Konsekuensi Menghentikan Impor Pangan

Perbesar

Bongkar buat jagung impor asal Brasil dari atas Kapal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, 2016. TEMPO/STR/Budi Purwanto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pemerintah berencana menghentikan impor komoditas tahun ini karena percaya diri mencapai swasembada.
Menteri Pertanian yakin swasembada pangan bisa terwujud meski selama enam tahun belakangan angka impor beras terus naik.
Penghentian impor tanpa dibarengi kemampuan memenuhi kebutuhan di dalam negeri hanya akan memicu lonjakan harga pangan.

SEJAK kembali menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman berulang kali mengungkapkan targetnya ihwal swasembada pangan. Amran optimistis Indonesia bisa menghentikan impor sejumlah komoditas pangan, khususnya beras dan jagung.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemerintah menargetkan jumlah produksi beras pada 2025 mencapai 32,8 juta ton. Angka tersebut meningkat hampir 2 juta ton dibanding hasil produksi pada 2024 yang tercatat sebesar 30,34 juta ton. Amran mengatakan Presiden Prabowo Subianto dengan misi Asta Cita menginstruksikan pemenuhan kebutuhan pangan dari dalam negeri secepatnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Seperti arahan Bapak Presiden, kita harus mewujudkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau semua kabupaten bergerak, target ini pasti terwujud," ucap Amran di Bangkalan, Jawa Timur, seperti dikutip dari keterangan resmi pada Selasa, 7 Januari 2025. Ia pun yakin tahun ini Indonesia bisa bebas dari impor beras karena produksi dalam negeri diproyeksikan meningkat.

Merujuk pada Kerangka Sampel Area Padi Badan Pusat Statistik, potensi produksi beras pada Januari dan Februari 2025 masing-masing sebesar 1,2 juta ton dan 2,08 juta ton. Proyeksi produksi padi tahun ini lebih besar dibanding realisasi produksi beras pada periode yang sama tahun lalu, yakni 0,86 juta ton pada Januari dan 1,35 juta ton pada Februari.

Sedangkan produksi beras nasional cenderung terus menurun sejak enam tahun lalu. Sebagai gambaran, produksi beras nasional pada 2018 sebesar 33,9 juta ton, tapi kemudian jeblok menjadi 30,34 juta ton pada 2024.

Baca:

Akibatnya, impor harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Untuk memenuhi kebutuhan beras sebesar 31,2 juta ton, pemerintah mengimpor 3,85 juta ton beras pada 2024.

Dalam beberapa tahun terakhir, volume impor beras juga terus meningkat. Pada 2022, misalnya, impor beras hanya sebesar 420 ribu ton, tapi kemudian angkanya melonjak pada 2023 menjadi 3,06 juta ton dan menembus 3,85 juta ton pada 2024. Besarnya volume impor beras inilah yang mengantarkan Indonesia sebagai salah satu negara importir beras terbesar di dunia.

Namun Amran tetap yakin produksi beras nasional dapat meningkat tahun ini dengan berbagai program yang dilaksanakan Kementerian Pertanian. Beberapa program itu adalah optimalisasi lahan seluas 500 ribu hektare dan pencetakan sawah baru seluas 700 ribu hingga 1 juta hektare per tahun.

Formula yang sama diterapkan terhadap komoditas jagung. Kementerian Pertanian menyiapkan 3,7 juta hektare lahan untuk menggenjot produksi jagung. "Akan dimulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, Jambi, dan seterusnya," ujar Amran saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Selasa, 22 Oktober 2024.

Beras impor dari Pakistan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 22 November 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada 30 Desember 2024, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah sepakat tidak mengimpor empat komoditas pangan strategis. Empat komoditas pangan itu meliputi beras, jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi.

Seminggu kemudian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengadakan rapat lanjutan yang dihadiri perwakilan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, serta Asosiasi Pedagang Jagung Indonesia. Rapat itu memutuskan mengubah harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen dan jagung.

Pemerintah akan menaikkan HPP gabah kering panen dari sebelumnya Rp 6.000 per kilogram menjadi Rp 6.500 per kilogram. Sedangkan HPP jagung dinaikkan dari Rp 5.000 per kilogram menjadi Rp 5.500 per kilogram. Kenaikan HPP gabah akan resmi berlaku mulai 15 Januari 2025. Sedangkan kenaikan HPP jagung berlaku efektif mulai 1 Februari 2025.

Khusus untuk jagung, Zulkifli tak menampik bahwa ada potensi kekurangan pasokan, khususnya untuk pakan ternak. Jika produksi dalam negeri tidak mencukupi, kata dia, pemerintah akan membuka keran impor gandum khusus pakan ternak. "Pengganti jagung pakan nanti adalah gandum impor. Itu harganya murah. Ini harus dirapatkan soal berapa kebutuhannya," kata dia.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengimbuhkan, kebijakan ini bertujuan memastikan hasil panen petani lokal terserap dengan harga yang lebih baik. HPP yang ditetapkan akan menjadi harga acuan Bulog dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah. Mengingat pemerintah berkomitmen menghentikan impor sepanjang tahun ini, Bapanas menugasi Bulog menyerap cadangan beras sebanyak 3 juta ton pada 2025.

