Apa Konsekuensi BI Memborong SBN Tahun Depan?

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (ketiga dari kiri) didampingi Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (ketiga dari kanan) serta para Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono (kedua dari kiri), Juda Agung (kedua dari kanan), Aida S. Budiman (kiri), dan Filianingsih Hendarta (kanan), berbincang sebelum menyampaikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, 18 Desember 2024. ANTARA/Aprillio Akbar 

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan utang, BI akan membeli SBN dari pasar sekunder senilai Rp 150 triliun melalui mekanisme bilateral debt switch. Langkah ini memungkinkan pertukaran SBN yang jatuh tempo dengan SBN reguler bertenor panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal pemerintah. Mekanisme ini diatur dalam kesepakatan bersama Menteri Keuangan dan BI berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/ KEP.GBI/2020 tanggal 7 Juli 2020 sebagaimana diubah dengan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan BI Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.BI/2020 (SKB II) tanggal 20 Juli 2020, yang akan jatuh tempo pada 2025.

Langkah ini sebetulnya bukan hal baru. Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan burden sharing dengan pembelian SBN di pasar perdana oleh BI untuk mendanai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada 2020, BI membeli SBN senilai Rp 473,42 triliun, yang berlanjut hingga 2021 dengan total Rp 358,32 triliun. Setelah pandemi mereda, kebijakan ini dihentikan untuk menjaga independensi BI dan menghindari potensi tekanan inflasi yang lebih besar. Karena itu, sejak 2021 BI hanya bisa membeli SBN di pasar sekunder.

Namun kebijakan ini bukan tanpa risiko. Ekonom Yusuf Rendy Manilet menilai langkah ini dapat mengoptimalkan likuiditas sistem perbankan, mengendalikan inflasi, serta menstabilkan pasar dan nilai tukar rupiah. Selain itu, kebijakan ini bisa mencegah volatilitas yang bisa merugikan investor.

Meski demikian, menurut Yusuf, BI perlu berhati-hati terhadap eksposur risiko utang yang besar. Sebab, hal ini akan mempengaruhi keseimbangan keuangan bank sentral. "Skema ini tentu perlu dirancang dengan saksama untuk memastikan distribusi beban fiskal yang adil dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kredibilitas dan efektivitas kebijakan moneter BI," ujarnya kepada Tempo, Ahad, 29 Desember 2024.

Tanpa pembelian SBN oleh BI, ekonom senior Bright Institute, Awalil Rizky, mengatakan pembiayaan defisit anggaran memang menjadi sulit. SBN yang masih dipegang BI bahkan memberikan jaminan kepada investor, termasuk pihak asing dan bank, sehingga lebih mudah diterima pasar. Namun langkah BI memborong kembali SBN membuat kepemilikan obligasi pemerintah makin melonjak, baik secara nominal maupun persentase terhadap total SBN yang diperdagangkan.

Per 23 Desember 2024, BI memiliki 25,81 persen dari total SBN domestik yang diperdagangkan atau sekitar Rp 1.557,24 triliun. Ditambah dengan SBN yang tidak diperdagangkan, sekitar Rp100 triliun, total kepemilikan BI lebih besar lagi. Dibandingkan kepemilikan pada akhir 2019, BI hanya memiliki Rp 273,21 triliun atau 9,93 persen dari SBN domestik yang diperdagangkan.

"Kepemilikan BI atas SBN sudah telanjur sangat banyak. Semestinya secara perlahan dikurangi, minimal dalam hal porsinya," tutur Awalil kepada Tempo, Ahad, 29 Desember 2024. Sebab, kepemilikan yang besar membuat pemerintah makin bergantung pada dukungan BI untuk pembiayaan defisit anggaran. Hal ini berpotensi mengurangi disiplin fiskal dan menambah beban bagi BI.

Awalil menjelaskan, kepemilikan SBN yang besar mengurangi fleksibilitas BI dalam mengambil kebijakan moneter lain. Kondisi ini juga meningkatkan eksposur BI terhadap risiko pasar, seperti fluktuasi suku bunga atau nilai tukar. Jika terjadi guncangan eksternal, portofolio BI bisa menjadi rentan dan mengancam stabilitas keuangan. Karena itu, BI perlu lebih berhati-hati mengatur eksposur risiko sehingga dapat membatasi opsi dalam mengelola likuiditas dan stabilitas ekonomi.

Ketergantungan pemerintah kepada BI, terutama setelah masa pandemi, menurut Awalil, berpotensi mempengaruhi kredibilitas BI sebagai otoritas independen. Imbasnya, langkah memborong SBN dapat melemahkan kepercayaan pasar keuangan terhadap kebijakan BI. "Independensi BI sudah cukup terganggu sejak masa pandemi. Meski ada pembenaran kondisi darurat, rencana kebijakan 2025 itu sedikit memaksa," ucapnya.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan skema debt switch menjadi salah satu opsi memitigasi risiko penerbitan kembali surat utang yang jatuh tempo. Namun ia menegaskan bahwa langkah ini hanya solusi jangka pendek. "Debt switch tidak menyelesaikan masalah utang, tapi hanya menunda jatuh tempo," ucapnya kepada Tempo, Ahad, 29 Desember 2024.

Terlebih Josua berpandangan langkah memperpanjang tenor utang akan meningkatkan total bunga yang harus dibayar. Terutama jika suku bunga di masa depan meningkat. Walhasil, kebijakan tersebut akan membebani pemerintahan yang akan datang.

Selain itu, debt switch bergantung pada kondisi pasar obligasi, termasuk tingkat bunga dan minat investor terhadap SBN pemerintah. Jika kondisi pasar memburuk, Josua memperkirakan ada kemungkinan pemerintah harus menawarkan bunga yang lebih tinggi untuk menarik pembeli.

Karena itu, Josua mendorong pemerintah menerapkan strategi jangka panjang, antara lain dengan memperkuat penerimaan negara, efisiensi belanja, dan kebijakan pro-investasi untuk mengurangi ketergantungan pada utang baru. Rasio utang terhadap PDB juga harus dijaga agar tetap terkendali.

Dosen ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memperingatkan risiko crowding out akibat dominasi SBN dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia di pasar. Dua instrumen ini kerap menyerap dana investor dari sektor riil dan aktivitas pasar modal sehingga menghambat investasi jangka panjang. Wijayanto menyebut kondisi ini sebagai tanda dehidrasi fiskal, yaitu melemahnya keuangan negara akibat ketergantungan pada utang berbunga tinggi. "Negara berutang ibarat orang haus minum air laut. Makin diminum justru makin haus dan berisiko dehidrasi hingga kematian. Pemerintah dan BI perlu segera mengubah strategi pengelolaan utang agar lebih berkelanjutan," ujarnya. ●