Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan sistem reimburse untuk pembayaran mitra program makan bergizi gratis (MBG) tidak berlaku lagi per Februari 2025. Dadan mengatakan BGN telah merancang sistem pembayaran pengganti.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Melalui virtual account dengan metode lumpsum," kata Dadan kepada Tempo saat ditanya mekanisme pengembalian pembayaran atau reimburse pada Rabu, 29 Januari 2025. Ia menyatakan para mitra makan bergizi gratis akan menerima pembayaran di rekening mereka secara serempak, alih-alih menalangi biaya operasional terlebih dahulu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kendati begitu, ia belum bisa mengungkap apakah penyaluran biaya operasional MBG akan dibayar langsung sesuai rancangan anggaran per bulan. Dadan mengklaim mekanisme secara rinci masih dibahas di internal Badan Gizi Nasional. "Sedang kami atur term-nya," ucap Dadan.
Hingga kini, program makan bergizi gratis sudah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi. Menurut Dadan, akan ada tambahan dua kali lipat mitra makan bergizi gratis yang menjadi SPPG di bulan Februari mendatang. Hal itu berarti akan ada setidaknya 468 SPPG yang harus dibayar di muka agar bisa menyiapkan kebutuhan makan bergizi gratis untuk bulan depan.
Adapun BGN memiliki anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini hingga akhir 2025 dengan target sasaran mencapai 15 juta penerima manfaat. Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan BGN melakukan percepatan untuk mencapai target 89 juta penerima program.
Sebelumnya, Dadan mengungkapkan bahwa akselerasi itu memerlukan biaya tambahan. Dia memperkirakan setidaknya lembaganya membutuhkan total Rp100 triliun untuk melaksanakan instruksi kepala negara tersebut. "Jadi Pak Presiden bertanya ke kami, kalau diajukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun," ucapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Januari 2025.
Pada kesempatan itu, Dadan mengklaim pemerintah sudah melakukan reimburse untuk mengganti modal produksi SPPG di tahap awal makan bergizi gratis. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk tidak lagi menggunakan sistem pembayaran yang sama untuk mitra makan bergizi gratis. "Kami sedang mengusahakan. Mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan.
Novali Panji berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Foto 
