Jejak Koperasi dan Korporasi di Program Makan Bergizi Gratis

Jika jadi terlibat dalam program makan bergizi gratis, Aun mengatakan, KPBS bisa meningkatkan jumlah produksi susu pasteurisasi hingga 20 ton per hari tanpa investasi baru. Jika ada modal tambahan, angka produksinya bisa menjadi 40 ton per hari. Namun, jika diminta meningkatkan kualitas produk menjadi susu ultra-high temperature (UHT) atau susu yang diproses dengan suhu ultratinggi, KPBS belum sanggup. “Investasinya besar,” ujar Aun. 

Lain lagi dengan Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan di Pasuruan, Jawa Timur. Koperasi yang bisa menampung 100 ton susu segar per hari ini berharap ada tambahan fasilitas pemerintah berupa pinjaman modal. Dengan demikian, menurut Ketua KPSP Setia Kawan Sulistyanto, koperasi yang terlibat dalam program itu bisa meningkatkan skala bisnis, misalnya dengan memproduksi susu UHT. "Kami sudah 50 tahun lebih ingin memproduksi susu UHT." 

Pemerintah telah berkomunikasi dengan Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) mengenai rencana pelibatan koperasi dalam rantai pasok makan bergizi gratis. Asosiasi ini menaungi 62 koperasi yang tersebar di Pulau Jawa. Setiap hari GKSI menampung 1,3 juta kilogram susu dari 55 ribu peternak. 

Ketua Umum GKSI Dedi Setiadi mengatakan sudah mendapat informasi tentang rencana tahap penyediaan susu untuk program makan bergizi gratis. Jumlah itu akan terus meningkat secara bertahap, yakni 3 juta pak untuk Januari-April 2025, 6 juta pak buat Mei-Juni 2025, serta 15 juta pak untukJuli-September 2025. “Akan meningkat terus,” ucapnya. Kapasitas satu pak susu dirancang berbeda. Siswa taman kanak-kanak hingga sekolah dasar akan mendapat susu 125 mililiter, sementara jatah siswa sekolah menengah 200 mililiter. 

GKSI, Dedi menambahkan, sedang menghitung kembali kemampuan penyediaan susu siap konsumsi setiap hari anggotanya sembari menunggu informasi mengenai spesifikasi susu untuk program makan bergizi gratis dari pemerintah. Saat ini GKSI memiliki dua pabrik susu UHT di Bandung dan Boyolali, Jawa Tengah. GKSI juga memiliki mitra industri pengolahan susu. Pada akhir pemerintahan Joko Widodo, GKSI terlibat dalam beberapa uji coba program makan bergizi gratis, seperti di Tangerang dan Cilegon, Banten; Salatiga, Solo, Tegal, dan Kudus, Jawa Tengah; serta Cirebon, Jawa Barat.   

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan akan memperkuat peran koperasi dalam program makan bergizi gratis. Koperasi bisa memegang beberapa peran, dari menjadi satuan pelayanan hingga menangani pengadaan bahan pangan. Yang akan terlibat antara lain koperasi penyedia dapur dan manajemen sumber daya manusia, koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi produsen, koperasi unit desa, serta koperasi pasar. 

Kementerian Koperasi telah meninjau dan menyiapkan tiga koperasi untuk proyek percontohan program makan bergizi gratis. Koperasi itu adalah Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis Pesantren Lampung SKD, serta Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat SAE Pujon di Malang, Jawa Timur.

Pihak ketiga, seperti koperasi, badan usaha milik desa, dan perusahaan swasta, akan memegang peran dalam proses bisnis makan bergizi gratis. Namun satuan pelayanannya akan dikelola Badan Gizi Nasional. Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran sebesar Rp 7-10 miliar per tahun. Sebanyak 85 persen dari anggaran itu digunakan untuk membeli bahan baku dan sisanya buat kebutuhan operasional. 

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bakal segera mengumumkan syarat dan cara bagi para calon mitra program makan bergizi gratis. “Akan dibuka di website, siapa pun yang hendak jadi mitra daftar di situ,” katanya. Dadan mengatakan kemitraan ini juga akan memiliki banyak skema. “Mungkin akan ada yang CSR (tanggung jawab sosial perusahaan/corporate social responsibility), atau mau jual produk.”

Bukan hanya koperasi, dua perusahaan teknologi, yaitu PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan PT Grab Teknologi Indonesia, mengadakan uji coba program makan bergizi gratis di beberapa daerah. GoTo meluncurkan proyek itu sebagai program CSR pada Kamis, 7 November 2024, dengan target penyaluran 3 juta porsi. Pada 20 Mei 2024, GoTo juga menjalankan uji coba yang menjangkau 10 ribu siswa di 31 sekolah pada 13 kota/kabupaten. 

Sementara itu, Grab bersama OVO menguji coba program makan bergizi gratis di tiga wilayah selama 90 hari sepanjang September-Desember 2024. Uji coba ini mencakup tujuh sekolah dasar dan sembilan usaha mikro-kecil-menengah (UMKM) atau koperasi sebagai sub-dapur umum serta diperuntukkan bagi siswa dan guru. Selama uji coba, Grab mengukur dampak terhadap gizi anak sekolah dan dampak sosial-ekonomi program tersebut. 

GoTo dan Grab menerapkan skema yang mirip. Pihak sekolah akan memesan makanan dari mitra UMKM melalui aplikasi pengantaran masing-masing perusahaan. Setelah itu, makanan diantar dari UMKM ke sekolah tujuan oleh mitra pengemudi. Namun Grab menerapkan dua metode dalam uji coba ini, yakni menggunakan kotak makan baja tahan karat (stainless steel) dan metode prasmanan yang mengharuskan siswa membawa alat makan mandiri. Setiap perusahaan menggunakan acuan harga Rp 15 ribu per porsi. 

Dari hasil uji coba itu, GoTo, yang menggandeng lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance, menyatakan program makan bergizi gratis menambah rata-rata tiga tenaga kerja pada UMKM yang terlibat. Pendapatan UMKM pun naik 33,7 persen per bulan dibanding sebelum uji coba. Di sisi lain, pendapatan bersih mitra pengemudi naik 17 persen. Adapun pengukuran dampak yang dilakukan Grab bersama Center of Reform on Economics Indonesia menunjukkan adanya peningkatan pendapatan UMKM dan koperasi 10 kali lipat berkat program ini, juga pembukaan lapangan kerja bagi warga di sekitar lokasi uji coba. 

Di luar soal makanan, sudah ada perusahaan yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk menyalurkan gas bumi demi mendukung program makan bergizi gratis, yakni PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Perusahaan gas pelat merah ini telah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi yang berlaku mulai 2 Desember 2024. PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan bagi satuan pelayanan gizi. 

Peneliti Next Policy, Dwi Raihan, mengatakan pelibatan banyak pihak bisa menjadi bentuk desentralisasi program makan bergizi gratis. Namun, dia menambahkan, pemerintah harus transparan dalam pemberlakuan syarat perusahaan yang dapat terlibat dalam program ini sehingga tidak dikuasai segelintir pihak. “Transparansi penting untuk menekan korupsi dan nepotisme.”

Adapun Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan hal terpenting dalam program ini adalah rantai pasok bahan baku dan operasional teknis. Selain itu, pemerintah harus memberikan harga yang adil dalam pengadaan kemitraan program ini. “Saya khawatir vendor atau petani tidak mendapat margin keuntungan adil karena bujet per porsinya dipangkas,” tuturnya.