Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menyarankan pemerintah Prabowo untuk meningkatkan produksi pangan sebesar 10 persen sebagai upaya swasembada pangan. Menurutnya, pemerintah Indonesia terlalu banyak memberikan janji kepada masyarakat dalam hal swasembada pangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tingkatkan saja, bagaimana kita meningkatkan produksi 10 persen, janji lumbung pangan dunia dan sebagainya itu sejak zaman Jokowi tahun 2015, hasilnya apa? Zonk," ujar Dwi Andreas saat dihubungi Tempo melalui telepon seluler pada Jumat, 22 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, produksi padi ketika itu juga mengalami penurunan satu persen setiap tahunnya. Dwi meminta agar para pejabat kepentingan dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia.
"Produksi padi justru turun satu persen per tahun dan jadi itu yang realistis saja, yang tidak nabrak kesana kemari, yang kadang-kadang berpikir irasional," ucap dia.
Dwi juga mengkritik keras kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) yang membuat program Brigade Swasembada Pangan atau Brigade Pangan. Menurutnya, hal tersebut tidak masuk akal karena konsep dari program tersebut belum memiliki kejelasan.
Ketidakjelasan itu karena Kementan tidak menjelaskan secara detail konsep dari program Brigade Swasembada Pangan ini. Ia hanya mengetahui program tersebut merekrut generasi muda untuk bertani.
"Katanya nanti 10 orang gitu kan generasi milenial mengelola lahan 200 ribu hektare, 150 sampai 200 ribu hektare untuk dilengkapi dengan peralatan modern dan sebagainya," ujar dia.
Sementara itu, Andreas juga mempertanyakan seperti apa model yang akan digunakan untuk merealisasikan program Brigade Swasembada Pangan ini. Selain itu, menurutnya, lahan yang akan digunakan untuk program Brigade Pangan itu tidak cocok untuk dilakukan di pulau Jawa.
"Lalu mau dilakukan di mana? Mau dilakukan di Jawa? Ya enggak mungkin, di Jawa kepemilikan lahan hanya 0,2 sampai 0,3 hektare, di jaringan tani kami itu lahannya yang diolah hanya 0,2 hektare 0,3 hektare," tutur Dwi.
