Calon Penyelamat Sritex: Haji Isam hingga Danantara

Kuasa hukum Bank Negara Indonesia—yang punya tagihan utang ke Sritex Rp 2,994 triliun—adalah yang mengusulkan manajemen Sritex dan kurator bersemuka untuk membahas keinginan masing-masing. Kreditor berharap pertemuan debitor dengan kurator bisa memberikan solusi. Sebelumnya, kurator mengaku sulit menjumpai manajemen kunci dan pemilik lama untuk mengambil alih perusahaan. “Kurator kini sudah bertemu dan berkomunikasi dengan manajemen dan pemilik,” ucap Denny Ardiansyah, perwakilan kurator, ketika dihubungi pada Jumat, 21 Februari 2025.  

BNI mulanya diminta pemerintah memimpin kreditor mendorong opsi going concern. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan langsung permintaan tersebut. “Tadi saya berbicara dengan manajemen Sritex supaya going concern tetap terjaga," ujar Airlangga sehari setelah upaya banding Sritex ditolak pada pertengahan Desember 2024. Ia juga berbicara dengan BNI untuk memimpin para kreditor agar setuju terhadap rencana pemerintah menjaga lapangan kerja.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto membahas opsi penyelamatan Sritex di Istana Kepresidenan, Jakarta, 29 Oktober 2024. Antara/Hafidz Mubarak A

Ditugasi memimpin kreditor untuk mengegolkan opsi kelangsungan usaha, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyebutkan bank pelat merah itu bakal berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah dan kreditor lain. “Kami akan terus berkoordinasi, termasuk dengan pemerintah, manajemen Sritex, dan lembaga lain, untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengkaji going concern Sritex,” katanya dalam keterangan tertulis pada 20 Desember 2024. 

Baru dalam persamuhan manajemen Sritex dengan kurator pada awal Februari 2025 muncul proposal going concern dari Sritex. Manajemen, menurut seorang penegak hukum, menyodorkan tawaran agar mereka bisa mendapatkan opsi kelangsungan usaha secara parsial.

Manajemen berharap bisa tetap mengoperasikan dua perusahaan, yaitu fasilitas utama yang berada di PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex 1 dan 2 di Sukoharjo serta pabrik PT Primayudha Mandirijaya di Boyolali, Jawa Tengah.

Dua pabrik ini, menurut manajemen, masih bisa beroperasi untuk memenuhi hak-hak karyawan yang masih bekerja. “Tapi modal kerjanya sudah enggak ada," ucap penegak hukum ini. "Tidak ada untungnya dan tidak cukup buat memulihkan piutang kreditor." Lantaran dianggap tidak menjanjikan, proposal tersebut ditolak. 

Pemerintah sebetulnya sudah mengantisipasi penampikan opsi tersebut. Seorang bankir yang menjadi salah satu kreditor Sritex mengungkapkan, pemerintah berupaya mencari investor baru untuk mengambil alih Sritex sebagai opsi penyelamatan.

Nama pengusaha tambang batu bara dan sawit asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, mencuat sejak akhir 2024 sebagai calon “penyelamat” Sritex. Pemerintah disebut meminta Isam menebus Sritex agar perusahaan itu bisa diselamatkan dari kepailitan dan tidak ada gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di industri tekstil—salah satu sektor padat karya andalan pemerintah. 

Namun nama Isam rontok di awal. Seorang anggota kabinet menuturkan, Isam tak sanggup mengambil alih Sritex. Kuasa hukum Isam, Junaidi Tirtanata, belum menjawab pertanyaan Tempo yang diajukan pada Jumat, 21 Februari 2025, tentang kliennya yang disebut diminta “menyelamatkan” Sritex. 

Sebagai ganti, anggota kabinet itu menambahkan, pemerintah menyiapkan sebuah badan usaha milik negara untuk menyelamatkan Sritex. Caranya adalah membeli semua aset Sritex, yaitu SRIL sendiri, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, ketika kurator melelang aset-aset perusahaan tersebut nantinya. “Estimasi satu paket aset Sritex sekitar Rp 3 triliun,” ucap anggota kabinet ini.

Rupanya, angka estimasi ini keluar dari hasil penilaian aset sebelumnya. Kantor jasa penilai publik sudah menilai semua aset Sritex dan tiga perusahaan afiliasinya pada 2023. 

Saat itu penilaian berlangsung untuk keperluan kreditor. Bank-bank pemberi utang Sritex sebelumnya tidak memegang jaminan. Kebanyakan dari mereka menggelontorkan utang dengan “jaminan” kontrak dan piutang usaha yang dipegang Sritex. 

Baru pada 2023, sebagai bagian dari homologasi restrukturisasi utang Sritex setahun sebelumnya, semua aset perusahaan dinilai untuk dijadikan jaminan kepada kreditor. Belum selesai pengikatan aset ini, Sritex sudah dinyatakan pailit. “Walaupun sudah ada bank yang pegang jaminan aset,” ujar seorang penegak hukum yang mengetahui proses kepailitan Sritex. 

Dari penaksiran tersebut, nilai Sritex 1 dan 2 diperkirakan mencapai Rp 6,6 triliun. Sedangkan nilai PT Bitratex sebesar Rp 1,3 triliun, PT Sinar Pantja Rp 1,2 triliun, dan PT Primayudha Rp 800 miliar atau yang paling rendah. “Total nilai empat perusahaan pada saat itu hampir Rp 10 triliun. "Tapi ini nilai pasar," kata penegak hukum yang sama. "Termasuk kendaraan, mesin, dan bangunan.” 

Pemerintah, menurut anggota kabinet tersebut, sudah mengetahui nilai aset Sritex itu. Pemerintah kemudian menaksir nilainya kini Rp 3 triliun karena aset-aset perusahaan telah menyusut dimakan usia. “Dan ada indikasi penilaian yang dulu overvalued,” tutur pejabat tersebut.  

Skenario BUMN menebus aset Sritex menjadi pemilik raksasa tekstil tersebut, pejabat ini melanjutkan, mungkin baru bakal dieksekusi setelah semua perusahaan pelat merah bernaung di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sritex, dia menjelaskan, akan menjadi salah satu investasi pertama badan pengelola BUMN tersebut. “Tapi ini masih dalam tataran diskusi,” ujar pejabat tersebut. 

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza mengakui ada pembahasan untuk menugasi BUMN mengambil alih Sritex demi menyelamatkan industri tekstil nasional agar tidak karam. Namun dia tak menjelaskan lebih rinci ihwal BUMN yang ditugasi dan skemanya. "Opsi yang muncul waktu itu adalah ikut terlibatnya entitas BUMN dalam proses penyelamatan Sritex,” kata Faisol pada Jumat, 21 Februari 2025. “(Namun) opsi-opsi yang lain masih sangat terbuka.” 

Perhatian pemerintah, Faisol menerangkan, adalah bagaimana menyelamatkan Sritex yang sudah lama berdiri dan menjadi tulang punggung industri tekstil nasional. Jika skenario itu berjalan, semua kreditor Sritex harus rela berbagi, berapa pun aset perusahaan laku kelak. Mereka mesti membaginya prorata sesuai dengan tagihan masing-masing. Artinya: Sritex masih bisa selamat, tapi dengan pemilik baru, yakni negara.  ●