Dari Mana Anggaran Makan Siang?

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Curug bermula dari kedatangan Ahmed Zaki ke sekolah tersebut sepekan sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala SMPN 2 Curug, Juanda, mengatakan Zaki, yang menjabat ketua tim kampanye daerah Prabowo-Gibran untuk wilayah Jakarta, menanyakan rata-rata harga makanan di kantin sekolah. "Beliau bertanya, kalau disimulasikan dengan harga Rp 15 ribu apakah bisa?" ujar Juanda kepada Tempo. "Atas berbagai pertimbangan, kami menerima tawaran (simulasi program makan gratis)."

Pihak sekolah kemudian menyiapkan 160 siswa kelas IX. Pembicaraan Zaki dengan pihak sekolah pun berlanjut ke penentuan jenis makanan dengan takaran nilai gizi tertentu. Misalnya kandungan 600 kalori. Jika program makan siang gratis jadi diterapkan, Juanda mengatakan, caranya tidak akan berbeda jauh dengan simulasi. Dia berharap anggaran makan siang gratis tidak mengganggu dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler yang sudah ada peruntukannya. "Itu tidak bisa diganggu-gugat," ucapnya.

Simulasi juga sudah dilakukan di beberapa daerah lain, seperti Purwakarta, Jawa Barat; dan Aceh Besar, Aceh. Simulasi di Purwakarta digagas eks politikus Golkar yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Dedi Mulyadi. Bekas Bupati Purwakarta itu menggelar uji coba makan siang gratis di Sekolah Dasar Negeri Ciwangi. Berbeda dengan simulasi di Tangerang, menu makan siang gratis di Purwakarta disediakan forum orang tua siswa dengan nilai Rp 15 ribu per porsi.

Dari uji coba tersebut, seperti dilansir Antara, Dedi mengusulkan dana makan siang gratis diberikan langsung kepada orang tua siswa sehingga dapat dikelola secara mandiri untuk kebutuhan anak masing-masing. Menurut dia, pengelolaan program makan siang gratis oleh satu pihak tidak akan efisien. Menu dan porsi yang seharusnya memenuhi kebutuhan gizi anak bisa terpangkas oleh hal yang bersifat administratif berbasis proyek.

Di Aceh Besar, simulasi makan siang gratis diinisiasi Dewan Guru dan Komite Sekolah SMPN 1 Darul Imarah. Menu makanan diprioritaskan bagi pelajar yatim dan yatim-piatu dari kelas VII hingga kelas IX. "Program ini terus kami sempurnakan sambil menunggu petunjuk teknis dari pusat," kata penjabat Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto. 

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Dedi Mulyadi saat simulasi program makan siang gratis di SDN Ciwangi Purwakarta, 4 Maret 2024. Antara/HO-Dok. Dedi Mulyadi

Dalam beberapa bulan ke depan, simulasi program makan siang gratis akan meluas ke berbagai daerah. Salah satu yang akan menggelarnya adalah Kabupaten Merauke di Papua. "Sudah mengirim undangan, dengan nama gerakan makan ikan," tutur Menteri Airlangga. Dari berbagai simulasi tersebut, dia menambahkan, pemerintah melakukan belanja ide, gagasan, kritik, dan masalah agar program ini tepat sasaran. Airlangga pun mengatakan program makan siang gratis akan masuk Rancangan APBN 2025. "Karena pengguna APBN 2025 kan pemerintah yang akan datang."

•••

MAKAN siang gratis menjadi janji politik Prabowo-Gibran selama berkampanye menjelang pemilihan presiden. Dalam debat kelima kandidat presiden yang membahas isu kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi, 4 Februari 2024, Prabowo delapan kali mengucapkan "makan gratis". 

Pemilihan presiden pun berjalan pada 14 Februari 2024 dan hasilnya masih dihitung Komisi Pemilihan Umum. Artinya, Prabowo-Gibran belum sah menjadi pemenang pemilihan. Meski begitu, makan siang gratis yang menjadi program andalan pasangan itu sudah dikaji berbagai kementerian dan lembaga.
 
