Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak pemerintah Jepang terlibat dalam program cetak sawah 3 juta hektare. Hal ini diucapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat bertemu Wakil Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Yoichi Watanabe di Tokyo, Selasa, 15 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketahanan pangan, Sudaryono menjelaskan, merupakan fokus utama presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan modern, seperti mekanisasi, peningkatan sumber daya manusia, serta penerapan teknologi canggih. Salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional yakni melalui program cetak sawah baru 3 juta hektare. Sudaryono mengklaim, proyek ini sudah dimulai dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada, termasuk lahan rawa. “Kami ingin menekankan pencetakan sawah tidak akan melibatkan deforestasi,” katanya, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 18 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sudaryono berharap, Indonesia dapat meningkatkan kerja sama di sektor pertanian dengan Jepang. Kerja sama ini terutama dalam bentuk ekspor-impor, pelatihan, dan transfer teknologi. Ia mengatakan, transfer teknologi dari Jepang dapat membuat produk hortikultura Indonesia dapat memenuhi standar kualitas internasional. “Saya kira, selama Anda sebagai Wakil Menteri Jepang positif menanggapi ini, saya pun dengan positif akan tanggapi ini,” kata Sudaryono kepada Yoichi.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, justru mengkritik janji presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan melanjutkan food estate, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Hal itu tercantum dalam bagian ke-2 Asta Cita subbab swasembada pangan.
Food estate, menurut Iqbal, justru bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang juga masuk dalam visi misi pasangan tersebut. Pasalnya, menurut dia, program itu berpotensi mendorong penggundulan hutan atau deforestasi. "Food estate dalam konteks ekonomi hijau merupakan solusi yang salah dan bertolak belakang," kata Iqbal kepada Tempo.
Pilihan editor: Dukung Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Gandeng 46 Perusahaan untuk Impor 1,3 Juta Ekor Sapi