik.

Agung berharap right issue bisa terlaksana sebelum kuartal I 2024 berakhir. Dana hasil aksi korporasi tersebut antara lain digunakan untuk membantu menyelesaikan 37 proyek strategis nasional dan empat proyek di Ibu Kota Nusantara. 

"Tahap registrasi di OJK sedang berjalan dan secara paralel menunggu PP PMN resmi diterbitkan oleh pemerintah sebagai salah satu syarat efektif," ujar Agung. Aturan itu penting sebagai landasan hukum privatisasi Wika lewat right issue.

Pekerja mengerjakan proyek Wika untuk pembangunan jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi 2B di Jalan KH Sholeh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat. ANTARA/Arif Firmansyah

 

Segala upaya tersebut kini bakal dilengkapi dengan konsolidasi. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan rencana melebur Wika ke PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Ini merupakan bagian dari strategi merampingkan BUMN karya. Nanti hanya akan ada tiga perusahaan dari tujuh perusahaan yang sekarang ada. 

Erick melebur BUMN karya berdasarkan fokus bisnis perusahaan. Dalam konteks Wika dan PP, perusahaan gabungannya akan dikhususkan menggarap proyek pelabuhan dan bandara. "Tapi tetap ke residensial karena masuk ke aset yang tertinggal sebelumnya," katanya.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi, rencana konsolidasi sudah dibahas cukup lama. Perusahaan juga ikut mengkaji kebijakan tersebut. "Kita dalam posisi menunggu keputusan akhir," ujarnya seperti dilansir dari Antara. 

Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talattov, strategi konsolidasi ini bisa menjadi obat paling realistis buat menyembuhkan Wika. "Mengingat dari tahun ke tahun pemerintah sudah berupaya keras mendukung BUMN karya dengan memberikan penyertaan modal negara," katanya. Tambahan suntikan modal dari kantong negara lebih banyak di kemudian hari juga tak menjamin mengurangi tekanan keuangan perusahaan. 

Bengkak Utang BUMN Karya