Seorang pejabat pemerintah bercerita, Presiden Jokowi sudah meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengkaji program ini sebelum pemilihan umum. Tempo telah meminta tanggapan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Suharti tentang informasi ini. Namun mereka tidak memberi jawaban. 

Seusai konferensi pers bertajuk "Rapor Pendidikan" di gedung Kementerian Pendidikan, Jakarta Pusat, 5 Maret 2024, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Iwan Syahril mengatakan belum ada pembahasan tentang program makan siang gratis. Dia mengatakan lembaganya hanya melaksanakan program dengan merujuk pada nota keuangan. Karena itu, program kampanye tersebut belum dibahas.  

Tapi Kementerian Pendidikan tetap menjadi sorotan publik lantaran muncul usulan mengenai penggunaan dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis. Tenaga ahli Kementerian Koordinator Perekonomian, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan usulan tersebut muncul dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Namun pendanaan diberikan dengan rekening terpisah dari BOS reguler. "Jadi tidak mengganggu BOS afirmatif atau BOS spesifik," ujarnya.

Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto (kiri) meninjau ruang kelas saat simulasi makan siang gratis di SMP Negeri-1 Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 5 Maret 2024. Antara/Ampelsa

Pemerintah masih menampung usulan lain dari berbagai simulasi yang berlangsung di daerah. Menteri Airlangga Hartarto berujar, pengkajian itu akan menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam satu bulan ke depan, khususnya setelah ada pengumuman KPU tentang kemenangan Prabowo-Gibran. 

Ucapan Airlangga selaras dengan pernyataan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa selepas rapat terbatas di Istana Negara pada 26 Februari 2024. Kala itu, Suharso menyatakan rencana kerja pemerintah yang lebih baku akan muncul seusai pengumuman KPU mengenai presiden terpilih. Namun saat ini pemerintah sudah berancang-ancang memasukkan program ikonik calon presiden terpilih, seperti makan siang gratis, dalam penyusunan RAPBN 2025. "Agar benar-benar setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program ikonik," katanya.

Informasi yang diperoleh Tempo menyebutkan Bappenas telah mengkaji program makan siang gratis sebelum rapat terbatas di Istana Negara pada 26 Februari. Dalam dokumen paparan Bappenas berjudul "Kunci Pintu Gerbang Menuju Indonesia Emas 2045: Penguatan Reformasi Fiskal", ada kajian mengenai target dan kebutuhan anggaran program makan siang gratis beserta potensi sumber pendanaannya. 

Seorang pejabat menyatakan dokumen tersebut beredar sejak 16 Februari 2024. Dalam dokumen setebal 16 halaman tersebut, Bappenas menghitung kebutuhan anggaran untuk program makan siang gratis mencapai Rp 75,6 triliun dengan sasaran 57,98 juta anak sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Dengan asumsi makan siang diberikan selama 255 hari dalam setahun dengan harga per porsi Rp 15 ribu, ditambah susu Rp 5.000 per anak, kebutuhan anggaran akan bertambah Rp 25,2 triliun. 

Anggaran tersebut masih di luar kebutuhan untuk bantuan gizi anak balita dan ibu hamil, yang juga masuk program pencegahan kontet (stunting). Apabila program-program tersebut disertakan, kebutuhan anggarannya mencapai Rp 185,2 triliun. Bappenas juga mencari potensi anggaran yang bisa dialihkan ke program-program tersebut. Pos yang dibidik antara lain subsidi energi. 

Menurut kajian Bappenas, ada potensi ruang fiskal Rp 208,1 triliun dari realokasi subsidi energi. Nilai tersebut muncul antara lain dari pelepasan subsidi listrik untuk rumah tangga 900 volt-ampere Rp 9,6 triliun, transformasi subsidi elpiji 3 kilogram menjadi subsidi tertutup dengan ruang fiskal Rp 57,7 triliun, serta kompensasi bahan bakar minyak dan listrik Rp 140,8 triliun. 

