Impor Sapi Makan Bergizi Gratis

Perbesar

Penumpang Gelap Makan Bergizi Gratis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pemerintah mengubah regulasi impor sapi demi menopang program makan bergisi gratis.
Impor sapi dari negara-engara endemik penyakit mulut dan kuku.
Perubahan regulasi impor akan memperburuk tata kelola peternakan.

AKROBAT aturan guna memuluskan program makan bergizi gratis berpotensi menimbulkan banyak kerugian. Kebijakan tergesa-gesa merealisasi janji kampanye Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden lalu itu memberi ruang yang lebar bagi para pemburu rente yang bisa membuat program tersebut berantakan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Salah satu langkah terburu-buru pemerintah bisa dilihat dari perubahan regulasi impor sapi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016. Dua peraturan itu berisi ketentuan yang menyatakan impor produk hewan hanya dapat dilakukan dari negara serta zona yang bebas dari penyakit mulut dan kuku ternak ataupun negara yang belum bebas penyakit itu tapi sudah memiliki program pengendalian resmi dan diakui badan kesehatan hewan dunia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dengan populasi sapi hanya 17,6 juta, Indonesia memang mau tak mau harus mendatangkan sapi tambahan dari luar negeri. Sapi-sapi itu nantinya bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein masyarakat dalam program makan bergizi gratis. Karena itu, pemerintah menargetkan impor 1 juta sapi dalam lima tahun ke depan.

Tapi pelonggaran ketentuan tentang negara asal sapi bisa menimbulkan persoalan lebih pelik di kemudian hari. Jika dilakukan tanpa mekanisme pengawasan dan seleksi ketat, revisi ini berisiko membahayakan kesehatan masyarakat dan memperburuk tata kelola sektor peternakan di Tanah Air. Sebab, setelah aturannya direvisi, importir berpeluang mendatangkan sapi-sapi dari negara endemis penyakit mulut dan kuku seperti Brasil, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara.

Pemerintah tak boleh melupakan kematian hampir 13 ribu sapi akibat penyakit mulut dan kuku (PMK) yang merebak pada 2022. Padahal wabah penyakit ternak itu terakhir kali terdeteksi di Indonesia pada awal 1990-an. Cita-cita pemerintah memperbanyak populasi sapi potong dan sapi perah di Indonesia malah bisa berujung kegagalan.

Selain itu, skema pengelolaan sapi-sapi tersebut nantinya belum terang benar. Dalam sejumlah sosialisasi kepada pengusaha dan peternak, pemerintah mengemukakan beberapa opsi, seperti kerja sama pengelolaan antara perusahaan dan peternak anggota koperasi. Namun skema ini belum secara detail mengatur sistem bagi hasilnya nanti.

Bisa-bisa para peternak yang merawat dan membesarkan sapi-sapi impor itu tak kebagian apa-apa karena keuntungannya dinikmati segelintir orang. Terlebih sampai saat ini pemerintah belum bisa memastikan skema penyerapan produk daging dan susu yang digunakan untuk program makan bergizi gratis. Berbagai ketidakjelasan ini berisiko dijadikan celah masuk kaum pemburu rente.

Program makan bergizi gratis berpotensi menjadi kebijakan monumental pemerintahan Prabowo. Apalagi program serupa dilakukan di banyak negara Eropa dan memberi manfaat karena bisa menjaga asupan gizi anak-anak. Namun, untuk bisa menjadi seperti itu, program ini tidak bisa dilakukan terburu-buru dan digelar layaknya proyek jangka pendek.

Karena itu, program makan bergizi gratis harus dilaksanakan secara cermat dan hati-hati. Sah-sah saja Presiden Prabowo bernafsu membuat gebrakan di masa awal pemerintahannya. Tapi ia tentu paham, sebuah kebijakan atau program yang dijalankan secara grasah-grusuh—seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara—hanya akan menimbulkan banyak keruwetan dan penolakan masyarakat.