Demi Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Paksa Pengusaha Impor Sapi

Ketika dimintai tanggapan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda mengakui lembaganya meminta semua perusahaan yang mengimpor produk hewan atau turunannya berkomitmen dalam program ini. “Selama ia mengimpor produk yang berasal dari hewan, ya wajib berkomitmen,” ucapnya ketika ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 4 Desember 2024.

•••

PADA akhir pemerintahan Joko Widodo, Amran Sulaiman yang saat itu menjabat Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo mulai mempercepat penambahan populasi sapi perah dan sapi pedaging. Tujuannya adalah menambah produksi daging dan susu segar sebagai bahan baku makan bergizi gratis, program unggulan Prabowo Subianto yang kala itu menjadi kandidat presiden dalam Pemilihan Umum 2024.

Pemerintah berupaya ekstra menyediakan daging dan susu lantaran pasokan dua komoditas itu seret. Data Kementerian Pertanian menyebutkan tingkat konsumsi susu sapi nasional tanpa memperhitungkan program makan bergizi gratis tahun ini mencapai 4,7 juta ton. Sebanyak 3,7 juta ton atau 79 persen dari pasokannya harus diimpor. Ketika program makan bergizi gratis berjalan, pemerintah memperkirakan ada tambahan kebutuhan susu 3,6 juta ton pada 2029. 

Untuk daging sapi, ada defisit 0,4 juta ton atau 52 persen dari kebutuhan. Lagi-lagi, ketika program makan bergizi gratis berjalan, akan ada tambahan kebutuhan sekitar 50 ribu ton daging sapi pada 2029. Demi mengurangi ketergantungan pada impor, pemerintah berupaya menambah populasi sapi perah dan sapi pedaging dengan cara impor sebanyak 1 juta ekor masing-masing selama lima tahun pada 2025-2029. 

Sejak awal 2024, Kementerian Pertanian mengumpulkan sejumlah pengusaha yang selama ini mengimpor produk hewan dan komoditas pertanian lain. Karena tak bisa menjalankan program pengadaan sapi dengan anggaran negara, pemerintah meminta bantuan pengusaha. Sejumlah perusahaan kemudian diminta berkomitmen membantu pemerintah dengan ikut mengimpor sapi perah dan sapi indukan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Brasil, Carlos Favaro, di Chapada Dos Guimaraes, Brasil. FOTO/ditjenpkh.pertanian.go.id

Beberapa pengusaha sempat memberikan komitmen impor sapi dengan jumlah besar. Ada yang menyiapkan ribuan ekor, bahkan sampai puluhan ribu, dalam lima tahun ke depan. Mereka, menurut seorang pengusaha, berani "pasang besar" karena pejabat-pejabat di Kementerian Pertanian mulanya mengatakan akan mencarikan lahan peternakan bagi yang mau mengimpor dan berinvestasi di sektor peternakan. Ada pula janji bantuan pembiayaan serta dicarikan pembeli sapi-sapi tersebut. “Pokoknya semua difasilitasi,” tutur pengusaha ini. 

Itu sebabnya dalam data Kementerian Pertanian per 19 November 2024 disebutkan 58 perusahaan telah berkomitmen berbisnis sapi perah. Mereka akan mendatangkan 1,3 juta sapi sampai 2029. Ada pula 70 perusahaan yang berkomitmen mengembangkan 772 ribu sapi indukan (pedaging).

Tapi janji pemerintah itu rupanya hanya angin surga. Dalam rapat pada Selasa, 19 November 2024, Agung Suganda, yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Agustus 2024, mengatakan pemerintah hanya akan membantu memetakan lahan yang dapat dijadikan peternakan. Ada 1,1 juta hektare lahan daratan yang akan dijadikan peternakan terintegrasi. Ada pula 39 pulau seluas 497 ribu hektare.

Janji lain adalah menjodohkan para pengusaha yang mau mengimpor sapi perah dan indukan dengan peternak. Fasilitas ini khusus disediakan bagi mereka yang tidak berminat membuka peternakan terintegrasi. “Mudah-mudahan ini menjadi program strategis nasional,” ucap Agung dalam rapat tersebut. Menurut Agung, program penambahan populasi ini tak bisa mundur. Dia sudah diberi target segera mengimpor sapi oleh Menteri Amran. Pada 2025, target impor sebanyak 200 ribu sapi perah dan 200 ribu sapi potong. “Saya sudah tanda tangan perjanjian kinerja dengan Bapak Menteri,” kata Agung. 

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda di acara Nutrition Livestock Forum 2024 yang bertema "Pemenuhan Gizi Protein Hewani untuk Anak Bangsa", di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, 28 November 2024. Facebook/Ditjen PKH Kementan RI

Karena proyek tak bisa mundur dan tenggat pemenuhan target terus mendekat, Agung meminta para pengusaha merealisasi komitmen masing-masing. “Ini akan kita evaluasi, termasuk akan kami terbitkan rekomendasinya (impor) apabila ada dukungan dari para pelaku usaha tersebut,” katanya dalam rapat 19 November 2024.  

Pernyataan itu ditanggapi berbeda oleh pengusaha. Seorang petinggi perusahaan yang mengikuti rapat tentang impor sapi sejak awal tahun mengatakan ini adalah pertama kalinya pejabat Kementerian Pertanian mengungkapkan "tekanan secara terbuka". Pada awalnya, dia menjelaskan, iming-iming kelancaran rekomendasi impor disampaikan secara diam-diam kepada mereka yang terlibat dalam pengadaan sapi. “Sekarang berbeda,” ujarnya.

