Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Kala Sofyan Djalil Berkelakar Soal Susunan Kabinet Jokowi Jilid 2

Sofyan Djalil mengatakan susunan kabinet adalah kewenangan Presiden Jokowi.

3 Oktober 2019 | 12.57 WIB

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 27 September 2019. Dalam keterangan persnya presiden mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya mahasiswa di Sulawesi Tenggara & turut berduka atas terjadinya gempa Maluku. TEMPO/Subekti.
Perbesar
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 27 September 2019. Dalam keterangan persnya presiden mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya mahasiswa di Sulawesi Tenggara & turut berduka atas terjadinya gempa Maluku. TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tempo.Co, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil tak berharap banyak namanya kembali masuk ke dalam susunan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jilid kedua. Menurut dia, perihal menteri adalah kewenangan presiden.

"Jadi menteri itu adalah sebuah kehormatan bukan hak, sehingga kalau presiden angkat saya menjadi menteri Alhamdulillah," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019. Ia pun enggan mengomentari pesan berantai di media sosial soal salah satu susunan kabinet Jokowi jilid II yang menyertakan namanya.

Alih-alih Sofyan justru berkelakar soal susunan kabinet. "Saya tahu susunan kabinet yang sekarang," ujar dia. Ia pun mengeluarkan ponselnya. Menurut dia, susunan kabinet itu adalah yang terbaru. "Sebentar ya saya tunjukan susunan kabinet terakhir pernah liat enggak?"

Memperlihatkan ponselnya ke arah awak media, Sofyan lantas memperlihatkan sebuah dokumen berjudul 'Susunan Kabinet'. Hanya saja saat dilihat di halaman berikutnya, dokumen itu ternyata hanya berisikan foto tumpukan lemari kabinet besi. "Ini yang benar," ujar dia sembari tertawa dan berlalu ke mobilnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, susunan baru periode 2019-2024, sepenuhnya merupakan hak presiden. Kabinet disebut sudah final. "Setiap saat ada pertanyaan itu saya sampaikan konstitusi kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 September 2019 lalu.

Meskipun demikian, Jokowi juga tak melarang partai-partai memberikan nama, tapi sebatas usulan. "Usul boleh, usul boleh, bisik-bisik juga boleh. Tapi seperti tadi yang disampaikan kewenangan presiden, hak prerogatif presiden," ujar dia.

CAESAR AKBAR | DEWI NURITA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus