Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat kesepakatan senilai Rp 3,9 triliun dari 579 kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pelaku usaha besar selama periode kabinet baru Prabowo Subianto. Kesepakatan ini melibatkan 158 usaha besar dan 389 UMKM di seluruh Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami melihat bahwa investasi yang masuk dalam negeri yang di bawah koordinasi kami ini, juga harus memberikan kontribusi kepada perkembangan UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, melalui keterangan tertulis, Kamis, 12 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejak diterbitkan Peraturan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menangah di Daerah, BKPM mencatat telah tercapai 2.546 kesepakatan antara usaha besar dengan pelaku UMKM di daerah. Kesepakatan tersebut bernilai sebesar Rp 15,9 triliun, dengan melibatkan 725 usaha besar dan 1.505 UMKM.
Rosan mengatakan, lembaganya akan mengutamakan dan pengupayakan agar UMKM dapat meningkatkan produktivitas sehingga dapat memperbesar perannya dalam perekonomian nasional. Mengingat, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,51 persen. Selain itu, Rosan juga menyoroti peran UMKM sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar dengan total 97 persen tenaga kerja.
“Kontribusi UMKM dalam ekspor memang relatif masih kurang optimal, masih 16 persen, tapi kami akan terus mendorong UMKM agar pertumbuhan dan perannya makin meningkat,” kata dia.
Rosan menuturkan, kolaborasi antara pelaku usaha besar dan pelaku UMKM dalam bentuk kemitraan ini berlandaskan pada prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
“Upaya ini terus didorong oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM dengan menyinergikan kebijakan hilirisasi industri dengan pemberdayaan pelaku UMKM agar masuk ke dalam rantai pasok industri, sehingga pelaku UMKM juga dapat turut andil dalam hilirisasi investasi strategis,” ucap Rosan.
Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu, program kemitraan investasi ini merupakan wujud implementasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Foto 
