Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Titiek Soeharto mengatakan komisi akan kembali memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke gedung Parlemen untuk memberikan jawaban terkait dalang di balik pemasang pagar laut di Tangerang, Banten.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"KKP masih utang sama kita untuk menjelaskan itu. Nah nanti di the next meeting sebelum puasa, KKP harus mengungkap siapa di balik semua ini," ucap Titiek Soeharto saat ditemui di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menuturkan, DPR akan meminta Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono untuk membuka dengan gamblang nama pemilik dan juga orang-orang yang terlibat dalam pemagaran laut di tersebut. Menurutnya, publik berhak mengetahui sosok yang diduga hendak menguasai ruang laut.
"Ini laut kan bukan punya perorangan, bukan punya koperasi. Ini kan milik negeri ini. Enggak ada yang berhak mager-magerin itu, mengkapling-kapling tanpa aturan," ujarnya.
Tak hanya itu, Titiek Soeharto juga akan meminta KKP untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang ditimbulkan dari adanya pagar di atas perairan utara Jakarta itu. Termasuk mengganti biaya yang digunakan untuk membongkar pagar.
"Selama ini kan pencabutan itu dari swadaya ya, pemerintah. Ini harus diganti dong, mereka tanggung jawab," kata Titiek Soeharto.
Sebelumnya, DPR telah memanggil KKP untuk membahas pagar laut pada 23 Januari lalu. Saat itu, Menteri KKP meminta waktu 20 hari untuk menyelesaikan penyelidikan. Namun, hingga pagar sepanjang 30,16 itu selesai dibongkar pada Kamis, 13 Februari 2025, KKP belum mengumumkan nama tersebut dan penyelidikan masih berlangsung.