Dokumen tersebut bukan satu-satunya hasil pengkajian Bappenas mengenai program makan siang gratis. Studi lain dilakukan Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas. Dalam dokumen ini, penduduk yang dibidik adalah 558 ribu ibu hamil, 1,4 juta bayi usia 0-12 bulan, 10,9 juta anak usia 1-6 tahun, 11,7 juta anak usia SD, dan 4,4 juta anak usia SMP. Sasaran ini berada dalam kriteria masyarakat miskin dan rentan miskin.  

Selain jumlah sasaran yang berbeda, menu makanan dan harga per porsi dalam kajian ini berlainan, tergantung targetnya. Penyalurannya pun akan berlangsung secara bertahap mulai 2025 hingga 2029. Pada tahap awal, target penerimanya sebanyak 5,6 juta dengan kebutuhan anggaran Rp 18-44 triliun. Pada puncaknya, target penerima bisa mencapai 28,9 juta orang dengan anggaran Rp 124-226 triliun. Namun kajian setebal 22 halaman ini tidak membahas sumber pembiayaannya. 

Ketika dimintai tanggapan, Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki membenarkan kabar bahwa lembaganya sudah mulai mengkaji program makan siang gratis. Menurut dia, perencanaan di masa transisi pemerintahan harus menyertakan program calon presiden. "Harus kami exercise semua dan dipertajam setelah ada hasil resmi," ucapnya pada 6 Maret 2024. 

Menurut Maliki, program makan siang gratis selaras dengan rencana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dia memberi contoh, penyelesaian masalah stunting memerlukan program pemberian makanan tambahan. Dengan kajian yang mendalam, ada harapan makan siang gratis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan pelaku ekonomi. 

Maliki mengakui salah satu tantangan dalam perencanaan program ini adalah keharusan pemerintah membuka ruang fiskal baru. Karena itu, dia menambahkan, muncul gagasan transformasi subsidi yang selama ini belum efektif dan efisien. Dana subsidi, menurut Maliki, lebih longgar dialihkan ketimbang dana BOS yang masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas sekolah. "Kami terus mengkaji, apa yang paling ideal," ujarnya.

Di tingkat kementerian teknis, kajian makan siang gratis juga telah dibuat oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Samsul Widodo. Samsul telah merilis tiga dokumen mengenai program ini, dari analisis program makan siang dan susu gratis secara umum, program dapur desa, hingga konsep pembangunan ekosistem peternakan ayam untuk mendukung program tersebut. 

Samsul mengatakan kajian-kajian tersebut adalah inisiatif pribadi yang telah disampaikan kepada para pejabat eselon I dan II di Kementerian Desa. Kendati demikian, dia mengaku belum mengetahui apakah Kementerian Desa akan dilibatkan dalam program tersebut atau tidak. "Jika dipakai, saya sangat suka. Jika tidak pun tak apa-apa," katanya. Konsep Samsul menambah panjang daftar kajian pejabat pemerintah mengenai program makan siang gratis.  

Kajian-kajian ini tak pelak menuai kritik. Akademikus dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mengatakan sikap pemerintah Presiden Jokowi yang mengakomodasi program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 adalah tindakan yang tidak patut. Musababnya, dia menjelaskan, kajian hingga simulasi program berjalan sebelum ada pengumuman resmi KPU mengenai presiden terpilih. "Jangan seperti asap mendahului api," ujarnya. Menurut Herdiansyah, pembahasan program makan siang gratis berpotensi melanggar undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah dan merusak desain perencanaan pembangunan lima tahunan.  

Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Badiul Hadi mengatakan pembahasan program makan siang gratis menunjukkan pemerintah seperti mengabaikan proses pemilihan umum yang belum selesai dengan menjadikan masa transisi sebagai alasan. Lagi pula, dia menambahkan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat masih dapat mengubah RAPBN selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan. "Pemerintah juga tidak perlu memaksakan diri seakan-akan program ini harus dilaksanakan pada tahun pertama presiden baru."