Kementerian ESDM Sebut Penyaluran Biodiesel B35 ke Domestik Capai 11,34 Juta KL

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) menyebut penyaluran biodiesel B35 ke domestik mencapai 11,34 juta kilo liter (KL) per 12 Desember 2023. Bahan bakar nabati (BBN) ini disalurkan di 70 terminal bahan bakar minyak (TBBM). Sedangkan untuk ekspor, mencapai 144 ribu KL per November kemarin.

"Program ini bisa berjalan karena didukung 23 BU (badan usaha), 22 BU BBM, dan kapasitas terpasang pabrik biodiesel yang saat ini sekitar 19,95 juta KL," kata Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo dalam FGD Biodiesel dan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan di Indonesia yang disiarkan langsung melalui YouTube Indef pada Rabu, 13 Desember 2023.

Adapun B35 merupakan bahan bakar dengan presentase pencampuran BBN ke dalam BBM sebesar 35 persen. B35 kali pertama diluncurkan pada 1 Februari 2023. Edi menuturkan program mandatory BBN ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015.

Edi menyebut program mandatory biodiesel dengan program B35 dan target alokasi 13,15 juta KL pada 2023 setara penyaluran solar 226 ribu barel per hari. "Itu hemat devisa hingga Rp 161 triliun, peningkatan nilai tambah CPO jadi biodiesel lebih dari Rp 16 triliun," ujar Edi.

Selain itu, kata Edi, program B35  menyerap tenaga kerja lebih dari 1,6 juta orang. "Dan yang tidak kalah penting, penurunan emisi bisa lebih dari 32 juta ton CO2 ekuivalen."

Selanjutnya: Lebih lanjut, Edi mengklaim program biodiesel....

Lebih lanjut, Edi mengklaim program biodiesel ini berjalan baik karena salah satunya didukung insentif pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Insentif tersebut, kata dia, untuk menutup selisi kurang antara harga pasar atau HIP bakan bakar solar dengan HIP biodiesel. 

Sebelumnya,  Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan  Agribisnis Kementerian Perekonomian Musdhalifah Maschmud juga menuturkan program B35 bisa berjalan karena pemerintah memiliki BPDPKS yang diinisiasi pemerintah, pelaku usaha, dan petani sawit. Pengelolaan dana yang optimal oleh BPDPKS, menurut Musdhalifah turut menjaga harga crude palm oil (CPO). Sebab, dalam peak season, biasanya harga CPO menjadi rentan. 

"Untuk menjaga harga tersebut, BPDPKS perlu melakukan intervensi. Menyerap CPO yang diproduksi rakyat dan mempercepat peremajaan sawit rakyat agar di masa depan kita tetap memiliki sumber daya berkelanjutan dari keekonomian sawit," ungkap Musdhalifah di Kemenko Perekonomian, Selasa, 31 Januari 2023. 

Musdhalifah juga mengatakan penggunaan B35 tidak hanya unruk meningkatkan tingkat bauran energi baru terbarukan. Namun, turut mendukung terciptanya lapangan pekerjaan baru, penurunan emisi gas rumah kaca, menghemat devisa negara, hingga ditujukan agar masyarakat dapat menghirup udara lebih baik. 

Pilihan Editor: BPK Temukan 11 BUMN Bermasalah, Erick Thohir: Tidak Semua Kasus Hukum