Bahkan, pengusaha tersebut menambahkan, beberapa permohonan rekomendasi impor yang diajukan sejumlah perusahaan tertahan di Kementerian Pertanian. Pemicunya tak lain adalah para pengusaha itu tak kunjung memberikan komitmen pengadaan sapi. “Padahal kami dan pengusaha lain bingung kalau dipaksa ikut impor sapi, karena itu bukan bisnis kami,” ucapnya.

Pekerja memerah susu sapi di kawasan Pancoran, Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Menteri Amran enggan menjawab ketika ditanyai tentang keluhan pengusaha yang diduga "dipaksa" ikut mengimpor sapi perah dan indukan untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis tersebut. “Yang paksa siapa? Kamu tunjuk orangnya," katanya ketika ditemui di gedung DPR pada Rabu, 4 Desember 2024. Bahkan Amran mengatakan, "Kamu dari mana? Tempo? Aku enggak jawab.” Kepada sejumlah bawahannya yang ketika itu ikut dalam rapat dengan Komisi VI DPR yang antara lain membidangi perdagangan, dia pun menyebutkan, "Jangan dijawab kalau Tempo, ya.” Dia lantas menambahkan, “Kamu tanya yang memfitnah orang? Jangan, lah." 

Dalam kesempatan yang sama, Agung Suganda mengatakan selama ini pengusaha atau importir sudah dibantu oleh pemerintah melalui penerbitan rekomendasi impor untuk keperluan bisnis mereka. “Impor produk jadi yang cuma seminggu sudah langsung dapat untung,” tutur Agung. Dia menambahkan, “Sekarang pemerintah butuh bantuan karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terbatas. Kalau negara punya uang, kami datangkan sendiri. Kami enggak memaksa.”

•••

BUKAN hanya permintaan kepada pengusaha agar ikut mengimpor dan mengembangkan sapi perah serta sapi pedaging, dalam rapat 19 November 2024 di kantor Kementerian Pertanian terungkap rencana perubahan regulasi impor sapi. Pemerintah hendak memperluas sumber pasokan sapi hidup yang selama ini hanya berasal dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat atau tiga negara yang telah bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK.

Pada 22 Oktober 2024, Kementerian Pertanian mengirim rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan. Ini adalah revisi yang kedua. Pada revisi pertama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022, pemerintah memperbolehkan daging kerbau India, negara yang belum bebas dari PMK, untuk masuk ke Indonesia. Adapun revisi kali ini bertujuan mengakomodasi sapi hidup asal Brasil, negara yang sebagian wilayahnya juga belum bebas dari PMK. 

Dalam rancangan aturan tersebut, Kementerian Pertanian beralasan impor sapi perah dan sapi pedaging dari negara yang belum bebas PMK bisa dilakukan demi kepentingan nasional. Untuk pengamanan, ada klausul mengenai karantina hewan dengan pengamanan maksimal. 

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda membenarkan adanya rencana revisi aturan itu. Menurut dia, rencana membuka keran impor sapi hidup dari Brasil sudah melewati kajian tim pakar Kementerian Pertanian. Lagi pula, Agung menambahkan, sudah tidak ada kasus PMK di sejumlah wilayah Brasil karena ada vaksinasi dan program nonvaksinasi. “Nanti akan kami impor dari zona tanpa vaksinasi,” ucapnya. 

Menurut Agung, opsi Brasil harus dibuka karena mustahil Indonesia hanya mengandalkan Australia. Sapi perah Girolando asal Brasil, dia menuturkan, lebih cocok dengan kondisi Indonesia yang juga beriklim tropis. “Sapinya lebih adaptif walaupun produksinya masih di bawah FH,” ujar Agung mengacu pada sapi Holstein Friesian asal Australia.

Toh, rencana revisi aturan ini sudah lama masuk radar para pengusaha, termasuk asal Brasil. Pada akhir November 2023, delegasi eksportir sapi hidup Brasil bersama perwakilan pedagang Brasil di Indonesia berkunjung ke Koperasi Sapi Perah Bandung Utara (KPSBU) di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Delegasi Brasil dipimpin oleh Gustavo Monaco, Direktur Eksekutif Brazilian Association of Live Cattle Exporters, lembaga yang menaungi para pemasok sapi di Brasil.

Dalam pertemuan yang terekam dalam akun Instagram @ditjen_pkh milik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Monaco, yang pernah menjadi Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, mensosialisasi pengembangan sapi perah Girolando.

“Brasil dan Indonesia memiliki kesamaan iklim. Hal ini yang menjadi keyakinan kami bahwa sapi perah kami dapat berkembang optimal di Indonesia,” tuturnya seperti dikutip akun Instagram itu.  

Ketika dimintai tanggapan, Monaco menjelaskan, bersama sejumlah perusahaan eksportir sapi Brasil, seperti PT Asiabeef, mereka telah lama mendorong dan menunggu sapi Brasil masuk ke Indonesia. Menurut dia, perdagangan sapi sangat sederhana. Namun yang mereka butuhkan mula-mula adalah mengetahui keinginan pemerintah Indonesia. “Kami dan semua penyuplai di Brasil siap. Tapi kami tidak bisa bergerak jika pemerintah tidak membuat rencana yang detail,” kata dia pada Jumat, 6 Desember. 

Monaco mengungkapkan, membuka peternakan sapi perah bukan sekadar mendatangkan sapi. Apalagi sapi perah Brasil, dia menambahkan, gampang beradaptasi dengan iklim Indonesia yang sama-sama tropis. Yang jadi persoalan adalah ada-tidaknya ketersediaan lahan baik buat kandang maupun penanaman pakan sapi. “Hewan itu hanya salah satu bagian. Karena itulah kami membutuhkan detail program dari pemerintah Indonesia.”