Arief menuturkan pemerintah belum memutuskan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras, baik jenis medium maupun premium. Saat ini HET beras medium Rp 12.500-13.500 per kilogram dan HET beras premium Rp 14.900-15.800 per kilogram, bergantung pada zonasi.

Namun, untuk menstabilkan harga beras, Bapanas telah menginstruksikan Bulog tetap melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk operasi pasar. Selain itu, menyalurkan bantuan pangan beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, ihwal penghentian impor jagung, gula, dan garam, Arief yakin produksi komoditas tersebut di dalam negeri dapat didorong dengan memperbarui varietas yang ditanam serta membangun dan memperbaiki irigasi untuk menopang ketersediaan air. Pemerintah juga berencana meningkatkan penyaluran pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton untuk lahan seluas sekitar 2 juta hektare.

Aktivitas bongkar-muat gula mentah dari Brasil di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 22 November 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan saat ini stok cadangan beras pemerintah sebesar 2 juta ton. Badan usaha milik negara ini juga akan memaksimalkan penyerapan hasil panen dalam negeri, terutama dengan adanya kenaikan harga gabah. Bulog mendapat subsidi bunga dari Himpunan Bank Milik Negara sebanyak Rp 22 triliun.

Dengan adanya stok cadangan beras di gudang Bulog, guru besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andrea, berpandangan bahwa penghentian impor tahun ini bisa dilakukan. Pasalnya, stok beras untuk 2025 masih ditopang oleh impor pada 2024 yang jumlahnya besar.

"Tapi kondisi tersebut juga menunjukkan kebijakan menghentikan impor beras tahun ini tak mungkin berkelanjutan," ucapnya. Kalaupun stok beras tahun ini aman, ia memprediksi stok awal pada 2026 berkurang karena pemenuhannya bergantung pada produksi beras 2025. Agar penghentian impor dapat berlanjut, kata Dwi, pemerintah harus terus menggenjot produksi di atas 4 persen atau setara dengan 2-3 juta ton beras.

Peneliti dari lembaga kajian kebijakan Next Policy, Shofie Azzahrah, pun ragu terhadap ambisi pemerintah menyetop impor sejumlah komoditas pangan strategis, khususnya beras. Sebab, apabila impor beras dihentikan, pemerintah harus memastikan angka konsumsi sebanyak 33,7 juta ton pada 2025 dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri.

Padahal, selama dua tahun terakhir, kata Shofie, produksi beras dalam negeri sulit memenuhi kebutuhan tersebut. "Jika tidak terpenuhi, potensi kelangkaan bisa terjadi setelah impor beras dihentikan dan menimbulkan kenaikan harga," ucapnya kepada Tempo, Selasa, 7 Januari 2025.

Potensi terjadinya kelangkaan beras, menurut dia, juga muncul bila tak ada perbaikan kinerja produksi di dalam negeri. Kekurangan stok yang memicu kenaikan harga beras pernah terjadi pada awal 2024, ketika jumlah produksi turun karena El Niño, padahal saat itu tingkat konsumsi relatif stabil.

Shofie juga mewanti-wanti soal komoditas jagung yang banyak digunakan untuk pakan ternak. Dia menilai penghentian impor komoditas itu wajib diiringi peningkatan produksi di Tanah Air. Sebaliknya, bila produksi dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan domestik tapi pemerintah berkukuh menghentikan impor, harga jagung bisa meroket serta mengerek harga unggas dan produk turunannya, seperti telur.

Selain itu, ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, mengatakan defisit dapat terjadi terhadap komoditas gula konsumsi. Tahun 2025, pemerintah membidik produksi gula konsumsi mencapai 2,58 juta ton atau naik dari proyeksi produksi pada tahun 2024 yang diperkirakan sebesar 2,46 juta ton. Stok akhir tahun ini akan menjadi stok awal tahun sebesar 1,47 juta ton.

Namun Khudori memperkirakan stok gula konsumsi itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama enam bulan atau sampai Juni 2025. Sedangkan musim giling tebu pabrik gula dalam jumlah kecil baru dimulai pada Mei 2025 dan dalam jumlah besar mulai pada bulan berikutnya.

Musim giling tebu biasanya berlangsung sampai Oktober atau November tiap tahun. Namun pasokan gula hasil giling tebu memerlukan waktu untuk masuk ke pasar sekitar satu bulan. "Kalau pemerintah bertahan dengan stok yang ada, titik kritisnya di situ," ucap Khudori. ●