Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengatakan akan terus berusaha menyediakan akses air minum untuk masyarakat. Ia menegaskan bahwa upaya tersebut akan didukung dengan mendorong inovasi dalam pembiayaan, guna menciptakan model pendanaan yang berkelanjutan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Diana mengatakan salah satu inovasi pembiayaan adalah dengan menggunakan skema pendanaan bisnis ke bisnis atau B2B. Menurutnya, langkah tersebut akan mengurangi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tidak harus semuanya dengan APBN, kalau APBN yang diharapkan saya khawatir nanti tidak tercapai-capai karena APBN ini banyak yang harus diurusin," ujarnya dalam acara Closing Ceremony National Urban Water Supply Project (NUWSP) yang berlangsung di Auditorium Kementerian PU, Selasa, 19 November 2024.
Diana juga meyakini pemerintah daerah akan menemukan pola pendanaan yang berkelanjutan, sehingga Badan Usaha Milik Daerah yang mengurusi soal air dapat beroperasi dengan mandiri. "Bagaimana supaya daerah ini juga tidak dibebankan dengan adanya kenaikan-kenaikan tarif, ini kita upaya bersama," kata Diana.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menjalin kerja sama berbentuk utang dengan World Bank melalui program National Urban Water Supply Project (NUWSP). NUWSP adalah program nasional untuk mendukung pembangunan penyediaan air minum perkotaan dengan pembiayaan investasi yang inovatif dan kreatif. Kerja sama tersebut berakhir pada hari ini, 19 November 2024.
"Saat ini sudah closing ya. Ketika closing harusnya kita sudah ada kenaikan kinerja kita, manfaat yang ada di kita," imbuhnya.
Skema kerja sama tersebut telah menelan dana investasi sebesar US$100 juta, dengan realisasi lebih dari 1,6 juta rumah tangga telah mendapatkan akses yang lebih baik ke layanan air bersih. Angka tersebut melebihi target awal yang ditetapkan sebesar 1,2 juta rumah tangga. Namun, Diana menyampaikan bahwa dalam RPJMN 2020-2024, ditargetkan adanya tambahan 10 juta sambungan perpipaan untuk rumah tangga.
"Ini sudah terlaksana, tapi kalau dihitung-hitung hanya 16 persen dari target tersebut (RPJMN)," imbuhnya.
Diana menambahkan bahwa meskipun kerja sama ini sudah selesai, masih terbuka kemungkinan untuk melanjutkannya bersama World Bank. Saat ini, Kementerian PU sedang mengevaluasi dan menyusun langkah-langkah serta skema yang akan digunakan ke depannya.
"Kita selesaikan dulu kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan gitu. Ke depan untuk program-program ini mestinya kita masih harus mencapai 100 persen," imbuhnya.
Diana berujar dalam catatannya bahwa saat ini capaian akses air minum layak baru sebesar 91,72 persen. “Saya sih berharap 2030 bisa 100 persen, tapi 2045 ya Pak ya target kita ya, masih lama,” katanya
Selain itu, Diana juga membeberkan capaian akses air minum perpipaan yang baru mencapai 19,79 persen, sementara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN periode 2020 hingga 2024 sebesar 30,45 persen.
"Perpipaan itu kan masih di bawah 20 persen. Nah, ini yang harus kita perbaiki tata kelolanya," ujar Diana. "Berarti masih jauh dari 100 persen untuk perpipaan."
Pilihan Editor: Ombudsman Temukan Aspek Perizinan Jadi Potensi Maladministrasi dalam Tata Kelola Industri Kelapa Sawit
Foto 
