Kementerian Pariwisata Minta Polri Tambah Personel di Kawasan Wisata

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan pihaknya telah meminta Kepolisian Daerah (Polda) Bali untuk menambah personel polisi khusus pariwisata. Hal itu dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak kriminal oleh turis asing yang akhir-akhir ini semakin meningkat.

"Waktu di Bali menghadiri Rakor, saya sampaikan bagaimana Polri juga mendorong ada lebih banyak lagi atau menambah lagi jumlah polisi wisata yang bisa berbahasa Inggris. Untuk memberikan rasa aman pada wisatawan yang berwisata di Indonesia," ucap Ni Luh dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Pariwisata, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.

Ni Luh menjelaskan, Kemenpar tidak memiliki otoritas atau kewenangan untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan kriminalitas yang dilakukan oleh para pelancong yang ada di Bali. Otoritas itu sepenuhnya hanya dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Meski begitu, kata dia, timnya akan terus memantau dan terus berkoordinasi dengan para penegak hukum. "Kita akan kolaborasi terus bagaimana supaya Bali ini citranya tidak terus diberitakan negatif secara internasional," kata dia.

Ni Luh juga menyinggung soal kebijakan bebas visa yang diduga menjadi pemicu banyaknya turis yang melakukan tindak kriminal. Ia mengakui aturan tersebut memang seperti pisau bermata dua. Di satu sisi bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), namun di sisi yang lain menjadi celah pelaku kejahatan untuk masuk ke Indonesia.

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Widi mengatakan kebijakan bebas visa tidak serta merta bisa ditutup lantaran kontribusinya terhadap peningkatan devisa cukup signifikan.