Kekurangan Pengering Jadi Permasalahanan Bulog Penuhi Pengadaan Gabah Kering Panen

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengungkap salah satu permasalahan dalam pengadaan gabah kering panen (GKP) adalah keterbatasan dryer atau mesin pengering. “Hambatannya adalah terbatasnya dryer yang dimiliki Bulog. Untuk itu harapan ke depan dapat dilakukan pengadaan dryer yang lebih memadai sehingga program penugasan kepada Perum Bulog untuk serap gabah bisa berjalan lebih lancar lagi,” ujar Suyamto melalui keterangan tertulis, Kamis, 10 April 2025.

Suyamto menyatakan, hingga saat ini Bulog telah melakukan pengadaan 840 ribu ton setara beras dari target 3 juta ton setara beras secara nasional. Ia mengatakan, Bulog terus melakukan pengadaan beras dengan harga Rp 12.000 per kilogram atau dalam bentuk GKP dengan harga Rp 6.500 per kilogram untuk menambah stok cadangan beras pemerintah.

Sedangkan Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menyebut penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram merupakan salah satu wujud pemerintah hadir demi kesejahteraan petani. Saat ini, ujar dia, petani merasakan manfaat dari kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (GKP) sebesar 6.500 per kilogram.

Sarwo menambahkan, Bapanas berwenang menugaskan Bulog menyelenggarakan cadangan beras pemerintah yang berfungsi menjaga stabilitas pasokan dan harga, mengantisipasi kekurangan pasokan, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. “Upaya pemenuhan penyerapan gabah petani untuk CBP ini sejalan dengan semangat swasembada pangan yang diusung Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Sarwo.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya menyebut, serapan gabah oleh Bulog meningkat sebesar 2 ribu persen dibandingkan tahun lalu. “Serapan Bulog meningkat 2 ribu persen. Dulu hanya 35 ribu ton, sekarang mencapai 800 ribu ton," kata Amran di hadapan Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri panen raya serentak di 14 provinsi, yang dipusatkan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin, 7 April 2025.